Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.MasalahDi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)...."

"ABSTRAKPenelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.MasalahDi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)...."

"Pekerja perkotaan akan memilih untuk tinggal pada kawasan yang dapat memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih besar daripada daerah asalnya. Berdasarkan pengalaman berpindah para pekerja, lokasi dan stabilitas pekerjaan menjadi faktor utama pertimbangan mereka dalam memilih rumah. Pekerja yang tinggal sementara akan menemukan banyak rasa ketidakstabilan dan ketidakamanan saat bertinggal, sehingga mereka akan membentuk sebuah ikatan sementara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ikatan ini diuraikan dengan konsep disposable ties yang berperan sebagai substitusi dari rendahnya sense of community belonging yang dimiliki oleh para pekerja. Terbentuknya disposable ties akan memengaruhi makna rumah bagi para pekerja perkotaan. Keterkaitan antara keduanya akan dilihat dalam tinjauan teori dan analisis studi kasus pada sebuah kampung kota di Jakarta yang sering menjadi alternatif tempat tinggal bagi para pekerja. Rumah bagi para pekerja perkotaan adalah tempat singgah sementara, namun dengan terbentuknya disposable ties, rumah dapat dimaknai juga sebagai tempat yang dapat menyediakan kebutuhan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pekerja melalui ikatan komunitas.

---

Urban workers will preferably choose to live in areas that can provide greater job opportunities than their previous home areas. Based on the experience of mobile workers, location and job stability are the main factors they consider when choosing a house. Workers who live temporarily will find a lot of instability and insecurity while living, thus they will form a temporary bond to be able to meet their needs. This bond is described by the concept of disposable ties, which act as a substitute for the low sense of community belonging possessed by workers. The formation of disposable ties will affect the meaning of home for urban workers. The connection will be seen in a theoretical review and case study analysis of an urban village in Jakarta, which is often chosen as an alternative living place for workers. Home for urban workers is a temporary shelter, but with the existence of disposable ties, home can also be interpreted as a place that can provide their needs through community ties, despite all the limitations that workers have."

"Program revitalisasi Kota Tua Jakarta dimulai pada tahun 2014 pada masa pemerintahan Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2017-2022 pada masa pemerintahan Anies Baswedan. Masalah dalam penelitian ini adalah program revitalisasi terpusat di area Taman Fatahilah sehingga mengakibatkan aktivitas sosial terkonsentrasi di area tersebut. Akibatnya area di sekitar Taman Fatahilah ditinggalkan dan dianggap terbatasnya peluang bisnis. Area sekitarnya menjadi tempat relokasi PKL yang sebelumnya berdagang di Taman Fatahilah dan tempat pembuangan sampah kering sehingga mengalami degradasi lingkungan. Tujuan penelitian adalah mengusulkan konsep pengembangan kawasan yang dapat diimplementasikan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Metode yang digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ANT, analisis statistik deskriptif,dan analisis spasial. Hasil penelitian adalah adanya ketimpangan pembangunan di area Taman Fatahillah dan Taman Kota Intan (lokasi binaan) menjadi perhatian dalam penelitian ini. Peningkatan akses pejalan kaki serta kegiatan wisata dan perekonomian terpusat di area Taman Fatahillah. Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kawasan sejarah adalah peningkatan aksesiblitas dengan menyediakan pedestrian yang terintegrasi dengan penggunaan lahan wisata. Kesimpulan penelitian ini adalah Perencanaan pengembangan kawasan sejarah perlu memperhatikan potensi wisata dan ekonomi yang ada di dalam kawasan tersebut. Selain itu, dalam proses merencanakan suatu kawasan sejarah perlu keterlibatan multi-aktor, termasuk masyarakat.

---

The revitalization program for Jakarta's Old Town began in 2014 during the administration of Joko Widodo and continued from 2017 to 2022 under the administration of Anies Baswedan. The issue addressed in this study is that the revitalization efforts have been concentrated in the Taman Fatahilah area, leading to a centralization of social activities there. Consequently, the surrounding areas have been neglected, perceived as having limited business opportunities. These areas have become relocation sites for street vendors previously operating in Taman Fatahilah and have been used as dry waste disposal sites, resulting in environmental degradation. The purpose of this study is to propose a development concept that can be implemented in the Old Town Jakarta area. The methods used in this study include Actor-Network Theory (ANT) analysis, descriptive statistical analysis, and spatial analysis. The findings highlight the disparity in development between the Taman Fatahilah area and Taman Kota Intan (a designated development site). There is a concentration of pedestrian access, tourism activities, and economic activities in the Taman Fatahilah area. Based on the results of this study, a key consideration in developing historical areas is improving accessibility by providing integrated pedestrian pathways with land use for tourism purposes. The conclusion of this research is that the planning and development of historical areas need to take into account the existing tourism and economic potential within the area. Additionally, the planning process for historical areas requires the involvement of multiple stakeholders, including the community."

"Based on studies across five UK cities, the book draws out findings of relevance to sustainable cities worldwide. As well as an invaluable reference to researchers in sustainable planning and urban design, the book will provide a useful text for advanced undergraduate and graduate courses and for policy makers dealing with these issues"

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "

"Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan fungsi lahan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Sesuai data tahun 2015 DKI Jakarta memiliki luas hutan kota dengan luas 646 ha, dan pada tahun 2030 DKI Jakarta mempunyai target luasan hutan kota dengan luas 1,587 ha, artinya dibutuhkan luas lahan tambahan sebesar 941 ha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan disertasi ini mempunyai tujuan untuk menentukan indeks luas hutan kota, melakukan analisa spasial sebagai dasar pemetaan lahan potensial, membangun model untuk melakukan optimalisasi dalam pengembangan hutan kota. Metode yang digunakan menggunakan indek relatif metode Marshal, analisis spasial perkotaan mengunakan alat bantu GIS, permodelan dibangun mengunakan model sistem dinamis. Hasilnya diperoleh besaran indek luasan hutan kota, diperoleh data luas lahan potensial hutan kota, tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan zonasi kawasan yang diamati. Dari model yang di bangun menghasilkan model pengembangan hutan kota skala mikro.

---

The main problem faced by DKI Jakarta is the change in the function of land driven by economic growth characterized by the rapid growth in population and the number of motorized vehicles. According to 2015 data DKI Jakarta has an area of urban forest with an area of 646 ha, and in 2030 DKI Jakarta has a target of urban forest area with an area of 1,587 ha, meaning that an additional land area of 941 ha is needed. Based on these problems, the writing of this dissertation aims to determine the urban forest area index, conduct spatial analysis as a basis for mapping potential land, build a model to optimize the development of urban forests. The method used uses the relative index Marshal method, urban spatial analysis using GIS tools, modeling is built using a dynamic system model. The results obtained by the index size of urban forest area, obtained data on potential land area of urban forests, scattered throughout the area in accordance with the zoning area observed. From the built model produces a model of micro-scale urban forest development."

"Urban planning refers to the process of development of the land and infrastructure of a place. It also includes development of transportation, distribution networks, communications, public welfare, and urban design, etc. It integrates the elements of civil engineering and urban architecture to help in the growth and development of the cities. This book includes some of the vital pieces of work being conducted across the world, on various topics related to urban planning. The aim of the book is to present researches that have transformed this discipline and aided its advancement. It is a vital tool for all researching and studying this field. -- from publisher's website."