Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara penerimaan negara dari sektor perpajakan mempunyai andil yang sangat besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan peningkatan penerimaan perpajakan tersebut, saldo tunggakan pajak akhir tahun turut meningkat . Peningkatan saldo tunggakan pajak ini disebabkan oleh ketetapan pajak yang diterbitkan dalam tahun berjalan tapi sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Sehingga menjadi tugas dari Jurusita Pajak sebagai tenaga operasional di lapangan untuk dapat mencairkannya karena adanya standar prestasi kerja. Hal yang sangat wajar, dalam suatu organisasi menetapkan standar prestasi kerja untuk semua bagian dalam organisasi itu. Sehingga dapat memberikan motivasi bagi karyawannya, sekaligus dalam penilaian kinerja organisasi tersebut. Penilaian kinerja menurut llyas (2003--105) penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seseorang personal dan memberikan umpan balik bagi kesesuaian dan peningkatan kinerja tim. Hal ini, diperlukan agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Yang menjadi permasalahan adalah untuk mengetahui pengaruh standar prestasi jurusita pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Sehingga dalam penelitian akan dilakukan analisis bagaimana pengaruh standar prestasi kerja Jurusita Pajak yang meliputi penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan lelang terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak secara keseluruhan dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis statistik dengan menggunakan analisa korelasi dan model regresi berganda linear untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan memperhatikan variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan program SPSS. Disamping itu, dilakukan pula analisis pencapaian standar prestasi Jurusita Pajak, Analisa pencairan tunggakan tunggakan pajak akibat proses penagihan akitf dan analisa pencapaian target penurunan saldo tunggakan pajak secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, sebagai saiah satu unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan pengujian dengan menggunakan. analisa statistika ini, ternyata standar prestasi kerja Jurusita tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena pencapaian hanya 1 %. Sedangkan proses penagihan pajak secara keseluruhan pencapaiannya hanya 19,9 % dari angka tersebut ternyata pengiriman Surat Tegoran mempunyai kontribusi sebesar 15,9 % terhadap pencairan tunggakan pajak. Disamping itu pula faktor lainnya yang turut mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak cukup tinggi, banyak ketetapan yang diterbitkan serta jumlah personal Jurusita yang bertugas. Untuk pencapaian target penurunan saldo tunggakan pajak umumnya tidak tercapai karena Wajib Pajak/Penangggung pajak hanya membayar sebagian dari utang pajaknya karena sedang dalam proses keberatan atau banding. Saran yang dapat diberikan adalah dalam penentuan standar prestasi Jurusita Pajak seyogyanya berdasarkan masukan dari tiap Kantor Wilayah karena mengetahui kondisi lapangan secara persis, sehingga standar prestasi untuk tiap Kantor Wilayah tidak sama. Perlu ditinjau kembali ada pembatasan jumlah ketetapan/ kohir dalam tiap surat baik Surat Paksa, Penyitaan maupun Lelang. Pencairan tunggakan pajak sebelum dilakukan pengiriman Surat Tegoran sangat tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali agar jangka waktu pengiriman Surat Tegoran setelah tanggal jatuh tempo dipercepat . Selain itu perlu dicari pemecahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pengiriman Surat Tegoran tidak terlambat diterima Wajib Pajak/Penanggung Pajak misalnya dengan menggunakan sarana elektronik seperti faksimili dan email. Hal panting lainnya dalam pencapaian standar prestasi Jurusita Pajak perlu adanya kebijakan yang tegas dan tertulis dalam hal reward and punishment disamping memperbariyak pendidikan dan latihan khususnya dalam hal peraturan pajak maupun peraturan lainnya, Bahasa dan teknik komunikasi. Hal ini diperlukan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja Jurusita Pajak dan sebagai bahan pengukuran kinerja organisasi dalam pencapaian target pencairan tunggakan pajak.

---

In the State Budget, state revenue from taxation sector has an influence in the line of government expenditures and development. As the increasing of taxation revenue, ending balance of tax payable is added too. The increasing of tax payable balance is caused by Notice of Tax Assessment from beginning year until ending year that taxpayer has not paid yet. So, that becomes a duty for tax bailiff as operational official to cash tax debt to reach good performance. Truly, an organization implements working performance standard. The value determination of performance according to Ilyas (2003-105) is a process to evaluate implementation of lob or to show performance of personnel and give feed back for increasing of team performance. The problem is to know the influences of performances standard of tax bailiff upon cashing of tax payable and what factors that influences cashing of tax payable. So in this research we implement analyze the influence of tax bailiff that sending a warrant, implementation of seizure and auction on cashing of tax debt. Besides, to know the process of cashing of tax debt and the other factors which influence cashing of tax debt The research method is statistic analyze with using correlation analyze and linear double regression model to test hypothesis with caring independent variable and dependent variable. With using SPSS program. Besides, we conduct analyze of tax bailiff performance standard, analyze of cashing of tax debt as the result of process of active collection and analyze of target reaching of tax debt balance reducing. Collection data technique use library research and field research upon data which cover report and tax collection process which is conducted by Tax Service Office for Foreign Investment One under Tax Region Office of Jakarta's Special. This things we must do to make renovation steps in the future continuously. The conclusion after doing testing with using statistic analyze, performance standard of tax bailiff does not influences cashing of tax debt because the reaching only 1 %. The reaching of tax debt collection process is 19,9 % which covers 15,9 °/G is notification of the warrant. Besides the other factors is the registered taxpayers amount, obedient level of taxpayer, the amount of tax assessment notice and tax bailiff. Generally, reaching target of reducing of tax debt balance is not realize because taxpayer only pay a half of tax debt in objection or appeal process. The suggestion in determination of performance standard of tax bailiff based on in put from every Tax Region Office, so standard of Tax Region Office is not same. We need look back there is the limitation of amount of notice both a warrant, seizure and an auction. Cashing of tax debt before notification of warrant is so high, so we need look back in order the term between sending of a warrant after due date be quick. Besides we should look for a solving based on the valid rules in order sending of warrant is not fate received by taxpayer likes using electronic instruments as example facsimile and email. The importance things in the reaching of performance standard of tax bailiff is creating a policy in reward and punishment besides adding education and training specially both in the taxation rules and other rules, language and communication techniques. This things we must do to improve the motivation of tax bailiff and the measuring of organization performance in target achievement of cashing of tax debt.

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto. ...... This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach. The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keputusan banding sengketa pajak PT TII atas pembayaran jasa luar negeri dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan sengketa pajak PT. TII tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diperlukan penegasan oleh DJP terkait persyaratan formal dan material atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk menghindari sengketa pajak yang sama. Penentuan jangka waktu pajak masukan dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan PPN harus memperhatikan proses bisnis dan perjanjian bisnis. PT TII direkomendasikan untuk mengatur dalam perjanjian dengan pelanggan detil prosedur transaksi sehingga memudahkan pemeriksa pajak dalam menentukan tanggal faktur pajak, batas akhir pengkreditan pajak masukan dan menentukan dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak ......This study aims to evaluate PT TII's tax dispute appeal decision on paying offshore services in the telecommunications industry. This study uses descriptive qualitative analysis techniques based on literature studies, documentation, and interviews with expert interviewees. The results of the study concluded that the tax dispute decision of PT. The TII is under applicable tax laws and regulations. The DGT needs confirmation regarding the formal and material requirements for documents equated with a Tax Invoice to avoid the same tax dispute. Determining the period when input tax can be credited per VAT provisions must pay attention to business processes and agreements. PT TII is recommended to arrange an agreement with the customer regarding details of transaction procedures to make it easier for the tax examiner to determine the tax invoice date, the deadline for crediting input tax, and the documents that are equated to a tax invoice.

