Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak internasional atas transaksi pembayaran royalti kepada perusahaan induk oleh PT X Indonesia. PT X Indonesia melakukan pembayaran royalti atas know how dan Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI yang diberikan oleh perusahaan induk di Jepang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2011 antara DJP dan PT X Indonesia di tingkat banding berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga penelitian ini berfokus pada analisis putusan banding sudah memenuhi kepastian hukum atau tidak. Hasil penelitian ini adalah putusan banding atas sengketa pajak tahun 2011 sudah memenuhi kepastian hukum atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif positivisme hasil penelitian disimpulkan bahwa kepastian hukum telah diberikan oleh hakim yang dapat dilihat atas kepastian penentuan subyek, obyek, tarif dan prosedur, meskipun masih ada salah dalam menginterpretasi peraturan perpajakan dan penggunaan teori dalam pengadilan yang tidak diperbolehkan.

---

ABSTRACTThis research discusses about the analysis of the international tax dispute on transactions royalty payments to the parent company by PT X Indonesia. PT X Indonesia pays the royalty of know how and intellectual property rights that given by parent company in Japan. This research would like to see how the settlement of tax dispute in 2011, among the Directorate General of Taxation DGT and PT X Indonesia at the level of appeal based on the provisions so that this research focuses on analysis of the appeals to meet the legal certainty or not. The research results that the decision of the appeal over tax dispute in 2011 has met the legal certainty or not. The research uses quantitative positivis as a method has give the results that the legal certainty has been granted by judges which can be seen upon the certainty determination of subjects, objects, tariffs and procedures whereas the mistakes still exist of interpret the use of tax regulations and theory in tax judiciary which is not allowed. "