Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa dampak dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku komponen kendaraan bermotor, terhadap produktivitas industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor nasional. Dengan model ekonometrika, penelitian ini melakukan pengujian sebanyak dua kali dengan metode Ordinary Least Square. Pengujian pertama dilakukan terhadap data pada waktu sebelum diberlakukannya kebijakan pembebasan bea masuk atas impor suku cadang, yaitu tahun 2006 dan yang kedua dilakukan terhadap data tahun 2007 yaitu waktu selama kebijakan tersebut diberlakukan. Dari hasil pengujian diketahui bahwa produktivitas dalam industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh nilai bahan baku impor dan penggunaan kapital per tenaga kerja.

---

This research were to analyze the impact of Import Duty Exemption on Raw Material for Production of Motor Vehicle Component, toward the equipment and component of four wheeled vehicle industry productivity. With an econometric model, these research undergone two testing with Ordinary Least Square Method. The first test done toward a dataset of time before the decree of Import Duty Exemption on Raw Material was imposed, at 2006. The second test was upon the data when the decree is imposed. From the test, it is known that the company productivity in national Equipment and component of four wheeled vehicle industry on 2007 is positively influenced by imported raw material and capital per labor."

"Tesis ini dimotivasi oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan SK No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 yang berisi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Carbon Black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK Menteri Keuangan ini. Akan tetapi, keputusan pengenaan BMAD atas impor carbon black ini mendapat kecaman dari industri ban, yang merupakan industri hilir dari produk carbon black tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap nilai impor carbon black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan serta dampaknya bagi industri hilir dari carbon black tersebut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu produk dapat dikategorikan melakukan praktik dumping.Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah dengan variabel impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1), besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD), dan nilai tukar nominal (NER) dengan menggunakan pendekatan analisis data panel. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan melalui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dalam penelitian ini, ternyata model yang efisien untuk analisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor carbon black di Indonesia adalah Fixed Effect Model.Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black, variabel besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD) ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap impor carbon black, dan variabel nilai tukar nominal (NER) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black.Impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh positif terhadap impor carbon black tahun ini secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel nilai tukar dan negara yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap impor carbon black di Indonesia. Variabel AD (besarnya BMAD) ternyata tidak mampu menurunkan impor carbon black di Indonesia, melainkan menyebabkan meningkatnya impor carbon black di Indonesia. Hal ini disebabkan karena supply yang tersedia tidak mampu memenuhi demand yang ada.Setelah dilakukan penelitian, pengenaan BMAD tidak mampu menurunkan nilai impor carbon black di Indonesia. Maka itu, sebaiknya Menteri Keuangan mencabut SK yang dikeluarkan tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor carbon black dari India, Thailand, dan Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, perlunya Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi carbon black di Indonesia. Kemudahan itu dapat berupa pengucuran kredit dengan bunga rendah dan tidak mempersulit dalam pembuatan izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi carbon black."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif angkutan kontainer dan posisi asosiasi usaha dalam hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Organda dinyatakan sebagai pelaku usaha, sementara Organda tidak melakukan kegiatan ekonomi sehingga tidak memenuhi pasal 1 ayat (5) UU No.5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian menemukan bahwa tarif angkutan kontainer di Pelabuhan,Belawan ditetapkan berdasarkan negosiasi antara perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa. Perjanjian penetapan harga dijadikan sebagai batas atas saat negosiasi. Hal ini melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

The purpose of this thesis is about establishment tariff container and position trade association, in the point of view in Indonesia’s antitrust regulation. The result from this analysis found that Organda is defined as business man, although Organda doesn’t do economic activity, so it doesn’t violate Article 1 point 5 Law No.5 Year 1999. Another result found that tariff transportation of container in Belawan Port is established based by negotiation between service user and service provider. Price fixing agreement is used as tariff maximum in negotiation. The price fixing agreement must be violating Article 5, Law No.5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition."

"Skripsi ini membahas tentang Implikasi dari penurunan tarif bea masuk atas komoditi kedelai dengan harga kedelai Indonesia tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini berpengaruh terhadap harga kedelai di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif Setelah kebijakan tersebut berjalan selama 2 bulan kebijakan ini tidak efektif di dalam menjaga stabilisasi harga kedelai dikarenakan adanya kartel kedelai di dalam peredaran komoditi kedelai di Indonesia. Adapun langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalah kedelai tersebut adalah dengan rencana penunjukkan kembali PERUM BULOG sebagai importir kedelai demi memperbaiki tata niaga kedelai Kata kunci Bea Masuk Tarif.

---

This thesis discusses the implications of the reduction of tariffs on soybean commodity soybean prices Indonesia in 2012. This study aims to determine the extent to which these policies affect the prices of soybean in Indonesia. This study is descriptive qualitative research After the policy runs for 2 months this policy is not effective in maintaining price stability of soybean soybean due to the cartel in the soybean commodity circulation in Indonesia. As a further step taken by the government to solve the problem with soy is PERUM BULOG plan re appointment as an importer of soy in order to improve the marketing of soy Keywords Tariff Custom Duties."

"Melihat pada fenomena perkembangan teknologi digital, membuat perubahan pada tren perdagangan saat ini. Sebelumnya barang diperdagangkan secara konvensional dalam bentuk fisik sekarang mulai berubah dalam bentuk digital seperti halnya film, yang ditransmisikan secara elektronik melalui platform digital atau aplikasi. Secara internasional melalui forum WTO, perdagangan secara elektronik atau e-commerce telah dikeluarkannya suatu keputusan untuk tidak menerapkan bea dan cukai pada transmisi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai bea masuk barang digital dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018. Tesis ini membahas tentang aturan serta pelaksanaan bea masuk terhadap importasi barang digital berupa film yang ditransmisikan secara elektronik di Indonesia mengingat adanya moratorium e-commerce WTO terhadap bea dan cukai transmisi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukanlah suatu batasan bagi Indonesia untuk mengeluarkan aturan mengenai bea masuk produk digital, Indonesia melihat bahwa moratorium yang diberlakukan tersebut tidak berlaku untuk barang digital yang ditransmisikan secara elektronik serta aturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan level playing field di pasar domestik Indonesia guna mendorong daya saing para pelaku usaha konvensional dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan pelaku usaha luar negeri. Untuk pelaksanaan dari bea masuk barang digital berupa film masih belum ada pelaksanaan teknisnya. Akan tetapi, untuk penerapan awal pelaksanaannya pada saat ini dilakukan secara voluntary oleh importir untuk melaporkan ke pihak bea dan cukai.

---

Looking at the phenomenon of digital technology development, making changes to the current trading trend. Previously goods were traded conventionally in physical form, currently starting to change in digital form such as films, which are transmitted electronically through digital platform or application. Internationally through WTO forum, for electronic commerce a decision has been issued not to impose import custom duties on electronic transmissions. In this case, Indonesian government has issued regulation regarding import duties on digital goods in Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.010/2018. This thesis discusses the regulation and implementation of import duties on importation digital goods in the form of film that are transmitted electronically in Indonesia considering the moratorium e-commerce WTO on electronic transmission custom and duties. This research is normative juridical research by using primary and secondary data. The results of this study indicate that is not an limitation for Indonesia to issue regulations regarding import duties for digital products, Indonesia regard that imposed moratorium does not apply to digital goods that are transmitted electronically and these regulations are issued to create a level playing field in the Indonesian domestic market to encourage competitiveness of domestic business actors conventional in order to remain competitive with foreign business actors. For the implementation of import duty in digital goods in the form of films, there is still no technical implementation. However, for the initial implementation is currently carried out on a voluntary by the importer to report to the customs and duties."