Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen. ......This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP). Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penurunan tarif impor pada investasi teknologi perusahaan manufaktur di Indonesia. Sample penelitian ini adalah seluruh sektor industri manufaktur menengah besar (IBS) tahun 2003-2014. Pengujian hipotesis menggunakan pendekataan ekonometri dengan metode regresi tobit. Konsep teoritis menunjukkan bahwa perbedaan tingkat efisiensi (gap teknologi) perusahaan menyebabkan respon perusahaan terhadap liberalisasi tarif berbeda-beda. Indonesia merupakan negara berkembang dengan rata-rata tingkat efisiensi kecil. Hal ini mengindikasikan besarnya gap teknologi perusahaan manufaktur di Indonesia dibandingkan frontier-nya. Hasil regresi menunjukkan semakin besar penurunan tarif semakin tinggi investasi teknologi yang dilakukan. Selain itu, terbukti bahwa perusahaan dengan gap teknologi kecil memiliki investasi teknologi yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan gap teknologi besar. Perusahaan dengan gap teknologi besar melakukan investasi teknologi hanya untuk bertahan. ......The purpose of this study is to analyze the reduction of import tariff impact on technological investment in Indonesian manufacturing companies. In this research, we are using samples from large medium manufacturing industry from IBS database during 2003-2014 with Tobit Regression Method as econometrical hypothesis testing. In theory, differences in the level of efficiency (gap technology) between companies causing diverge firm’s response to the tariff liberalization. Indonesia is a developing country where the average efficiency level is small. Therefore, it is expected that manufacturing technological gap in Indonesia compared to its large frontier. Based on the regression result, we have known that greater the tariff reduction lead higher technological investment. In addition, we found an evidence that firm with small technological gaps have greater technological investments than firms with large technological gaps. Technological investment of firms with large technological gaps are done for survive."

"Ketika tariff menurun, kebijakan perdagangan non-tariff (NTMs) meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penerapan NTMs pada input intermediate impor di sektor manufaktur Indonesia menjadi perhatian dikarenakan proporsi dari input intermediate impor di Indonesia masih tinggi. Studi ini mengeksplorasi bagaimana peningkatan NTMs pada input intermediate impor berdampak pada produktivitas dan profitabilitas sektor manufaktur Indonesia pada periode 2010-2015. Pada penelitian ini, data firm level dari NTMs pada input intermediate impor dikonstruksi. Hasil estimasi menunjukkan bukti bahwa NTMs pada input intermediate impor menurunkan baik produktifitas maupun profit. Hal ini berimplikasi pada perlunya perbaikan kebijakan NTMs yang diterapkan pada input intermediate impor untuk mengurangi biaya perdagangan.

---

The non-tariff measures (NTMs) increased all over the world, including Indonesia, as tariff decreased. The imposition of the NTMs on imported intermediate input in the Indonesian manufacturing sector became a concern since the proportion of imported intermediate input is still high. This study explores how an increase in NTMs imposed on imported intermediate input affects both labor productivity and profitability within the Indonesian manufacturing sector in 2010-2015. Thus, firmlevel data of the NTMs on intermediate input were constructed. The estimated results provided evidence that increasing NTMs on imported intermediate input decreased both labor productivity and profit, suggesting policy improvements on NTMs imposed on imported intermediate input to reduce trade cost."