Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dalam menciptakan lingkungan usaha untuk industri jasa konstruksi yang kondusif. Indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk suatu periode tertentu. Disamping itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi dan pengaruh penerapan PP ditinjau dari prinsip keadilan. Metode yang dipakai adalah uji F, uji dua rata-rata dengan asumsi varian yang diasumsikan sama dan analisis regresi dengan metode stepwise. Hasil penelitian menyebutkan penerapan PP tidak menyebabkan adanya perbedaan antara laba bersih. Kondisi tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi adalah pendapatan bunga, laba kerjasama operasi dan beban pajak. Disamping itu, penerapan PP juga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi baik pada masa transisi maupun setelah PP sepenuhnya diimplementasikan.

---

This study endeavors to discover the impact of Government Regulation (GR) Number 51 Year 2008 as already amended by GR Number 40 Year 2009 in creating a conducive business environment for construction industry. Indicator used in this research is net income obtained by construction companies during certain periods. Further, this study is also designed to identify factors affecting net income of construction companies and the impact of the GR from fairness aspect of taxation. Method used for this study are F test, t-test two sample assuming equal variances and regression analysis with stepwise method. The results of this research are the implementation of this GR does not influence net income of construction companies since there are several others factors affecting net income namely interest income, joint operation income and income taxes. In addition, the implementation of this GR lead to unfairness on the withholding of tax on income received by the construction companies during the transition period or after the GR was fully implemented.

Abstrak :
ABSTRAK Pajak merupakan pemasukan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai belanja negara, sehingga target penerimaannya harus diupayakan semaksimal mungkin. Tax rasio di Indonesia yang termasuk rendah mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Salah satu variabel non-ekonomi yang menentukan perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbanyak dan juga jumlah masjidnya. Masjid memiliki kedudukan agung dan posisi yang tinggi dalam Islam. Dalam memakmurkan masjid maka tidak lepas dari peranan pengurus masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 104 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat dan bersifat positif antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak di kalangan pengurus masjid atau pengurus DKM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.