Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya. ......This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan pajak yang dipaksakan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini lebih fokus membahas peraturan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang menunjukkan kewenangan otoritas pajak, seperti perubahan peraturan dan pembuatan peraturan baru. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya dengan cara meningkatkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Untuk mencapai kepatuhan pajak sukarela, pemerintah harus mulai membahas aspek psikologi-sosial, salah satunya adalah kepercayaan. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan faktor determinannya yang dilakukan di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini akan dilihat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan serta determinan yang bisa mepengaruhi kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan di DKI Jakarta berada pada taraf yang tinggi. Selain itu juga ditemukan bahwa faktor determinan yang mempengaruhi hal tersebut adalah treatment factors (pelayanan yang baik dan kemampuan otoritas pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan wajib pajak) dan legitimacy factors (tindakan otoritas pajak yang bebas dari tindak pidana korupsi dan transparansi pengelolaan pajak)

---

ABSTRACT
This thesis is motivated by forced tax compliance. This happened because the current government is more focused on discussing regulations regarding tax provisions that show the authority of the tax authority, such as changes in regulations and the making of new regulations. The government continues to strive to improve tax compliance, one of which is by increasing annual SPT reporting. To achieve voluntary tax compliance, the government must begin to discuss the psychological-social aspects, one of which is trust. This study discusses the level of public trust in the tax authority and its determinant factors carried out in DKI Jakarta. In this study, public trust in the tax authority and the determinants that can influence public confidence in the high tax authority will be seen. This research is quantitative research with descriptive design. The results of the study found that the level of public confidence in the tax authority in DKI Jakarta was at a high level. In addition, it was also found that the determinant factors that influence this are treatment factors (good service and ability of the tax authority in fulfilling taxpayer tax obligations) and legitimacy factors (actions of tax authorities that are free from corruption and transparency in tax management).