Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini nasabah belum mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai karakteristik produk bank secara utuh dan menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal terlihat masih adanya prinsip-prinsip prudensial dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang belum terlaksana. Masih terdapat kesenjangan informasi antara manfaat dan resiko produk bank yang diberikan pihak bank. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kendala-kendala baik dari pihak bank maupun nasabah, untuk itu perlu dilakukan upayaupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar nasabah sebagai konsumen perbankan dapat terlindungi dan bank dapat terus mengembangkan usahanya.

---

This Thesis discusses about the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation, because so far the customer has not get correct information about bank's product characteristic maximally. This research is a normative juridical research. Result of the research conclude that the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation can not implemented full and maximally it's sound by the existence of the prudential principle in applicable legislation which is not implemented yet. Still there is lack information between the benefit and the risk of bank's product. This implementation of bank's product information transparency has not implemented yet because still there is obstacles which is from the bank or the customer, so that it is needed to do some effort to solve the obstacles, so that the customer as a bank consumer can be protected and the bank can increase their work."

"ABSTRAKTerdapat sebuah hubungan kompleks antara transparansi dan demokrasi. Di Australia saja, terdapat 50% turunnya kepercayaan terhadap kepemerintahan dari penduduknya sendiri hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Walaupun fakta tersebut menyarankan bahwa konsep transparansi di demokrasi Australia itu kompleks, inti dari reformasi penduduk Australia terhadap kepemerintahannya membahas tentang lebihnya kontrol dari pemerintah untuk rakyat. Dari pada menyebarkan kontrol tersebut ke rakyat, desain proposal dari makalah ini akan mengusulkan sistem independen yang akan terus merespon terhadap kondisi sosioekonomik dan sistem politik yang sedang di adaptasikan. Konsep tersebut bias di deskripsikan sebagai refleksi dari realita sebuah kontinum yang terus berubah.

---

ABSTRACT

There is a complex relationship between transparency and democracy. In Australia, there has been a downfall of trust from citizens to their government almost 50% within a 10 year gap. While this suggests that the idea of transparency between citizens and the government is rather conflicted, reforms proposed by Australian citizens dwells upon the idea of diffusing the power back to the citizen. Instead of growing the trust back from the citizens, the architecture tries to create a somewhat autonomous system inside the structure that will always respond to the current and latest socioeconomic issues regardless of the political system, which would be best described as a reflection of our own reality an everchanging continuum.

"

"Konsep Transparansi banyak digunakan datam arsitektur modern, salah satu arsitek yang menerapkannya adalah Helmut Jahn. Dalam penerapannya pada bangunan banyak menggunakan material yang transparan dan translucent, membuat banyak bukaan, dll. Sehingga apabila dibandingkan konsep transparansi yang dikemukakan Le Corbusier, Mies van der Rohe, Philip Johnson, Gropius dengan Hemut Jahn apakah sejalan atau konsisten atau banyak mengalami perubahan. Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan pemakaian material baru. Sedangkan konsep ini sendiri masih ada kerancuan makna. Transparan pada bangunan dapat berarti pada permukaan terluar atau kuil bangunan dengan visual dapat terlihat dari dalam atau dari luar. Selaln itu apakah bengunan yang menggunakan material kaca dapat langsung dikatakan menggunakan konsep transparan, walaupun secara visual hanya dari dalam dapat melihat keluar, tidak sebaliknya. Ternyata Konsep Transparansi secara arsitektur dapat diterapkan secara literal dan phenomenal. Secara literal lebih mudah diwujudkan, tetapi untuk merasakan secara phenomenal harus lebih dipikirkan karena untuk mewujudkannya lebih sulit. Jika suatu bangunan ingin dapat dirasakan secara phenomenal, hanya jika bangunan tersebul sudah jadi, tetapi apabila apa yang ingin dlrasakan perancang tidak dapat dirasakan pengguna bangunan, maka bangunan itu kurang berhasil secara phenomenal.

"

"ABSTRACTEsai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi."