Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In March 4, 2011, Timor Leste applied for membership in ASEAN through formal application conveying said intent. This is an intriguing case, as Timor Leste, is a Southeast Asian country that applied for ASEAN Membership after the shift of ASEAN to acknowledge ASEAN Charter as its constituent instrument. Therefore, this research paper aims to provide a descriptive overview upon the requisites of becoming ASEAN Member State under the prevailing regulations. The research paper focuses on the research questions, namely 1 To what extent does the admission of new members in international organizations regulated 2 How is the application process for the admission into ASEAN regulated in regards to Timor Leste 3 How is the membership admission system in ASEAN will influence the development of ASEAN as an regional organization Normatively, the research paper examines the distinctions between ASEAN Declaration and ASEAN Charter as to how it governs membership admission of new members. The substantive requirements of Timor Leste to become the eleventh ASEAN Member State are also surveyed in the hopes that it will provide a comprehensive understanding as why Timor Leste has not been accepted into ASEAN. Through this, it is to be noted how the membership system in ASEAN will develop its own existence as a regional organization.

---

Pada 4 Maret 2011, Timor Leste daftar keanggotaan kepada ASEAN melewati aplikasi formal untuk menyatakan maksud tersebut. Ini merupakan kasus yang menarik karena Timor Leste sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang daftar untuk keanggotaan ASEAN setelah pergantian ASEAN dalam mengakui ASEAN Charter sebagai instrumen konstituen. Maka, skripsi ini bermaksud untuk memberikan tinjauan deskriptif terhadap persyaratan untuk menjadi negara anggota ASEAN sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Skripsi ini fokus kepada rumus permasalahan sebagai berikut, yakni: 1 Sejauh apakah penerimaan keanggotaan baru dalam organisasi internasional diregulasi? 2 Bagaimanakah dalam proses aplikasi untuk penerimaan keanggotaan di ASEAN diatur terhadap Timor Leste? 3 Bagaimana sistem penerimaan keanggotaan di ASEAN dapat mempengaruhi pengembangan ASEAN sebagai organisasi regional? Secara normatif, skripsi ini memeriksa perbedaan Deklarasi ASEAN dan Piagam ASEAN dalam mengatur masalah penerimaan keanggotaan baru. Persyaratan yang substantif untuk Timor Leste menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11 juga ditinjau dengan harapan dapat memberikan pengertian yang komprehensif kenapa Timor Leste belum juga diterima kedalam ASEAN. Melalui ini, dapat dilihat bagaimana sistem keanggotaan di ASEAN dapat mengembanginya sebagai organisasi regional."

"Kerentanan nasionalisme adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, hal tersebut terindikasi dengan lemahnya sikap sebagian generasi muda terhadap penghayatan simbol-simbol kebangsaan, seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan degradasi nasionalisme adalah wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan secara geografis wilayahnya lebih dekat dengan negara tetangga dari pada pusat pemerintahan negaranya sendiri. Kerentanan degradasi nasionalisme di wilayah perbatasan Indonesia dapat dilihat dari kasus lepasnya Timor Leste. Salah satu perbatasan yang perlu diperhatikan nasionalismenya adalah Pulau Alor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), hal tersebut terlihat dari kejadian pengibaran bendera RDTL di Pulau Alor pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nasionalisme masyarakat Alor dan strategi Pemerintah Daerah Kab. Alor dalam menghadapi kerentanan nasionalisme di Pulau Alor. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif metode deskriptif analitis menggunakan model analisis Scenario bulding. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam, menemukan masyarakat Pulau Alor dapat dikatakan memiliki sikap nasionalisme yang baik, namun dapat beruabah/mengalami kerentanan degradasi nasionalisme, karena sumber daya manusia yang masih rendah, belum terciptanya market dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan daerah dirasa kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Pulau Alor, oleh sebab itu diperlukan banyak tindakan nyata serta peran langsung dari pihak stakeholder dan pemangku kebijakan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Pulau Alor yang membawa dampak untuk kesejahteraan. Pengaturan tentang pengembangan kawasan Alor secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Alor, dengan demikian Pemerintah Daerah Pulau Alor harus dapat mengembangkan kawasan perbatasan. Strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan nasionalisme masyarakat perbatasan Republik Indonesia-RDTL di Pulau Alor adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan perekonomian dan peningkatan keamanan hingga pembangunan fasilitas yang memadai. Selain itu, Pemerintah Daerah dirasa perlu memperdayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal Alor dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interelasi, interaksi-networking-wilayah dalam skala nasional dan global

---

Vulnerability to nationalism is one of the problems faced by Indonesia, this is indicated by the attitude of some of the younger generation who live up to national symbols, such as the anthem Indonesia Raya and the Red and White flag. One of the areas that has a level of vulnerability to degradation of nationalism is the border area, this is due to the location of the area that is farthest from the center of government or it can be said to be the area closest to neighboring countries. The vulnerability to degradation of nationalism at the Indonesian border can be seen from the case of the escape of Timor Leste. One of the boundaries that need to be considered for nationalism is Alor Island which uses the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL), this can be seen from the incident of raising the RDTL flag on Alor Island in 2017. This study aims to determine the condition of Alor people's nationalism and the strategy of the District Government. Alor in facing the vulnerability of nationalism in Alor Island. This study uses a qualitative descriptive analytical approach using the Scenario bulding analysis model. The results of in-depth observations and interviews, found that the people of Alor Island can be said to have a good attitude of nationalism, but they can change/experience the vulnerability of nationalism degradation, because human resources are still low, there is no market for natural resource management and regional development policies are felt to be lacking. As expected by the people of Alor Island, it requires a lot of concrete actions and direct roles from stakeholders and policy makers in regulating the lives of people on Alor Island which have an impact on welfare. The regulation regarding the development of the Alor area is legally under the responsibility of the Alor Island Regional Government (Pemda), thus the Alor Island Regional Government must be able to develop the border area. The strategy that needs to be carried out by the local government in increasing the nationalism of the border communities of the Republic of Indonesia – RDTL in Alor Island is to increase human resources, increase the economy and increase security to the construction of adequate facilities. In addition, the Regional Government feels the need to optimally utilize all potential internal changes in Alor and the contribution of external change forces through interrelation, interaction-networking-regions on a national and global scale."