Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang Saudara Suriah menjadi medan tempur bagi berbagai macam aktor, salah satunya adalah Turki. Pada periode tahun 2016-2019, Turki melancarkan tiga operasi militer, yaitu Operasi Euphrates Shield, Olive Branch, dan Peace Spring. Secara spesifik, Operasi Euphrates Shield ditujukan untuk melawan ancaman ISIS dengan PYD/YPG sebagai target sekunder, sedangkan Operasi Olive Branch dan Peace Spring ditujukan untuk melawan ancaman PYD/YPG. PYD/YPG sendiri merupakan organisasi yang berkaitan dengan PKK, kelompok separatis yang telah berkonflik dengan Turki sejak tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana budaya strategis memengaruhi keputusan operasi militer Turki di Suriah tahun 2016-2019? Penulis menggunakan kerangka analisis budaya strategis dengan metode penelitian analisis diskursus, studi pustaka, dan wawancara untuk melakukan analisis terhadap budaya strategis Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya strategis Turki pada periode 2016-2019 adalah hard realpolitik sehingga menjadikan Turki sebagai negara yang agresif, percaya kepada militernya, dan tidak berkompromi dengan kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Budaya strategis tersebut dibentuk dari sejarah, geopolitik, perdebatan elit, dan norma penggunaan kekuatan militer di Turki. Dengan begitu, budaya strategis Turki membentuk lingkungan ideasional yang memberikan kecenderungan bagi pemangku kebijakan keamanan Turki untuk mengeluarkan kebijakan keamanan yang menggunakan militer untuk menumpas PYD/YPG di Suriah.

---

The Syrian Civil War became the battleground for various actors, one of which is Turkey. In 2016-2019, Turkey launched three military operations, named Operation Euphrates Shield, Olive Branch, and Peace Spring. Specifically, Operation Euphrates Shield was primarily aimed to counter the ISIS's threat with PYD/YPG as its secondary target, whereas Operation Olive Branch and Peace Spring were directed against the PYD/YPG. PYD/YPG itself is an organization that is believed to be linked with PKK, a separatist group that has been in conflict with Turkey since 1984. Thus, this research aims to answer how strategic culture influenced Turkey's decision to intervene militarily in Syria from 2016 to 2019? The author uses strategic culture analytical framework, along with discourse analysis, literature review, and interview to analyse Turkey's strategic culture. The findings of this research shows that in 2016-2019, Turkey has a hard realpolitik strategic culture that made Turkey into an aggresive state, rely on its military, and refuses to compromise with groups percieved as threats. Turkey's strategic culture is influenced by its history, geopolitics, elite debates, and norms regarding the use of military force. Therefore, Turkey's strategic culture created an ideational environment that sway its security policymakers to adopt military measures to counter PYD/YPG in northern Syria."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradigma militer Turki yang masih beranggapan bahwa militer masih mendominasi berbagai aspek dalam sosial politik Turki sebagaimana pada masa awal pemerintahan Republik. Kudeta lima jam membuktikan kapabilitas Erdogan yang mampu mengalahkan dominasi militer di Turki sehingga kondisi ini mengharuskan militer Turki untuk melakukan penyesuaian dengan gaya kepemimpinan dan sistem politik Erdogan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai media cetak dan digital seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan mengenai dinamika militer di Turki serta berbagai perubahan kebijakan pada militer Turki pasca kudeta 2016. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah transisi demokrasi Huntington dan Strong State Francis Fukuyama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adaptasi militer Turki dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Adaptasi Ideologi, Adaptasi Konstitusi dan Adaptasi Organisasi Militer (Restrukturisasi Organisasi). Pada Adaptasi Ideologi Sekuler-Kemalis di Tubuh Militer menitik beratkan pada ketegangan antara ideologi Pro Islam-Konservatif dengan ideologi Kemalist Sekuler. Pada Adaptasi konstitusi terjadi beberapa perubahan yakni melemahnya kewenangan dan keterlibatan militer dalam sistem politik di Turki, sehingga kewenangan yang diberikan terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Pada Adaptasi Organisasi Militer, Erdogan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yaitu untuk mengembalikan konteks militer ke barak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kontrol pemerintahan sipil terhadap Angkatan Bersenjata Turki pasca percobaan kudeta terjadi pada tahun 2016.

---

This research is motivated by the Turkish military paradigm which still thinks that the military still dominates various aspects of Turkey's social politics as in the early days of the Republican government. The five-hour coup proved Erdogan's capability to defeat military domination in Turkey, so that this condition required the Turkish military to make adjustments to Erdogan's leadership style and political system. The method used in this research is qualitative. The data was obtained through a literature review of various print and digital media such as books, scientific articles, and reports on military dynamics in Turkey as well as various policy changes to the Turkish military after the 2016 coup. The theory used in this research is Huntington's democratic transition and Francis Fukuyama's Strong State.  This study concludes that Turkey's military adaptation can be seen from three dimensions, namely Ideological Adaptation, Constitutional Adaptation and Military Organizational Adaptation (Organizational Restructuring). The Adaptation of Secular-Kemalist Ideology in the Military Body focuses on the tension between Pro-Islamic-Conservative and the Secular Kemalist. In the adaptation of the constitution, several changes occurred, namely the weakening of the authority and involvement of the military in the political system in Turkey, so that the authority given to the military was only limited to national defense. In the adaptation of the Military Organization, Erdoğan took a quite extreme policy, namely to return the military context to the barracks. This phenomenon shows that there has been an increase in the control of the civilian government over the Turkish Armed Forces after the attempted coup occurred in 2016."

"Abstract:Mufti argues that Turkey's security policy is dominated by an insular and risk-averse 'Republican' strategic culture paradigm, that this paradigm has fallen into crisis, bringing some of its core elements in conflict with others, and that this crisis has permitted the reassertion of a more cosmopolitan and risk-taking 'Imperial' counter-paradigm"