Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya ......This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya

---

ABSTRACT
The Policy Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise have a problem of budget absorption use happens in the regions including one of which is Kediri Municipalcity their use is not fully absorbed This research discusses regarding the The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Kediri Municipality The approach used is qualitative descriptive method This study analyzes of the content of policy and the context of implementation Results of this study is addressed that on the content of policy does not set out clear policies on matters of a technical nature in its implementation and strict regulation while the content of policy have one of the implementor in Kediri Municipality do not want manage DBH CHT because it was burdened with other source of funds and hearts do fear is the area of absorption led to the use of this expenditure allocation becomes do not fully absorbed

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Putusan Banding sengketa Transfer Pricing atas penjualan bahan baku antara DJP dan PT APS. Pendekatan Analisis Kesebandingan yang berbeda antara DJP dan PT APS menyebabkan perbedaan persepsi dalam menerapkan Metode Transfer Pricing yang menyebabkan koreksi fiskal pada penjualan bahan baku yang sudah dilaporkan. Kurang mendalamnya analisis DJP dalam bisnis dan faktor ekonomi menyebabkan koreksi DJP tidak dapat dipertahankan pada Banding di Pengadilan Pajak. Kurangnya Regulasi Trasfer Pricing pada periode tersebut mengharuskan hakim mengacu kepada OECD Transfer Pricing Guidelines dan konvensi internasional lainnya.

---

This thesis discussed about Transfer Pricing Dispute on Appeal Verdict for selling transaction between DGT and PT APS. Different approach on Comparability Analyze between DGT and PT APS caused perceived difference in applying the transfer pricing methods which lead to fiscal correction on the selling transaction which already submitted in Corporate Income Tax Return. The lack of DGT analyze depth on business and economic factor caused DGT?s correction cannot be defended in Tax Court. The absence of Transfer Pricing regulation at that period required the judges to consider the OECD Transfer Pricing Guidelines and other international Convention.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisa implementasi kebijakan pemanfaatan data dan informasi orang pribadi antara DJP dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya intensifikasi wajib pajak orang pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dari kebijakan dan kerjasama tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, self assessment, pajak penghasilan orang pribadi, intensifikasi pajak, administrasi perpajakan, serta pemanfaatan data dan informasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena berusaha menjabarkan proses pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemanfaatan data dan informasi yang dilakukan oleh DJP berkoordinasi dengan instansi pemerintah telah berjalan sesuai dengan tujuannya untuk intensifikasi wajib pajak. Sementara itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi kurangnya sumberdaya manusia, teknologi dan infrastruktur perpajakan, serta keuangan, adanya overlapping peraturan tentang kepentingan kerahasiaan jabatan dan tuntutan keterbukaan informasi perpajakan, serta adanya perubahan struktur organisasi meliputi perubahan nomenklatur dan pengalihan SKPD yang bertanggungjawab terhadap penghimpunan data dan informasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is implementation of policy about data and information usage linked to data and information transfer between DJP and DKI Jakarta Government as an effort to doing intensification. Problem of this study are about implementation and obstacles from this policy. Theories that are used in this study include public policy, private tax revenueu, self assessment, tax intensification, tax administration, and data and information usage. This study uses a qualitative research approach to describe a process of a policy implementation according to the real fact. Technic of collecting data that is used in this study is dept interview. The result of this study is this policy have achieved its goal to tax intensification. The inhibitors of this implementation are less of resources (human, infrastructure and technology, budget), rules overlapping, and changing of organization structure.

