Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai hubungan Siam _ Inggris yang berlangsung pada masa kepemimpinan Raja Mongkut (1851_1868). Di bawah kepemimpinan Dinasti Chakri abad ke-19, Siam bersikap tertutup terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat. Baru setelah Raja Mongkut menjadi raja, Siam memasuki era modernisasi. Inggris yang berniat untuk menjalin hubungan dagang dengan Siam, beberapa kali mencoba mengirim utusannya. Namun, semua utusannya itu mendapat kegagalan. Sementara itu Inggris semakin meluaskan kekuasaannya di Asia Tenggara. Burma dan Cina telah mengalami kekalahan akibat peperangan dengan Inggris. Siam menjadi khawatir akan keamanan negaranya, terlebih setelah sejumlah pasukan Inggris sedang bersiap-siap untuk menyerang Siam. Beruntung sebelum penyerangan itu terjadi, Raja Mongkut naik tahta. Keberhasilannya dalam memimpin Siam ditunjukkan dalam kemampuannya berdiplomasi. Maka sebagai perwakilan Inggris John Bowring tiba di Siam untuk merundingkan perjanjian dagang dan persahabatan. Hasilnya adalah penandatangan Perjanjian Bowring pada tanggal 18 April 1855.

---

Abstract
This thesis discusses the relationship between Siam and Britain during leadership of King Mongkut (1851-868). Under the leadership of Dynasty Chakri of 19th century, Siam had been closed to the arrival of West. After the new King Mongkut became a king, Siam entered the era of modernization. Britain who intended to establish trade relations with Siam several times tried to send delegations. But all of them only produced failure. Meanwhile, Britain lost their battles with Britain. Siam became concerned about the security of their country, especially after a number of British troops were preparing to attack Siam. Luckly, before the attack took place, King Mongkut ascended to the throne. His successful in leading Siam, was aresult his diplomacy. Then, British representative, John Bowring arrived at Siam to negotiate treaty of commerce and friendship. The result was the signing of the Bowring Treaty on 18th April 1855.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini berfokus pada diskusi mengenai de-demokratisasi di Thailand sejak tahun 2006-2017. Sebagai negara demokratis, Thailand mulai menunjukkan indikasi keruntuhan demokrasi sejak kudeta militer tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat penyebab dari de-demokratisasi melalui proses keruntuhan demokrasi di Thailand. Penelitian ini menggunakan landasan teori keruntuhan rezim demokrasi Linz yang melihat interaksi antar elemen keruntuhan melalui tiga tahapan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa de-demokratisasi di Thailand tidak hanya terjadi karena interaksi antar elemen keruntuhannya saja tapi juga karena kegagalan proses penyeimbangan kembali.

---

ABSTRACT
This study aims to thoroughly discuss the de democratization in Thailand during the period 2006 2017. Despite being a democratic country, the country has shown indications of democratic breakdown following the military coup during the period. This study attempts to address the causes such de democratization through the democratic breakdown process. Utilizing Linz rsquo s democratic regime breakdown theory, the discussion revolves on the interactions among the breakdown elements throughout three stages. In particular, this study qualitatively discusses study cases that are analyzed using secondary data relevant to the subject. The findings suggest that Thailand rsquo s de democratization ensued not only due to such interactions between the aforementioned elements, but also the country rsquo s reequilibration failures.

Abstrak :
Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra. ......This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government.

Abstrak :
The expert authors in this book have chosen to study the social forces and mass mobilizations unleashed by economic change against the backdrop of a familiar political system that has been dysfunctional since the 2006 coup. It is striking that electoral politics has faded from view in this collection of essays. Political leadership also receives little attention, another sign of how the political system was damaged by the events of 2006.

Abstrak :
Konflik antara masyarakat Melayu-Muslim di Pattani dengan pemerintah Muangthai sudah berlangsung sejak lama. Khususnya sejak Pattani menjadi propinsi di Muangthai pada tahun 1902. Masyarakat Melayu-Muslim Pattani merupakan minoritas di dalam negara yang sebagian besar penduduknya adalah prang Thai dan beragama Buddha. Namun, di wilayah Muangthai Selatan, yang berbatasan dengan Malaysia, mereka merupakan kelompok mayoritas etnis Melayu yang beragama Islam. Pemerintah Thai berusaha untuk mengintegrasikan masyarakat Pattani dengan berdasarkan pada agama Buddha dan budaya Thai. Pengintegrasian secara paksa itu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Pattani, sebab identitas mereka hendak dicoba dihapus dan digantikan dengan identitas orang Thai. Kondisi semakin buruk sejak Phibun Songkhram menjadi Perdana Menteri pada tahun 1938. Pemerintah Phi bun melaksanakan kebijakan asimilasi yang sama sekali tidak menoleransi eksistensi agama dan budaya kelompok minoritas, seperti masyarakat Melayu-Muslim Pattani.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan. Gerakan sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peoples Alliance for Democracy PAD atau yang biasa disebut dengan Kaus Kuning. Fokus penelitian ini adalah upaya dari PAD yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Dalam upayanya untuk menjatuhkan perdana menteri, PAD menggunakan konflik Kuil Preah Vihear sebagai isu politik. Hal ini tidak terlepas dari strategi PAD yang menggunakan isu sebagai alat politiknya. Melalui teori gerakan sosialyang diajukan oleh Sidney Tarrow 1998, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan PAD yang menggunakan konflik Kuil Preah Vihear untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Selain itu, melalui teori gerakan sosial yang diajukan oleh Tarrow, peneliti juga akan menganalisis Mahkamah Konstitusi sebagai jaringan elite yang membantu PAD dalam menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej. ......This bachelor thesis discusses about one of social movements as a contentious politics. This social movement is called People rsquo s Alliance for Democracy PAD or commonly addressed as yellow shirt. This research focuses on the effort of PAD that attempts to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In an effort to overthrow the prime minister, PAD uses Preah Vihear Temple conflict as a political issue to mobilize Thai society. This cannot be separated from the PAD strategy that uses the issue as a political tool. Through the social movement theory proposed by Sidney Tarrow 1998 , the author tries to analyze the effort of PAD using the Preah Vihear Temple conflict to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In addition, through the social movements theory proposed by Tarrow, researchers will also analyze the Contitutional Court as an elite network that assist PAD to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang strategi gerakan red shirt dalam pemenangan Pheu Thai Party PTP pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Teori gerakan yang digunakan yaitu framing, resource mobilization, dan political opportunity oleh Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Gerakan red shirt menjalankan tiga strategi tersebut dalam mendukung pemenangan Pheu Thai Party pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa red shirt membingkai gerakannya sebagai gerakan pro-demokrasi, dengan mobilisasi sumber daya adanya Red Villages dan sukarelawan yang diedukasi mengenai Pemilu, dan peluang politik berkoalisi dengan Pheu Thai Party. ...... This research discuss about red shirt movement strategy in the winning of Pheu Thai Party PTP at Thailand general election in 2011. Movement theory used are framing, resource mobilization, and political opportunity by Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. Red shirt movement run that three strategies for supporting Pheu Thai Party at Thailand general election in 2011. The result of this research shows that red shirt framed its movement as pro democracy movement, by mobilizing resource from Red Villages and volunteers that was educated about general election, and opportunity of coalition politics with Pheu Thai Party.