Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system, sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan diterbitkan ketetapan pajak sehingga demikian akan terlihat dari sanksi pidana karena atas ketetapan pajak tersebut apabila sudah dibayar maka tidak ada lagi kesalahan dari wajib pajak.Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah self assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui mekanisme surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini sebagai pengganti dari governtment assesment. Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, namun wajib pajak harus melaporkan SPTnya dengan benar. Dalam hal SPT dilaporkan dengan tidak benar, maka akan terdapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada wajib pajak.......In this thesis the author will examine the criminal sanction when applied to taxpayers by the CTP Act. Sanctions against the taxpayer may be subject to Article 38 in the event of negligence or omission. And if the taxpayer makes a deliberate , it will be subject to Article 39.The problem that the existing tax system is a self-assessment system, so it should be visible negligence or intentional misconduct of criminal sanctions. Because if the taxpayer's tax return statement is considered not correct assessment would be issued so as to be visible from above criminal sanctions because the tax assessment when it is paid then no fault of the taxpayer.The existing taxation system in Indonesia since 1984 based on Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures is a self-assessment is to give full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report their own taxes through the notification mechanism (SPT). This system in lieu of governtment assessment. Although the government gave full credence to the taxpayer, but the taxpayer must report the SPT correctly. In the case of SPT reported incorrectly, there will be administrative sanctions and criminal penalties to taxpayers."

"Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali opini wajib pajak tentang instrumen naming and shaming. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survey dilakukan secara daring, dengan teknik self-administrative questionnaire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung konsep keterbukaan informasi pajak melalui naming and shaming agar menjadi kontrol sosial terhadap perilaku wajib pajak yang merugikan penerimaan negara. ......The issue of tax transparency always arises from public opinion regarding tax compliance. There is not much empirical evidence regarding its effectiveness in improving tax compliance. However, practice in several countries shows that public disclosure of taxes has a positive impact in reducing tax arrears and the rate of tax non-compliance. Naming and shaming are instruments for public information disclosure. For this reason, this study aims to explore public opinion about naming and shaming instruments. This research was conducted with a quantitative approach with survey data collection techniques on individual taxpayers in DKI Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi. The survey was conducted online, using a self-administrative questionnaire technique. The results showed that most of the respondents supported the concept of tax information disclosure through naming and shaming in order to be a social control of the behavior of taxpayers that harm state revenues."

"Dalam upaya menerapkan target pemerintah untuk meningkatkan peringkat dalam Ease Of Doing Bussiness (EODB), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-17/PJ/2017 mengenai pendaftaran Wajib Pajak badan secara elektronik melalui Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 75% responden menyatakan bahwa penerapan ketentuan ini telah sesuai dengan asas ease of administration yaitu telah memenuhi asas efficiency, simplicity, certainty, dan convenience. Namun, peneliti menyarankan bahwa masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimbau kembali Notaris yang belum menjalankan ketentuan ini agar segera menjalankan ketentuan ini serta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kembali mengenai Wajib Pajak atau Notaris harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak ketika ada masalah dalam pengisian e-registration.......n an effort to apply the government's target to increase rating in the Ease of Doing Bussiness (EODB), the government through the Direktorat Jenderal Pajak issued PER-17 /PJ /2017 regarding the registration of corporate taxpayers electronically through Notary. This research aims to analyze the application of the provision of Corporate Taxpayer registration electronically through Notary viewed from the principle ease of administration. This research uses quantitative approach, with data collection technique through survey. The result of this research is 75% of respondents stated that the application of this provision has been suitable with the principle of ease of administration that has fulfilled the principle of efficiency, simplicity, certainty, and convenience. However, there is still something to be noticed by the Direktorat Jenderal Pajak that is to appeal to the Notary who has not enforced this provision to immediately enforce this provision and the Direktorat Jenderal Pajak re-evaluate the Corporate Taxpayer or the Notary must come to the Kantor Pelayan Pajak when there is a problem in charging e-registration."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penyitaan Pajak Menurut UU PPSP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Depok). Penelitian ini adalah penelitan yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara penyitaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila penyitaan pajak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik, sedangkan apabila penyitaan pajak tidak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.......This article discusses the analysis of the effects of tax seizure according to PPSP law on the level of tax payers’ compliance (a case study of KPP Depok), This research employs quantitative research method. Finding of this study suggests that there is a significant effect between tax seizure and compliance level of tax payer. If the tax seizure is conducted, tax payer’s level of compliance increases. However, if the tax seizure is not conducted, tax payer’s level of compliance decreases."