Abstrak :
Penelitian ini membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni perbedaan pemajakan atas penghasilan dari jasa konstruksi yang bersifat final dan tidak final dan dampak perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pemajakan ganda atas penghasilan dari jasa konstruksi yang memiliki sifat pemajakan yang berbeda. Perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. ...... This study discusses the object of withholding income tax (PPh) on construction service seen from certainty principle. This research raised two issues, namely the differences of global taxation and schedular taxation on construction service fee and the impact of the different from withholding income tax on construction service. This research using qualitative approach with desciriptive design. This research states that there is double taxation on construction service fee wich have different characteristic in withholding income tax. The different characteristic in withholding income tax on construction service in Indonesia Income Tax Law appear the ambiguous tax in its implementation.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ketiga model pendugaan return yaitu : Model 3 Faktor Fama dan French, Model 2 Faktor Fama dan French dan Capital Asset Pricing Model (CAPM), manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data return bulanan mulai Januari 1998 sampai dengan Desember 2003. Portofolio industri dibentuk setiap tahun berdasarkan klasifikasi industri dari BEJ, sedangkan perhitungan return bulanan portofolio dengan menggunakan weighted averaged. Pembentukan variabel Small Minus Big (SMB) dan High Minus Low (HML) menggunakan Market Equity (ME) serta perbandingan antara Book Equity (BE) dengan Market Equity (ME) pada bulan Desember t-1 dengan data pengamatan dimulai bulan Januari 1998 sampai dengan Desember 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAPM tidak signifikan pada sektor Finance, sedangkan Model 2 Faktor Fama dan French dan Model 3 Faktor Fama dan French signifikan pada seluruh sektor industri yang diteliti. Pengujian untuk melihat model yang paling valid, menunjukkan bahwa tidak ada suatu model yang paling valid untuk seluruh sektor. Model 3 Faktor dari Fama dan French hanya valid di 4 sektor industri yaitu : Basic Industry and Chemicals, Miscellaneous Industry, Property, Real Estate and Building Construction dan Infrastructure, Utilities and Transportation). Sedangkan model 2 Faktor dari Fama dan French hanya valid untuk Agriculture, Finance dan Trade, Service and Investment. Dan yang terakhir model CAPM hanya valid untuk Mining dan Consumer Goods Industry. Pengujian terhadap variabel market premium menunjukkan bahwa arah dari variabel ini sudah sesuai dengan teori, dan yang tidak signifikan adalah Finance dan Trade, Service and Investment. Sedangkan variabel SMB maupun HML hasilnya bervariasi.

Abstrak :
Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya itu umumnya dilakukan dengan menerapkan sebagai Iangkah untuk menghemat pajak dengan eara-cara tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X". Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritptif yang berusaha menjelaskan temuan-temuan di lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masa]ah penelitian dan data sekunder diperoleh dari penelusuran data-data yang dibutuhkan di objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. "X" belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (lebih bayar) yakni mencapai Rp. 201.639.170,00,- pada tahun 2006 lebih bayar ini selain disebabkan oleh belum dioptimalkannya implementasi manajemen pajak juga disebabkan oleh pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sebesar 2%. Hasil ini ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT. "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. Berdasarkan SPT tahun pajak 2006 PT. "X", terdapat peluang untuk menerapkan manajemen pajak yang dapat diimplementasikan PT. "X", yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pos-pos yang dapat dioptimalkan adalah biaya karyawan seperti tunjangan tunjangan kesehatan, tunjangan pajak. tunjangan makan. biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan dan hadiah, biaya gaji kearnanan dan biaya perjamuan. Berdasarkan penal Riau ini, maka PT. "X" hendaknya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jasa kearnanan yang diberikan oleh masyarakat sekitar, tetapi mempekerjakannya sebagai karyawan perusahaan. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya enlertairrment lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghilangkan koreksi fskaI biaya perjamuan. Perusahaan juga harus lebih jeli daiam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak,, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang. Selain itu, manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah yang memang seharusnya dibayar untuk menghindari terjadinya lebih boyar.

---

Most business players regard tax payment as expenses so that they will minimize lax expenses in order to optimize business profitability. Such undertaking is done by implementing tax management in such way that tax minimization is within the Tax Regulations. This study is aimed at understanding tax management implemented by PT. "X". The applicable method is descriptive analysis, which will describe field findings and literature study. Primary data is collected through interview with competent parties and secondary data is collected by tracking of the data required in the study object. The collected data is analyzed descriptively and quantitatively. Result of this study indicates that PT. "X" has not implemented optimum tax management. This can be seen from the overpaid tax amounting to Rp 201,639,170.00,- in 2006. This overpayment is due to non-optimum implementation of tax management and 2% withholding of Income Tax of Article 23 by the third party. This also indicates that administratively PT. "X" tax liability may not fully compliant with Tax Regulations since the company may not implement appropriate tax rules. Based on PT. "X" Annual Tax Return (SPT) of 2006, eith respect to income tax, items that can be optimized include employee expenses such as healthcare allowance, tax allowance, meal allowance, office cost, contribution and prize, security service cost and entertainment expense. From this study, PT. "X" should recruit security personnel from the surrounding community instead of incurring cost for security service they render. The company should prepare business and other entertainments list to eliminate fiscal correction for entertainment cost Furthermore, the company should be aware of its financial performance to enable establishment of - appropriate tax plan and minimize tax payables. Besides, the company should implement tax management to avoid overpaid tax.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan size , jenis industri, umur perusahaan age , liquidity, leverage, profitability, dan tax management terhadap tax dispute sengketa pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur, bahan tambang, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perusahaan manufaktur meliputi perusahaan Hasil Industri Untuk Konsumsi serta Industri Dasar dan Bahan Kimia. Sedangkan jenis industri lainnya meliputi perusahaan bahan tambang dan pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi logistik untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan atas tahun pajak 2008-2015 terhadap tax dispute yang diukur dengan adanya SKP yang diterbitkan pada tahun 2013-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 49,7 dari total perusahaan dalam sampel mengalami kasus tax dispute sengketa pajak . Sedangkan 66,8 dari total perusahaan yang mengalami tax dispute sengketa pajak adalah perusahaan industri manufaktur. Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan size , umur perusahaan age , liquidity, profitability dan tax management mempengaruhi tax dispute perusahaan secara signifikan. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa: 1 kenaikan Size meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,91 kali; 2 pertambahan Age meningkatkan peluang tax dispute 1,01 kali; 3 kenaikan Liquidity menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,41 kali; 4 kenaikan Profitability menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,98 kali; dan 5 tax management yang agresif meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,06 kali. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh signifikan jenis industri dan leverage terhadap tax dispute. ......This study aims to determine the influence of corporate characteristics that include the size of the company size , type of industry, age of the company age , liquidity, leverage, profitability, and tax management against tax dispute occurred in manufacturing, mining, and agricultural listed on the Indonesia Stock Exchange. The manufacturing sector includes the company 39 s Industrial Products for Consumption as well as Basic Industry and Chemicals. While the types of non manufacturing industries include mining and agricultural companies. This research is a quantitative research with logistic regression method to know the influence of corporate characteristic on fiscal year 2008 2015 to tax dispute as measured by SKP issued in year 2013 2016. The results of this study indicate that 49.7 of the total companies in the sample experienced tax dispute cases. While 66.8 of the total companies experiencing tax dispute is a manufacturing industry company. Characteristics of the company in the form of company size size , age of company age , liquidity, profitability and tax management affect the tax dispute company significantly. Specifically, the study found that 1 Size increment increases the probate tax dispute by 1.91 times 2 increase in age increases the probability of tax dispute 1.01 times 3 increase in Liquidity decreases tax dispute probability by 0.41 times 4 increase in Profitability decreases the probability of tax dispute by 0.98 times and 5 aggressive tax management increases the probability of tax dispute 1,06 times. However, this study can not find a significant influence of industry type and leverage to tax dispute.

Abstrak :
Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak. ......Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara PT.A dan PT.B yang keduanya sama-sama melakukan manajemen pajak PPh 21 dengan menggunakan metode gross. Perusahaan PT.A selaku perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan juga PT.B selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa bidang perbaikan alat berat. PT.A dalam menghitung PPh 21 karyawannya memilih untuk menggunakan metode gross. Dengan metode gross, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh 21 tersebut sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak namun hanya dapat membebankan biaya gaji sebagai dedcutable expenses pada laba kena pajak peruahaan. Jika dibandingkan dengan metode lain yaitu gross up, perusahaan membereikan tunjangan pph 21 kepada karyawan yang menyebabkan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar dari pada jika menggunakan metode gross, dan atas tunjangan tersebut dapat dijadikan deductable expenses yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun dan berdampak pada penurunan PPh badan perusahaan. Hasil penelitian penerapan metode PPh 21 pada PT.A dan PT.B dari segi perencanaannya metode gross yang diterapkan PT.A dan PT.B kurang sesuai, karena apabila dibandingkan dengan metode gross-up selisih beban yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak sangat besar dan menghasilkan tax saving yang dapat menguntungkan perusahaan. Juga dari segi karyawan akan kurang menguntungkan karyawan apabila menggunakan metode gross, karena karyawan harus menanggung beban pajaknya dan take home pay yang diterimanya akan berkurang. Hal tersebut tidak dapat mensejahterakan karyawan. ......This thesis discusses the comparison between PT.A and PT.B, both of which together carry out PPh 21 tax management using the gross method. PT.A company as a company engaged in manufacturing and also PT.B as a company engaged in services in the field of heavy equipment repair. PT.A in calculating PPh 21 its employees choose to use the gross method. With the gross method, the amount of Article 21 PPh will be deducted from employee income, the company's obligation is to deposit Article 21 PPh that has been deducted and report the PPh 21 so that from the employee side, the income will be smaller. Whereas from the company side, it will not reduce the company's profit because it does not incur a tax burden but can only charge salary costs as dedcutable expenses on company taxable profits. When compared with other methods, namely gross ups, the company provides pph 21 allowances to employees which causes the take home pay received by employees will be greater than if using the gross method, and for these benefits can be used as deductable expenses which causes the company's taxable income to decline and impact on decreasing corporate corporate income tax. The results of the research on the application of the PPh 21 method to PT.A and PT.B in terms of planning the gross method applied by PT.A and PT.B are less appropriate, because when compared to the gross difference method of expenses that can be used as a reduction in taxable profits is very large and generate tax savings that can benefit the company. Also in terms of employees will be less profitable for employees when using the gross method, because employees must bear the tax burden and take home pay will be reduced. This can not prosper employees.