Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dampak ekstrim tsunami Aceh 2004, tidak hanya meningkatkan jumlah bantuan yang masuk dari masyarakat lokal dan internasional tetapi juga sejumlah besar lembaga negara dan lembaga bantuan bencana yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Studi ini menganalisis pengaruh berbagai jenis lembaga pelaksana bantuan dalam menentukan probabilitas pemulihan ekonomi. Menggunakan kumpulan data unik penginderaan jauh (luar angkasa) yang dikombinasikan dengan database Recovery Aceh Nias (RAN) dan PODES, untuk semua desa yang terkena dampak selama proses tanggap bencana. Rata-rata piksel cahaya malam sebelum dan sesudah bencana dari data luar angkasa digunakan dalam mengukur pencapaian pemulihan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata waktu pemulihan ekonomi yang dicapai di desa terdampak bencana adalah 17,51 bulan, hal ini cukup cepat dari perkiraan. Berdasarkan metode survival analysis (estimasi Kaplan Meier dan Cox Proportional Hazard), ditemukan bahwa peningkatan jumlah keberadaan donor-pelaksana, pelaksana internasional, dan pelaksana pemerintah (BRR) dapat menentukan kecepatan pemulihan. Selain itu, kondisi awal karakteristik geografis desa yang terkena dampak, dan modal sosial juga turut menentukan kemungkinan pemulihan. ......The extreme impact of the 2004 Aceh tsunami, not only boosted the amount of incoming aid from local and international communities but also a large number of country institutions and disaster aid agencies involved in disaster management. This study analyzes the influence of different types of aid implementing agencies in determining the economic recovery probability. Using the unique set of remote sensing data (outer space) in combination with Recovery Aceh Nias (RAN) database and PODES, for all affected villages during the post-disaster response process. The average of night-light pixels before and after the disaster of outer space data used to measure the economic recovery achievement. We find that the average time the economic recovery achieved in the disaster-affected village is 17.51 months, is quite fast from the forecast. Based on the method of survival analysis (Kaplan Meier and Cox Proportional Hazard estimation), we found that the increase on existence number of donor-implementers, international-implementers, and government-implementers (BRR) can determine the speed of recovery. In addition, the initial conditions of the affected village geographical characteristics, and social capital also contributes in determining the probabilities of recovery

Abstrak :
Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penyelamatan arsip vital tanah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui restorasi kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah langkah pertama dalam melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak tsunami. Hal itu dikarenakan arsip vital tanah adalah dokumen yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menentukan lokasi bangunan yang telah hancur akibat bencana tsunami. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman dan teknologi yang memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan restorasi arsip. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan restorasi arsip vital pertanahan secara mandiri, melainkan dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga donor pemerintah Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Penelitian ini berfokus pada proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan JICA untuk mengidentifikasi landasan pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam merestorasi arsip sebagai langkah awal rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana alam. Paradigma postpositivist menjadi metode penelitian yang digunakan penelitian ini dalam mengeksplorasi keragaman fakta yang dapat diteliti melalui wawancara open-ended dengan pemangku kepentingan yang bersedia dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan restorasi arsip vital pertanahan pasca bencana tsunami diwujudkan melalui : penyatuan pandangan setiap pemangku kepentingan mengenai dampak permasalahan bencana tsunami; kepercayaan yang terbangun melalui manfaat interaksi yang didapat dan kerjasama yang baik di lapangan; terbentuknya komitmen melalui sebuah kesepakatan mengenai pembagian peran; penyatuan kepentingan dan keterlibatan secara langsung; dan pencapaian serta evaluasi dari pelaksanaan kolaborasi. 

---

In early 2005, the Indonesian government carried out the reconstruction of tsunami- affected areas in the Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Province. Rescue of vital land archives that belong to the Badam Pertanahan Nasional (BPN) through restoration by Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) is the first step in carrying out the reconstruction of tsunami-affected areas. The vital archive of land is a document that has been regulated in the Indonesia Agrarian Law, so it becomes a legal proof in determining the location of buildings that have been destroyed by the tsunami disaster. However, the Indonesian government does not have guidelines and technology to be used in the implementation of archive restoration. Thus, the Indonesian government does not independently restore land archive vital archives but is carried out in collaboration with the Japanese government donor agency, Japan International Cooperation Agency (JICA). This research focuses on the collaborative governance process carried out by the Indonesian Government and JICA to identify the basis for collaborative implementation in restoring archives. The postpositivist paradigm becomes the research method used in this study. It explores the diversity of facts that can be examined through open-ended interviews with stakeholders and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaborative governance process in implementing the restoration of vital archives in the land after the tsunami disaster was realized through: the views of each stakeholder regarding the problem of the impact of the tsunami disaster; trust built through the benefits of interaction and teamwork in the field; commitment through an agreement; pooling interests and direct involvement; achieving and evaluating collaboration.