Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

---

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."