Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi yang memiliki kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan atau paradigma yang dipakai pada penelitian ini ialah postpositivisme. Jenis penelitian tugas akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta belum terimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ada yang memiliki permasalahan sehingga mempengaruhi implementasi menjadi tidak maksimal. Penelitian ini memberikan saran berupa saran akademis dan saran praktis. Saran akademis yang diuraikan pada penelitian ini adalah perlunya pembahasan mengenai evaluasi kebijakan kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor sesuai Pasal 140 Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014. Sedangkan saran praktis yang diuraikan pada penelitian ini bahwa agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan peraturan teknis kebijakan; diterapkannya Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Garasi sebagai syarat penerbitan STNK; sosialisasi kebijakan secara aktif pada seluruh wilayah kota administrasi; pengawasan rutin dan penindakan yang tegas bagi para pelanggar kebijakan; penguatan peran sesuai tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan dalam pengawasan; peningkatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia; peningkatan koordinasi untuk bekerja sama dengan Satpol-PP, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Tokoh Masyarakat setempat; Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penindakan dilakukan sesuai ketentuan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014; petugas Dinas Perhubungan terlibat untuk membantu mencari lahan parkir; dan adanya percepatan pengintegrasian sistem transportasi publik.

---

The policy of obligation to own or control a garage for motor vehicle owners is a policy implemented in DKI Jakarta Province with the aim of reducing traffic congestion. This research aims to analyze policy implementation and analyze the factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province. The approach or paradigm used in this research is postpositivism. The type of this research is descriptive research using qualitative research. Data collection in this research used literature study and field study (observation, interviews and documentation). Data analysis was carried out by collecting, condensing, presenting and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation of sources and methods. The results of this research show that the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province has not been implemented well. There are factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle in DKI Jakarta Province which have problems that influence implementation to be less than optimal. This research provides recommendations in the form of academic recommendation and practical recommendations. The academic recommendations in this research is the need for discussion regarding the evaluation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in accordance with Article 140 of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014. Meanwhile, the practical recommendations in this research are for the DKI Jakarta Provincial Government to establish technical policy regulations; implementation of a Letter of Proof of Ownership or Control of Garage as a condition for issuing STNK; active policy monitoring in all administrative city areas; regular monitoring and firm action against policy violators; strengthening the role according to the main duties and functions of stakeholders in supervision; increased coordination with the Indonesian National Police; increased coordination to collaborate with Satpol-PP, Subdistrict Government, Village, RT/RW and local Community Leaders; The DKI Jakarta Provincial Transportation Service in carrying out action is carried out in accordance with the provisions of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014; Satpol-PP is involved to help find parking spaces; and the acceleration of integration of the public transportation system."

"Tingginya emisi karbon dari sektor energi di Indonesia menjadikan perlunya suatu upaya transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) melalui eksplorasi kelayakan investasi pemanfaatan energi. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengeksplorasi kelayakan investasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Panas bumi menjadi energi baru terbarukan yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kelayakan investasi pemanfaatan hidrogen hijau panas bumi pada sektor transportasi berbasis skenario keuangan. Dengan melihat dari sisi keuangan melalui variabel Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), dan Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proyek ini membutuhkan dukungan substansial dari pemerintah berupa bantuan subsidi atau insentif pajak. Strategi rekomendasi bagi para pemangku kepentingan meliputi optimalisasi kapasitas produksi yang memberikan pengaruh tinggi terhadap perubahan variabel keuangan, menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait hilirasi, serta adopsi teknologi produksi yang paling optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengikutsertakan aspek lainnya seperti regulasi, lingkungan, serta penggunaan data kebutuhan pasar secara pasti untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

---

The high carbon emissions from Indonesia's energy sector necessitate efforts to transition toward Net Zero Emissions (NZE) by exploring the feasibility of energy utilization investments. One strategic approach is to assess the feasibility of investments in renewable energy sources. Geothermal energy, as one of the renewable energy options, holds significant potential for development. This study aims to investigate the investment feasibility of utilizing geothermal green hydrogen in the transportation sector based on financial scenarios. By evaluating financial metrics such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), and Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), the findings indicate that the project requires substantial government support in the form of subsidies or tax incentives. Recommended strategies for stakeholders include optimizing production capacity to significantly influence financial variables, establishing strategic partnerships for downstream activities, and adopting the most efficient production technologies. Future research is encouraged to incorporate additional aspects such as regulatory and environmental factors, as well as precise market demand data, to enhance the validity of the findings. "