Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam setiap proses kejahatan, individu akan melalui proses desistance from crime, seseorang mengakhiri masa keterlibatannya dalam aksi terorisme. Proses disengagement adalah tahapan yang penting untuk mencapai desistance from crime. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang harus memiliki pull factor, seperti keluarga, lingkungan, ekonomi maupun hukuman. Maka, dalam penelitian Thesis ini, ada empat variabel determinan yang dapat mendorong individu menjadi desistance from crime. Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh LaFree dan Miller (2015) yang berjudul desistance fromterrorism: what can we learn from criminology? membahas tujuh perspektifteoritis yang berkaitan dengan prediksi yang berkaitan dengan desistancedan mempertimbangkan potensinya untuk menjelaskan desistance from terrorism.Dengan menganalisis dan membedah hal tersebut, akan memunculkan pola-pola desistance from crime dan memperlihatkan kecenderunganprimary desistanceyangbersumber pada data pengalaman 30 mantan teroris di Indonesia.

---

ABSTRACT

Terrorism is categorized as extra-ordinary crime. In every crime process, an individual will go through a process of desistance from crime, which is a proses of someone ended his/her involvement in acts of terrorism. The disengagement process is a crucial stage to achieve desistance from crime. To achieve this, an individual must have pull factor, such as family, surroundings, economy, and punishment. Thus, in this thesis study, there are four determinant variables that can encourage individual to be desistance from crime. Then, article journal written by LaFree and Miller (2015) entitled desistance from terrorism: what can we learn from criminology? discuss seven criminological perspectives relating to predictions about desistance and consider their potential to explain desistance from terrorism. By analyzing and dissecting this, patterns of desistance from crime will emerge and show the tendency for primary desistance based on data from thirty former terrorist in Indonesia."

"Perang AS di Afghanistan diawali oleh peristiwa terorisme 9/11 yang menyerang AS. Sebagai respons, AS melakukan invasi terhadap Afghanistan sebagai tempat bernaung dari organisasi pelaku utama aksi terorisme tersebut, al-Qaeda. Perang tersebut kemudian berlangsung selama hampir 20 tahun hingga AS akhirnya menarik mundur pasukannya secara penuh dari Afghanistan pada tahun 2021, dibawah pemerintahan Joe Biden. Keputusan penarikan mundur ini merupakan bentuk komitmen AS dalam menepati Perjanjian Doha, perjanjian damai AS-Taliban, yang telah ditandatangani oleh AS pada masa pemerintahan Trump. AS tetap memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari Afghanistan meskipun Taliban tidak menunjukkan komitmennya dari Perjanjian Doha. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melandasi keputusan penarikan mundur AS dari Afghanistan pada tahu 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah faktor yang melandasi keputusan AS untuk mundur dari Afghanistan ditentukan oleh faktor sistem internasional dan faktor domestik. Pada tingkat sistem internasional, distribusi kekuatan relatif, clarity, dan sifat lingkungan strategis AS menentukan tekanan dari sistem internasional bagi AS. Pada tingkat domestik, keputusan AS dilatarbelakangi oleh persepsi pemimpin, yaitu Joe Biden dan institusi domestik AS. Ketidakpastian yang ditunjukkan oleh variabel sistem internasional kemudian diintervensi oleh variabel domestik sehingga menghasilkan keputusan akhir, yaitu penarikan tentara AS dari Afghanistan secara penuh pada tahun 2021.

---

The US war in Afghanistan was initiated by the 9/11 terrorist attacks on the US. In response, the US invaded Afghanistan as the home of the main perpetrator organization of the terrorist acts, al-Qaeda. The war then lasted for almost 20 years until the US finally fully withdrew its troops from Afghanistan in 2021, under the Joe Biden administration. The withdrawal decision was a commitment by the US to fulfill the Doha Agreement, the US-Taliban peace deal, which was signed by the US during the Trump administration. The US still decided to withdraw its troops from Afghanistan despite the Taliban's lack of commitment to the Doha Agreement. Thus, this study seeks to explain and analyze the factors underlying the decision to withdraw US troops from Afghanistan in 2021. This study uses a qualitative research methodology with the theoretical framework of neoclassical realism. The main argument of this study is that the factors underlying the US decision to withdraw from Afghanistan are determined by international system factors and domestic factors. At the international system level, the distribution of relative power, clarity, and the nature of the US strategic environment determine the pressure from the international system for the US. At the domestic level, the US decision was motivated by the perception of the leader, Joe Biden, and US domestic institutions. The uncertainty indicated by international system variables is then intervened by domestic variables to produce the final decision, which is the full withdrawal of US troops from Afghanistan in 2021."

"Skripsi ini membahas tentang dinarnika penangkapan tersangka tcroris oleh Densus 88 Poli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlujuan untuk mengetahui clinarnika yang terjadi pacla saat penangkapan tersangka teroris. Tiga teori kepolisian kemudian dipergunakan untuk rnenjelaskan dinamika penangkapan tersebut.Dalam penangkapan tersangka teroris yang dilihat dengan sudut pandang tiga teori kepolisian, Densus 88 Polri akan berusaha untuk melakukan penangkapan sesuai dengan tectri counter terrorisrr. Namun jika situasi dan kondisi berubah dan membahayakan keselamatan personel dan masyarakat. maka Densus 88 Polri akan rnelakukan operasi penangkapan berdasarkan tingkat ancarran yang ditirnbulkan. Oleh karena itu. diperlukan cara penindakan tersangka teroris yang proporsional guna menangani situasi dan kondisi yang terjadi secara dinarnis.

---

This thesis discusses the amcst dynarnics of suspicious ten'orists by Detachment 88 Polri. This qualitative research has the ain-r to rer,'eal the dynan-rics occured in the process of ar^resting suspicious terorists. Three police theory rvill be utilized to explain that anest dynarrics.In the process of anesting suspicious terolist which is obsen,ed by three police theory point of vicw, Detachment 88 polri will affbrd to conduct arresting process according to counter terori.snt theory. However, if the situation and condition are endangered police member and civilian. detachment 88 polri lvill conduct arresting operation accolding to the level of threat. Therefore, the proporlional action fbr suspicious terarist is absolutely needed to handle dynamical situation and condition."

"Tindak pidana terorisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya ditangani dengan upaya represif, tetapi juga dengan deradikalisasi. Metode deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal menjadi paham non radikal dan normal. Teori yang digunakan dalam penulisan ialah Teori Motivasi Kebutuhan, Teori Tindakan Sosial, Konsep Manajemen, dan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Deradikalisasi membutuhkan peran dari instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komunitas Sosial. Disarankan agar Densus 88 Anti Teror dapat memaksimalkan pengimplementasian metode deradikalisasi baik kepada narapidana teroris maupun keluarga narapidana teroris sehingga terorisme di Indonesia semakin berkurang.

---

The growing crime of terrorism in Indonesia is not only dealt by repressive efforts, but also by deradicalization. The deradicalization method aims to convert radical to non-radical and normalism. Theories used in this thesis is the Theory of Motivation Needs, Social Action Theory, Management Concepts, and SWOT Analysis. The approach used is qualitative approach. Deradicalization requires the role of relevant agencies such as Correctional Institution, Ministry of Religious Affairs, the National Agency for Counter-Terrorism, and the Social Community. It is recommended that Special Detachment Anti-Terror can maximize the implementation of deradicalization methods both to terrorist prisoners and families of terrorist prisoners so that terrorism in Indonesia is diminishing."

"Fenomena Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan salah satu isu terorisme yang perlu dikaji dan diteliti oleh para akademisi maupun praktisi. Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berpeluang untuk kembali ke negara asalnya untuk menjadi returnees. Tingginya jumlah returnees yang kembali ke negara asalnya sebagai the revenge seeker menyebabkan munculnya potensi ancaman. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses yang dilalui oleh individu hingga mereka terlibat dalam terorisme sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hasil penelitian didasarkan pada data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber serta dianalisis menggunakan General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew dan Staircase of Terrorism Moghaddam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF), seseorang mengalami pelatihan militer, pengalaman bertempur secara langsung dan penguatan ideologi. Dengan dipengaruhi oleh ketegangan sosial di masyarakat serta intepretasi mengenai ajaran agama yang salah, para Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut dapat berperan sebagai the Revenge Seeker ketika menjadi returnees. Hal tersebut menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal dari para returnees. Penelitian ini juga menemukan bahwa returnees foreign terrorist fighters (FTF) dapat menimbulkan potensi ancaman dalam tiga dimensi, yaitu ancaman fisik, dampak sosial dan konsekuensi ideologis.

