Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan jumlah wisatawan setiap tahun berdampak positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat Baduy namun di sisi lain menjadi dilema untuk keberlanjutan segi lingkungan dan sosial budaya. Baduy belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengaturpengelolaan pariwisata adat, ketidaktersediaan fasilitas untuk wisatawan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tujuan dalam penelitian adalah 1). menganalisa persepsi tingkatkeberlanjutan pariwisata adat pada Suku Baduy, 2). menganalisis tantangan dan peluang dan 3).menganalisa implikasi kebijakan untuk mendorong keberlanjutan pariwisata adat pada SukuBaduy. Metode penelitian menggunakan pendekatan post- positivist. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden (non probability) masyarakat adat Baduydengan teknik purposive sampling, serta wawancara mendalam kepada 9 narasumber dandokumentasi. Hasil perhitungan persepasi tingkat keberlanjutan pariwisata masyarakat adat di Baduy berada pada tingkat II dan masuk pada kategori OK (almost sustainable) yang ditunjukanmelalui persentase perolehan skor perhitungan sebesar 80.83%. Serta implikasi kebijakan yangbisa dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak yaitu berupa strategi pariwisataberbasis minat khusus, strategi sekolah adat dan strategi pengembangan UMKM hasil kerajinantangan masyarakat adat Baduy. Kata kunci : Pariwisata masyarakat adat, Baduy, keberlanjutan, tantangan dan peluang. ......The enhancement in the number of tourists every year has a positive impact on theeconomic condition of the Baduy people, but on the other hand, it becomes a dilemma for environmental and socio-cultural sustainability. Baduy does not yet have a strong legal protection to regulate the management of indigenous tourism, the unavailability of facilities fortourists and the low quality of human resources. The objectives of the research are 1). analyze theperception of the level of sustainability of indigenous tourism for Baduy people, 2). analyzechallenges and opportunities and 3). analyze the implications of policies to encourage thesustainability of indigenous tourism for Baduy people. The research method uses a post-positivist approach. Technique of data collection was through the distribution of questionnairesto 100 respondents (non- probability) of the Indigenous Baduy people with purposive samplingtechnique, as well as in-depth interviews with 9 sources and documentation. The perceptioncalculation result of the sustainability level of indigenous peoples tourism for Baduy are at levelII and included in the OK (almost sustainable) category which is indicated by the percentage of the calculation score of 80.83%. As well as policy implications that can be developed by the local government of Lebak, namely special interest-based tourism strategies, traditional schoolstrategies and strategies for developing MSMEs made by the Baduy indigenous people.

Abstrak :
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments.