Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba menganalisis penggalian potensi ekstensifikasi obyek dan subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi perdagangan elektronis yang dewasa ini semakin berkembang. Analisis bukan hanya dilihat dari azas revenue adequacy atau revenue productivity semata, tetapi juga dari sudut pandang azas economic of collection atau efficiency. Artinya sistem pemungutan pajak harus memperhatikan biaya pemungutannya. Pemungutan pajak yang baik hanya memerlukan biaya pemungutan yang kecil. Biaya ini bukan hanya dilihat dari segi fiskus tetapi juga dari segi Wajib Pajak. Biaya pemungutan juga berkaitan dengan azas pemungutan lainnya, yaitu kepastian (certainty) dan kemudahan administrasi (ease of administration). Administrasi yang rumit dan tidak pasti bukan hanya menyebabkan beban biaya bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi fiskus. Selain. itu akan berdampak pula pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan penerimaan negara tidak akan memenuhi target yang ditetapkan.Perangkat undang-undang yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Pajak Pertamabahn Nilai beserta dengan peraturan pelaksanannya. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan.Mengambil model Electronic Commerce yang dikemukan oleh Prudential-Bathe Securities (Hongkong) Ltd. mencatat, setidaknya ada 7 kategori bisnis yang terjadi di Internet, penelitian ini hanya membahas 4 model yang karena keterbatasan data yang ditemui di lapangan dart atau karena model bisnisnya sendiri belum populer di Indonesia.Pada prinsipnya semua model bisnis intrenet tersebut dapat dijadikan sebagai obyek PPN yang baru. Namun dalam aplikasinya ada beberapa obyek yang harus dibatasi, dalam arti tidak bisa diterapkan secara luas dan menyeluruh karena secara administrasif perpajakan kurang feasible."

"ABSTRAKBagi Indonesia sektor migas masih sangat berperan terhadap penerimaan pemerintah. Hal tersebut nampak pada Tabel I peran penerimaan minyak dan gas terhadap penerimaan dalam negeri meningkat sejak tahun 1969 dari 27% menjadi 66% di tahun 1984/1985. Grafik 1 menggambarkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas (garis 4) adalah senantiasa berada dibawah pengeluaran rutin (garis 3). Ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas masih belum dapat menutupi pengeluaran rutin. Dengan demikian masalah peningkatan penerimaan non migas perlu memperoleh perhatian. Apalagi bila dilihat peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat besar, baik terhadap investasi domestik (Bambang Triyaso, 1984, 1985) maupun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi (Snyder, 1985). Sebenarnya masalahnya cukup serius mengingat bahwa peran pemerintah melalui anggaran masih sangat besar ini membawa pengaruh luas terhadap perekonomian, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengimbangi akibat penurunan harga minyak dan gas terhadap penerimaan pemerintah, sektor non migas harus ditingkatkan perannya. Pada kenyataannya peningkatan penghasilan sektor non migas ini, merupakan masalah yang pelik dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Tetapi menyangkut pula bidang-bidang lainnya, bahkan yang lebih khusus (sub-specialities) seperti kewiraswastaan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil dalam perpajakan perlu memperhatikan masalah yang kompleks dan dinamis tersebut. Dan ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran demikian pula dalam perencanaan. Karena tanpa budget perencanaan tidak dapat di implementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh: Naomi dan Wildavsky dan Khalid . Didalam konteks budgeting dan planning akan ditelaah mengenai salah satu aspek dalam perpajakan. Yaitu yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menyangkut masalah administrasi perpajakan termasuk perangkat undang-undangnya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat wajib pajak, sistem pembukuan."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Perubahan dari Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai yang mengemban misi untuk mengubah sifat cumulative tax menjadi non cumulative tax. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menciptakan fundamental ekanomi yang kuat baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dalam hal perpajakan juga berdampak terhadap perilaku ekonomi yang dapat diamati dari sisi permintaan atau sisi penawaran.Penelitian ini membuat model persamaan simultan untuk mengetahui pengaruh PPN terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap makroekonomi dimana PPN sudah mengalami perubahan undang-undang sebanyak 2 kali yaitu Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Apakah keputusan pemerintah selama ini merubah Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan juga dilakukannya reformasi sebanyak 2 kali secara signifikan mampu mempengaruhi makroekonomi sesuai yang diharapkan?.Untuk melihat lebih jauh mengenai maksud tujuan penelitian digunakan persamaan simultan dengan menggunakan metode 2 SLS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa persamaan simultan dengan menggunakan model yang terdiri dari 9 variabel current endogenous, 11 variabel predetermined (6 variabel lag endogenous dan 5 variabel exogenous). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Produk Domestik Bruto, penerimaan PPN atau Pajak Penjualan, nilai tukar, suku bunga mulai tahun 1979 s.d 2003 sesuai dengan data yang tersedia dan memenuhi syarat untuk melakukan uji ekonometrik.Persamaan simultan dengan 2 SLS ternyata memberikan hasil bahwa penerimaan PPN mempengaruhi pengeluaran rutin pemerintah melalui variabel penerimaan dalam negeri dengan bantuan persamaan identitas penerimaan dalam negeri. Pengeluaran rutin pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel kontrol yang lain yaitu REF sebagai proksi perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai memberikan hasil bahwa REF mempunyai tanda yang benar dan berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Di lain pihak variabel dummy REF bertanda benar tetapi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat 5% namun berpengaruh signifikan pada tingkat 20% sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan untuk melakukan penegakan hukum dan transparansi dalam pelaksanaan peraturan pajak.Kebijakan PPN sebesar 10% tanpa adanya perubahan variabel eksogen lainnya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Namun apabila tingkat suku bunga berkurang 10%/ tahun, kenaikan PPN 10% tersebut dapat menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, kebijakan peningkatan PPN sebesar 25% dapat menambah pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, implikasi kebijakan yang penting adalah kenaikan PPN yang moderat perlu menjadi pertimbangan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan didukung kebijakan peraturan perpajakan yang bagus dan diupayakan keselarasannya dengan pelaksanaan di lapangan."

"Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil.Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi.Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional tersebut.Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak.Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5 (lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi. "

"Pada tahun 80an hingga tahun 1986, penerimaan dalam negeri sangat tergantung pada sektor migas. Bahkan dalam tahun 1981/1982, penerimaan sektor migas mencapai 70,9% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dengan mulai berlangsungnya resesi dunia tahun 1979, yang efeknya mulai dirasakan Indonesia tahun 1982, merupakan sinyalemen bagi pemerintah Indonesia untuk mulai berkemas meninggalkan ketergantungannya terhadap penerimaan migas. Mulai tahun 1982/1983, penerimaan migas turun menjadi 65,95%, kemudian meningkat lagi menjadi 69,35%. Namun hingga tahun 1996/1997, penerimaan migas menunjukkan penurunan terus sampai mencapai 18,06%. Oleh karena perkembangan penerimaan migas mengindikasikan adanya ketidakpastian, maka penerimaan pajak dalam struktur penerimaan dalam negeri sejak tahun 1986/1987 terus diupayakan untuk lebih berperan karena penerimaan pajak akan lebih menjamin kestabilan bagi tersedianya somber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak ata Bumi dan Bangunan (BPHTB), Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah.Menurut Muhammad (1992:1), Tjakradiwirja (1993:217-223) dan Prasentiantono (1997:191), pajak merupakan perwujudan dari kemampuan sendiri membiayai kegiatan pembangunan dari seturuh komponen bangsa. Hai ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan dari faktor faktor eksternal. Dari perspektif ekonomi, kemandirian diartikan sebagai pengurangan ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan Iuar negeri, dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan penggaiian potensi yang ada. Sedangkan dari segi politik, kemandirian diartikan sebagai peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. "

"The background of the study is based on revenue of Tax from Hotel and Restaurant sector as key supporter of successfulness of province revenue of DKI Jakarta. Although realization from year to year experience of improvement, but it is not yet optimized, especially because there is still potency of Hotel and Restaurant Tax in DKI Jakarta which not yet generated better along with growth of hotel business and restaurant.This Research objective is to explain relation between Tax Hotel and Restaurant with realization province revenue and formulate contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue.Quantitative Research method pursuant to data province revenue, Hotel and Restaurant Tax, occupancy rate, amount of domestic and foreign guests of year 1999-2003. Model analyze of this research is using correlation coefficient analyze which was then continued with process of regression by using three models.Conclusion from result of the research seen relationship which significant of Hotel and Restaurant Tax to realization province revenue. Policy of which can gone through to improve province revenue optimally strategy revenue of Hotel and Restaurant Tax is by improving Hotel and Restaurant Tax, because every improvement one million hotel Tax rupiah and restaurant will improve province revenue equal to 41,717 million IDR to duty earnings of area of DKI Jakarta. (Model 1), improving occupancy rate, because every improvement one unit of room occupancy mean to improve Hotel and Restaurant Tax equal to 243,985 million IDR. (Model 2), improving the amount of domestic guests, because every improvement one a thousand domestic guest of restaurant and hotel mean to improve province revenue equal to 83,844 million IDR province revenue. (Model 3).Formulation of contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue through determination of policy priority scale. The main policy priority is to improve province revenue through Hotel and Restaurant Tax also earn through the make-up of domestic guest because domestic guest variable most influence province revenue, is then caught up by addition of rate occupancy. While foreign guest amount become lowest priority."

"Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untukmemenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab serta dibutuhkan suatu kebijakan dalam perpajakan untuk memperoleh suatu pemungutan pajak yang berazaskan keadilan bagi semua pihak.Kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan juga menyentuh industri sepatu di Indonesia. Industri sepatu di Indonesia yang pada saat sekarang ini mengalami pasang surut mempunyai perbedaan dengau industri pada umumnya, yailu banyak menerima jasa maklon dari perusahaan lain atau memberikanjasa maklon ke perusahaan lain. Untuk itu terdapat beberapa kebijakan perpajakan pada industri sepatu di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metodedeskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan danpenelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Ketentuan perpajakan pada induslri sepatu di Indonesia terdapat beberapaketentuan khsusus disarnping ketentuan perpajakan pada umumnya seperti untuk jasamaklon. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon (Contract Manufacturing) adalah semuapemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dimana prosespengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi,bahan baku dan/atau/barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akandiproses sebagian atau seluruhnya disediakan pihak pemakai jasa.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpuian bahwa PT XYZ telahmelaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT XYZjuga berkewajiban dalam memotong PPh1 Pasal 23 terhadap Jasa Pemeliharaan, Sewa,dan Jasa Maklon. Untuk jasa maklon perusahaan telah melakukan pemotongan sesuaidengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 15% x 40% = 6%. Untuk kegiatan usahaJasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-anak dikenakan pajak dengan tarif efektif sebesar 2,1 %.Alas dasar kesimpulan tersebut di atas maka disarankan Untuk mendorongindustri Sepatu dalam negeri agar dapat hcrsaing dengan negara-negara lain makadipcrlukan adanya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan. Untuk memenuhiprinsip keadilan dan untuk menunjang sektor industri sepatu maka ketentuan untuk jasamaklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anakagar diterapkan juga untuk kegiatan jasa maklon lainnya.

---

A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all witout reference to special benefits cortferred. As tax is the most viable source of revenue to comply with the country's increasing expenditure, it needs the support of the citizen as Tax Payer to fulfill their tax obligations according to the current and up dated tax regulations truthfully and in accountable manner. The support can be given by making the just and non-discriminatory tax policy for all parties

Tax policy , tax administration, and tax regulations also has their affects on the shoes industry in Indonesia. Nowadays shoes industry in Indonesia has been through a lot of ups and downs, and this particular industry has distinctiveness hom any other

common industries, which is by taking and giving many contract manufacturing services to another company. For that purpose, there are some tax policies for shoes industry in Indonesia.

The research method that the writer used is qualitative descriptive method, with data collecting by documentation study and field research by interviewing the related parties.

There are some general regulation ; like contract manufacturing service, and particular regulation in lndortesia?s shoes lndustry. The term contract manufacturing deline here as all the rendering of a any kind of services in a finishing process of a particular object, whereas the process of the production is completed by the party who

give that certain services, while the specification, raw materials and/or the in process product andfor the complementary material that will be processed selectively or entirely are provided by the user of the service.

Based on the previous discussion with the related parties, there is a conslucion that XYZ Company already perform and fulfill its tax obligation according to the current and up dated tax regulations. XYZ Company also has the responsibility to withhold Income Tax Article 23 about Maintaining Services, Rental Services, and

Manufacturing Contract Service. For manufacturing contract services. the company already execute the witholding responsibility according to the appropriate regulation,which is I5 % x 40% = 60%. On the other hand, the international Contract Manufacturing Services in Children Toys Production Industry only charge the effective

tax rate 2,1 %

Based on the conclusion above, therefore it is already become a need for an investement incentive, including tax incentive to support and reinforce the national shoes industry to compete with the' shoes industies in another country . To perform the fairness and justice standard and to support the shoes industry, therefore it is

expected that the regulation that is applied in intemational contract manufacaturing service children toys production will also be applied in any other contract manufacturing service for any industry."