Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan perkmebangan dalam bidang hukum dan bisnis, saat ini perkembangan tersebut terlihat dari banyak bermunculan jenis perjanjian-perjanjian baru dalam bidang hukum. Perjanjian third party litigation funding merupakan salah satu jenis perjanjian yang baru dikenal dalam dunia hukum internasional. Indonesia sebagai Negara dengan sistem hukum civil law tidak mengenal perjanjian ini dalam KUHPerdata Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili dalam forum Indonesia dengan menggunakan teori Hukum Perdata Internasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa bagaimana hukum perdata Indonesia dan ketertiban umum Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili di forum Indonesia dengan hukum Indonesia.

---

ABSTRACTWith legal and business development, it shows from the emergence of new types of agreement in the field of law. The third party litigation funding agreement is one of the newly recognized agreement in the world of international law. Indonesia as a State with a civil law legal system does not recognize this agreement in the Indonesian Civil Code. This research will discuss how Indonesian civil law sees the TPLF agreement practices prosecuted in an Indonesian forum using the theory of Indonesian Private International Law. The research method used is normative juridical research method. Through this research it can be seen how the civil law of Indonesia and the Indonesian public order see the practice of TPLF agreement which is tried in Indonesia forum with Indonesian law."

"Berawal dari jumlah rasio pajak Indonesia yang dibawah rata-rata negara OECD, maka OECD memberikan rekomendasi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dengan cara mengurangi praktek penghindaran pajak. Namun sebagian banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia saat ini membahas mengenai factor ekonomi,psikologi atau tanggung jawab moral Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tujuan untuk mendorong Wajib Pajak patuh secara sukarela (Voluntary Compliance). Adapun Kleven et al berpendapat bahwa penghindaran pajak ini dapat terjadi jika Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk menghindar. Oleh karena itu Withholding tax system merupakan sistem perpajakan yang dapat dijadikan solusi dalam menutup kesempatan Wajib Pajak orang pribadi dalam melakukan penghindaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan model regresi linier dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Hasil analisis menunjukan pihak ketiga sebagai bentuk pengawasan dan menutup kesempatan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 73% terhadap kepatuhan perpajakan. Setiap Wajib Pajak memiliki sikap oportunis untuk melakukan penghindaran pajak, akan tetapi jika terdapat pengawasan dari pihak ketiga (diluar kantor pajak dan Wajib Pajak), maka Wajib Pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakanya. Dengan demikian, pelaporan pajak oleh pihak ketiga dapat mengurangi kesempatan Wajib Pajak dalam menghindari pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

---

Consider from the number of Indonesian tax ratios which are below the OECD average, the OECD provides recommendations to improve taxpayer compliance in Indonesia by reducing tax avoidance practices. However, most of the research conducted in Indonesia currently discusses economic, psychological or moral factors of individual taxpayers with the aim of encouraging taxpayers to comply voluntarily (voluntary compliance). Meanwhile, Kleven et al argue that this tax avoidance can occur if the taxpayer has the opportunity to avoid it. Therefore, the Withholding tax system avoid is a tax system that can be used as a solution in closing the opportunity for individual taxpayers todoing so. This research uses a quantitative approach with descriptive analysis techniques and linear regression models with the research location being carried out at the Jakarta Matraman Tax Service Office. The results of the analysis show that third parties as a form of supervision and closing the opportunity for individual taxpayers to avoid tax have a positive and significant effect of 73% on tax compliance. Every Taxpayer has an opportunistic attitude to avoid tax, but if there is supervision from a third party (outside the tax office and the Taxpayer), then the Taxpayer tends to comply with his tax obligations. Thus, tax reporting by third parties can reduce the opportunity for taxpayers to avoid taxes and improve tax compliance."