Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Paradigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya. Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda Kota Bogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan. Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataan pedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budged and Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor. Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan . Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang.

Abstrak :
This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACT
This thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence.