Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.

Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.

Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.

Masalah
Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.

Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)....

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.

Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.

Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.

Masalah
Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.

Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)....

Abstrak :
Pekerja perkotaan akan memilih untuk tinggal pada kawasan yang dapat memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih besar daripada daerah asalnya. Berdasarkan pengalaman berpindah para pekerja, lokasi dan stabilitas pekerjaan menjadi faktor utama pertimbangan mereka dalam memilih rumah. Pekerja yang tinggal sementara akan menemukan banyak rasa ketidakstabilan dan ketidakamanan saat bertinggal, sehingga mereka akan membentuk sebuah ikatan sementara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ikatan ini diuraikan dengan konsep disposable ties yang berperan sebagai substitusi dari rendahnya sense of community belonging yang dimiliki oleh para pekerja. Terbentuknya disposable ties akan memengaruhi makna rumah bagi para pekerja perkotaan. Keterkaitan antara keduanya akan dilihat dalam tinjauan teori dan analisis studi kasus pada sebuah kampung kota di Jakarta yang sering menjadi alternatif tempat tinggal bagi para pekerja. Rumah bagi para pekerja perkotaan adalah tempat singgah sementara, namun dengan terbentuknya disposable ties, rumah dapat dimaknai juga sebagai tempat yang dapat menyediakan kebutuhan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pekerja melalui ikatan komunitas. ......Urban workers will preferably choose to live in areas that can provide greater job opportunities than their previous home areas. Based on the experience of mobile workers, location and job stability are the main factors they consider when choosing a house. Workers who live temporarily will find a lot of instability and insecurity while living, thus they will form a temporary bond to be able to meet their needs. This bond is described by the concept of disposable ties, which act as a substitute for the low sense of community belonging possessed by workers. The formation of disposable ties will affect the meaning of home for urban workers. The connection will be seen in a theoretical review and case study analysis of an urban village in Jakarta, which is often chosen as an alternative living place for workers. Home for urban workers is a temporary shelter, but with the existence of disposable ties, home can also be interpreted as a place that can provide their needs through community ties, despite all the limitations that workers have.

Abstrak :
Based on studies across five UK cities, the book draws out findings of relevance to sustainable cities worldwide. As well as an invaluable reference to researchers in sustainable planning and urban design, the book will provide a useful text for advanced undergraduate and graduate courses and for policy makers dealing with these issues

Abstrak :
Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan fungsi lahan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Sesuai data tahun 2015 DKI Jakarta memiliki luas hutan kota dengan luas 646 ha, dan pada tahun 2030 DKI Jakarta mempunyai target luasan hutan kota dengan luas 1,587 ha, artinya dibutuhkan luas lahan tambahan sebesar 941 ha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan disertasi ini mempunyai tujuan untuk menentukan indeks luas hutan kota, melakukan analisa spasial sebagai dasar pemetaan lahan potensial, membangun model untuk melakukan optimalisasi dalam pengembangan hutan kota. Metode yang digunakan menggunakan indek relatif metode Marshal, analisis spasial perkotaan mengunakan alat bantu GIS, permodelan dibangun mengunakan model sistem dinamis. Hasilnya diperoleh besaran indek luasan hutan kota, diperoleh data luas lahan potensial hutan kota, tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan zonasi kawasan yang diamati. Dari model yang di bangun menghasilkan model pengembangan hutan kota skala mikro. ......The main problem faced by DKI Jakarta is the change in the function of land driven by economic growth characterized by the rapid growth in population and the number of motorized vehicles. According to 2015 data DKI Jakarta has an area of urban forest with an area of 646 ha, and in 2030 DKI Jakarta has a target of urban forest area with an area of 1,587 ha, meaning that an additional land area of 941 ha is needed. Based on these problems, the writing of this dissertation aims to determine the urban forest area index, conduct spatial analysis as a basis for mapping potential land, build a model to optimize the development of urban forests. The method used uses the relative index Marshal method, urban spatial analysis using GIS tools, modeling is built using a dynamic system model. The results obtained by the index size of urban forest area, obtained data on potential land area of urban forests, scattered throughout the area in accordance with the zoning area observed. From the built model produces a model of micro-scale urban forest development.

Abstrak :
Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga. ......Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents.

Abstrak :
Urban planning refers to the process of development of the land and infrastructure of a place. It also includes development of transportation, distribution networks, communications, public welfare, and urban design, etc. It integrates the elements of civil engineering and urban architecture to help in the growth and development of the cities. This book includes some of the vital pieces of work being conducted across the world, on various topics related to urban planning. The aim of the book is to present researches that have transformed this discipline and aided its advancement. It is a vital tool for all researching and studying this field. -- from publisher's website.

Abstrak :
ABSTRAK
Pesatnya perkembangan pariwisata dan pertumbuhan penduduk menimbulkan masalah pada pemanfaatan ruang Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemanfaatan ruang Kota Denpasar pada aspek sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta merumuskan strategi pemanfaatan ruang kota berkelanjutan. Metode yang dilakukan yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang dilakukan yaitu analisis spasial, analisis tren, menghitung indeks sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana tata ruang dan belum tertib dalam pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang mengarah pada tidak berkelanjutan. Indeks sosial budaya tahun 2011 yaitu 1,038 turun menjadi 1,036 pada tahun 2015. Indeks lingkungan tahun 2011 yaitu 1,065 turun menjadi 1,056 pada tahun 2015. Indeks ekonomi tahun 2011 yaitu 1,012 turun menjadi 0,992 pada tahun 2015. Rumusan strategi pemanfaatan ruang Kota Denpasar berkelanjutan yaitu mengintegrasikan aturan adat ke dalam dokumen rencana ruang, merencanakan pembangunan vertikal, memperkuat peran adat, penerapan sawah abadi, pemanfaatan lahan kosong, dan pembentukan satuan tugas pengendalian ruang adat.

---

ABSTRACT
Rapid development of tourism and population growth caused problems in spatial utilization in Denpasar City. The purpose of this research is to analyze the impact of the spatial utilization in Denpasar City on the socio cultural, environmental and economic as well as to formulate sustainable urban spatial utilization strategy. The method used is a mix method with quantitative and qualitative. The analyzes were spatial analysis, trend analysis, to calculate the index of socio cultural, environmental and economic as well as an analysis of the comparative descriptive. The results showed that the spatial utilization has not been in accordance with the spatial plan and not yet orderly in the spatial control. Spatial utilization leads to unsustainable. Socio cultural index values tend to decrease which is 1,038 in 2011 to 1,036 in 2015. Environmental index values tend to decrease, which is 1,065 in 2011 to 1,056 in 2015. Economic index values tend to decrease which is 1,012 in 2011 to 0,992 in 2015. Strategy formulation of sustainable spatial utilization of Denpasar City, that are integrate traditional rules into spatial planning documents, plan vertical building, strengthen traditional roles, implementation of perennial rice field, utilization of vacant land, and establishment of task control unit of traditional village.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengembangkan model mobilitas perkotaan karbon rendah berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan kota berkelanjutan. Penelitian ini unik dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada keterkaitan antara faktor ekonomi, penduduk, perilaku perjalanan, konsumsi energi dan emisi CO2 secara sistematik dan integralistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan permodelan melalui beberapa tahapan, yaitu menganalisis karakteristik transportasi Kota Jakarta saat ini, menganalisis kausalitas antara variabel penelitian dengan Granger-causality dan permodelan mitigasi gas rumah kaca GRK di daerah perkotaan berbasis System Dynamics SD . Penelitian ini menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menguji dampak kebijakan dan perencanaan penghematan energi serta penurunan emisi sektor transportasi melalui pergeseran moda angkutan pribadi ke transportasi massal. Lima skenario transportasi perkotaan karbon rendah telah diuji dengan model, yaitu skenario business as usual BAU , pembatasan usia kendaraan, peralihan moda ke transportasi umum mass rapid transit MRT dan light rapid transit LRT , elektrifikasi bus rapid transit BRT , dan skenario gabungan comprehensive policy . Berdasarkan skenario business as usual BAU , emisi CO2 yang diproyeksikan dari sektor transportasi pada tahun 2030 di kota megapolitan Jakarta mencapai 43,68 MtonCO2; kontributor utama adalah mobil pribadi yang menghasilkan emisi 25,99 MtonCO2, diikuti oleh motor 12,54 MtonCO2 dan bus 5,15 MtonCO2. Penurunan emisi CO2 pada tahun 2030 sebesar 30 hanya dapat dicapai dengan strategi intervensi komprehensif. Mendorong kebijakan yang berorientasi pada angkutan umum emisi rendah, membatasi pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, mengurangi jarak tempuh kendaraan adalah solusi yang mungkin untuk mengurangi emisi CO2.

---

ABSTRACT
This study aims to develop sustainable low carbon urban mobility models as part of sustainable urban development. This study is unique with a quantitative approach that focuses on the linkages between economic factors, population, travel behaviour, energy consumption and CO2 emissions systematically and comprehensively. This study uses a modelling approach through several stages, i.e. analysing the characteristics of Jakarta 39 s current transportation, analysing the causality between research variables with Granger causality test and GHG mitigation modelling in urban areas based on System Dynamics SD . This research results model that can be used to test the impact of policy and energy saving planning and the reduction of transport sector emissions through the shift of private transport mode to mass transportation. Five low carbon urban transport scenarios have been tested with models, namely business as usual BAU scenarios, vehicle age restrictions, modal transitions to mass rapid transit MRT and light rapid transit LRT public transport, bus rapid transit BRT electrification, and combined scenarios comprehensive policy . Under the business as usual BAU scenario, CO2 emissions from the transport sector by 2030 in the megapolitan city of Jakarta projected to 43.68 MtonCO2 Main contributor is private cars that produce 25.99 MtonCO2 emissions, followed by motorcyles 12.54 MtonCO2 and buses 5.15 MtonCO2. A 30 reduction of CO2 emissions by 2030 can only be achieved with a comprehensive intervention strategy. Encouraging policies that are oriented towards low emissions public transport, limiting the growth of private vehicle ownership, reducing vehicle mileage is a possible solution for reducing CO2 emissions