---

The Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) phenomenon is one of the terrorism issues that needs to be studied and researched by academics and practitioners. There is a significant increase in the number of Foreign Terrorist Fighters (FTF) who have the opportunity to return to their home countries to become returnees. The high number of returnees returning to their home countries as the revenge seekers causes potential threats. In this study, the authors explain the process that individuals go through until they are involved in terrorism as Foreign Terrorist Fighters (FTF). The results are based on primary data obtained through in-depth interviews with informants and analyzed using General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew and Moghaddam's Staircase of Terrorism.

This research found that in the process of becoming a Foreign Terrorist Fighters (FTF), a person get experiences from military training, hands-on combat experience and ideological reinforcement. Influenced by social tensions in society and false interpretations of religious teachings, the Foreign Terrorist Fighters (FTF) can be the Revenge Seeker when they become returnees. That can raise a potential threat to the country of origin of the returnees. This research also found that returnees foreign terrorist fighters (FTF) can pose potential threats in three dimensions, namely physical threats, social impacts and ideological consequences."

"ABSTRACTProgram deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, deradikalisasi mengalami cukup banyak tantangan dan hambatan. Sejauh ini, banyak kritik dialamatkan terhadap program deradikalisasi. Kritik-kritik, seperti terkait kurangnya anggaran, fasilitas di lapas, materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi terorisme, bagaimana program kelanjutan pasca deradikalisasi, sampai pada persepsi masyarakat terhadap program ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan menjadi hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori deradikalisasi dan teori efektivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yang bersifat deduktif dan konseptual, serta cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Atas dasar itulah, artikel ini ingin melihat efektivitas program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana terorisme di Indonesia."

"Penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana ekonomi dalam konteks upaya atau metode untuk memenuhi kebutuhan, melekat pada perilaku kelompok-kelompok teroris di Indonesia disandarkan pada komitment terhadap kekerasan yang bersembunyi dibalik dogma ideologi religius. Keterlekatan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Polanyi, mendefinisikan ekonomi sebagai produk dari relasi sosial berbasis pada nilai-nilai kebijaksanaan dan relasi timbal balik yang saling mencukupi antar individu dan kelompok dibawah naungan kearifan lokal. Ternyata ada atribut lain yang melekat pada eksistensi keterlekatan (embedded) ekonomi selain dari nilai-nilai etika, yaitu komitment kelompok sosial pada jalan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat analisa secara kritis mengenai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya modus ekonomi dalam gerakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa motif ekonomi berperan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, dalam konteks JI, mata uang sosial digunakan dalam pertukaran ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip redistribusi dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah pendekatan Keterlekatan Ekonomi Karl Polanyi yang melibatkan redistribusi sumber daya dan integrasi kelompok teroris ke dalam masyarakat yang lebih luas, serta pemutusan pendanaan terorisme.

---

This research seeks to provide an explanation of how economics, in the context of efforts or methods to meet needs, is embedded in the behavior of terrorist groups in Indonesia based on a commitment to violence that hides behind the dogma of religious ideology. As Karl Polanyi proposed, economic embeddedness defines the economy as a product of social relations based on wisdom values and mutually sufficient mutual relations between individuals and groups under the auspices of local wisdom. It turns out that other attributes are attached to embedded economics apart from ethical values, namely the commitment of social groups to the path of violence. This research uses a qualitative approach that is a critical analysis of actual problems occurring in society, namely the existence of an economic mode in the movement of the terrorist group Jemaah Islamiyah (JI) in Indonesia. The research results found that economic motives play a role in the actions carried out by terrorist groups, in the context of JI, social currency is used in economic exchange. The Indonesian government has implemented the principle of redistribution with a multidimensional approach in dealing with terrorism, one of which is Karl Polanyi's Economic Embeddedness approach which involves the redistribution of resources and integration of terrorist groups into wider society, as well as the termination of terrorism funding."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan, tantangan, dan solusi hukum Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT) terkini di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menganalisis tantangan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan rekomendasi FATF. Indonesia diharapkan dapat memperbaiki peraturannya dan menetapkan pengawasan yang tinggi terhadap risiko APU/PPT untuk memerangi pendanaan terorisme. Belum ada kajian yang dilakukan untuk membahas Resolusi DK PBB 2019 terbaru, sebuah peraturan yang relevan untuk diterapkan oleh negara-negara untuk mengatasi pendanaan teroris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi signifikan dari resolusi DK PBB dan menyarankan implementasi yang tepat di Indonesia."

"ABSTRAKWarga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACTIn 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia. "