Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai gugatan perbuatan hukum oleh pemerintah yang diajukan melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Skripsi ini menggunakan sengketa Buddha Bar sebagai dasar studi. Dalam sengketa tersebut Penggugat meminta pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata yang pada dasarnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang pencabutannya hanya bias diajukan melalui gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

This thesis discusses about lawsuit on a tort by the government filed in a Civil Court. This thesis is using the dispute of the Buddha Bar as a basic study. In the dispute, plaintiff requested a revocation of Buddha Bar's Tourism Business Permanent Permit, which is basically an Administrative Decision that the revocation can only be filed through the Administrative lawsuit in the Administrative Court.

Abstrak :
Tanah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang ditemui sengketa kepemilikan hak atas tanah. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum melalui akta jual beli, yang merupakan studi kasus putusan Mahkamah Agung. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian dan pengaturan perjanjian, tinjauan umum tentang jual beli, pengertian jual beli, fungsi akta jual beli, serta perkembangan teori melawan hukum. Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang didasari atas keinginan memiliki suatu hak bukanlah perbuatan yang dapat diterima, adapun penyelesaian yang dapat dilakukan ialah dengan menghukum pelaku untuk melepaskan hak atas tanahnya yang diperoleh dengan perbuatan melawan hukum tersebut.

---

Soil is a very necessary thing for humans. In social life is not uncommon in a dispute over land ownership rights. At this writing will be discussed on an unlawful act by a deed of sale, which is a case study the Supreme Court ruling. At this writing, the author uses the form of normative juridical research, with the type of research that is descriptive and secondary data types. Before entering into a discussion point, first set out an overview of the agreement, understanding and arrangement agreement, an overview of selling, buying and selling understanding, the function of the deed of sale, as well as the development of the theory against the law. At the end of this paper led to the conclusion that an unlawful act which is based on the desire to have a right of action is not acceptable, as for the completion of which can be done is to punish the perpetrator to relinquish their land rights acquired by the unlawful act.

Abstrak :
Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province.