Abstrak :
Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat harga produk tetap kompetitif karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun demikian, hak pengkreditan pajak masukan dibatasi oleh ketentuan terkait tanggung jawab renteng dan pemenuhan ketentuan formal faktur pajak lengkap. Ketentuan terkait tanggung jawab renteng diterapkan melalui prosedur konfirmasi faktur pajak masukan oleh pemeriksa pajak kepada PKP penjual. PKP pembeli berpotensi kehilangan hak pengkreditan pajak masukan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa PKP penjual tidak menyetorkan PPN yang dipungut atau menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Kedua ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan tersebut menyebabkan terjadinya banyak sengketa antara PKP selaku Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dimana otoritas pajak mengalami tingkat kemenangan yang rendah di tahap banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hilangnya hak pengkreditan pajak masukan berdasarkan aspek kemudahan administrasi (ease of administration) dan proporsionalitas. Metode triangulasi berupa analisis konten atas putusan banding yang terbit selama periode 2017-2021, wawancara kepada fiskus, dan survei terhadap wajib pajak digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi faktur pajak 91% disebabkan oleh PKP penjual tidak melaporkan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP pembeli dan KPP penjual mengirimkan jawaban konfirmasi tidak ada tanpa disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Wawancara kepada otoritas pajak menunjukkan bahwa ketentuan terkait dengan konfirmasi dalam KEP 754/2001 kurang jelas sehingga tidak feasible untuk dilakukan. Sementara itu, sengketa pengkreditan faktur pajak tidak lengkap disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas penjual/pembeli, nomor seri faktur, tanggal faktur, deskripsi barang, kode faktur, penandatangan faktur, dan penyebab lainnya seperti kurs. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga koreksi harus dilakukan meskipun ketentuan material terpenuhi. Survei terhadap 60 WP menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi dan ketentuan pengkreditan faktur pajak lengkap belum memenuhi aspek ease of administration berupa kepastian (certainty) dan efisiensi (efficiency), serta aspek proporsionalitas (proportionality). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perlindungan terhadap hak PKP pembeli melalui pemenuhan aspek ease of administration dan proporsionalitas agar jumlah sengketa dapat diturunkan. ......The input tax crediting mechanism keeps product prices competitive because the Taxable Entrepreneur (TE) does not bear the Value-Added Tax (VAT) burden. However, the joint and several liability provisions and the legal formalism of complete tax invoices limit the TE’s right to credit the input VAT. The tax auditor applies the joint and several liability provisions through the input tax invoice confirmation to the seller TE. The buyer TE may lose the right to credit the input VAT if the confirmation result shows that the related seller TE did not deposit the collected VAT or issued an incomplete tax invoice. The two provisions related to crediting input tax have caused many disputes between TE as taxpayers and the tax authority, where the tax authority is facing a low win rate in the appeal stage. This study aims to evaluate the loss of input tax crediting rights based on the ease of administration and proportionality aspects. This study uses a triangulation method in the form of content analysis on appeal decisions published during the 2017-2021 period, interviews with the tax authorities, and surveys of taxpayers. The results showed that 91% of the dispute over the application of joint and several liability for the tax invoice confirmation results was caused by the seller TE not reporting the tax invoice credited by the buyer TE and the seller TE’s tax office sending a none answer without issuing a notice of tax assessment. The interview with the tax authority shows that the provisions related to the confirmation in KEP 754/2001 are unclear, so it is not feasible. Meanwhile, the dispute over the crediting of incomplete tax invoice is caused by the discrepancy in the identity of the seller/buyer, serial number, date, item description, invoice code, invoice signing, and other causes such as exchange rates. The interview shows that violations of formal provisions are considered non-compliance, so adjustments must be made even though the material aspects are met. The survey of 60 taxpayers showed that the implementation of joint and several liability for the tax invoice confirmation results and provisions of crediting complete tax invoices did not meet the ease of administration aspects in the form of certainty and efficiency, as well as proportionality aspect. This research has implications for the need to protect the buyer TE’s rights through the fulfillment of ease of administration and proportionality aspects so that the number of disputes can be reduced.

Abstrak :
Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba. ......The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS. ......This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perubahan yang dialami negara Jepang setelah perubahan basis pajaknya menjadi territorial dengan menerapkan pengecualian pajak atas dividen yang diterima dari luar negeri serta analisis terhadap basis perpajakan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang menerapkan tax exemption dalam rangka mendorong repatriasi penghasilan dan peningkatan daya saing perusahaan multinasionalnya. Dampak yang muncul di Jepang di antaranya adalah pengaruhnya terhadap kegiatan investasi, kemudahan administrasi, dan juga peningkatan repatriasi. Di sisi lain, Indonesia yang pernah berencana menerapkan tax exemption dinilai lebih tepat tetap bertahan dengan sistem worldwide dengan sistem kredit pajak.

---

ABSTRACT
This study focuses on changes happened in Japan after the implementation of tax exemption on foreign sourced dividends and also analyses the tax base in Indonesia. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher found that the implementation of tax exemption in Japan leads to the increasing in amount of repatriation from Japanese multinationals rsquo and their subsidiaries. There are also the increasing in volume of investment activity, tax administration, and repatriation. As in Indonesia which happened to consider the implementation of tax exemption decide that it rsquo s better to keep the worldwide taxation and the tax credit.

Abstrak :
This issue unlocks the keys to finding and accessing public sector tools and grants that help training practitioners further their experience and skills. Included in this issue as well are tips on how to find and obtain money-saving grants as well as how to use tax-relief methods for professional development opportunities.