Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama (Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak. Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis. Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudut perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah, peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT ierdili dari bukn-buku dan artikel. Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuii bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangiman nasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dna kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yang dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniah dalam menjalankan pembangunan. Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981- l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkan pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan- persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu 1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah aiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6) peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _ Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihat renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah bcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya. Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan pemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipun sifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidak semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup berhasil. Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitf Persoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnngan umat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982, (2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalam mcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikap lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang bersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUI yang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yang ditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yang sn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian, semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Hal ini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang diartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUI terhadap pemerintah. Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyak sudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baik kepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingan keberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah, dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkan dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat tersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnya masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yang diharapkan.

Abstrak :
Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACT
This study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejauh ini belum ada kajian tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan negara dari pendekatan inklusi. Studi-studi yang ada lebih memberi fokus pada hubungan MUI dan negara dari perspektif kooptasi, restriksi ketat dan akomodasi transaksional. Studi ini berargumentasi bahwa sejak meluasnya radikalisme dimana sejumlah ormas radikal ikut bergabung dalam insitusi MUI, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang inklusi dan menjadikan MUI agen moderasi Islam radikal.

---

ABSTRACT
There is no study yet about the relationship between the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the state from inclusion perspective. The studies already made focused on the relationship between MUI and the state concerning in the cooptation perspective, restrictions and transactional accommodation. This study argues that since radicalism has spread and some radical organizations have joined in the MUI institution, the government of SBY has opened the inclusion space and made MUI becomes agen for moderating radical Islam

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan kualitas argumentasi fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975 hingga 2011 yang telah dibukukan dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana yang menggunakan teori argumentasi dalam menganalisis data. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal. Pertama, penanda bagi premis (data dan atau backing) dari argumentasi dalam fatwa MUI adalah ungkapan seperti Membaca, Menimbang, Memperhatikan, dan juga Dasar Penetapan Hukum. Premis-premis dalam fatwa saling berhubungan dengan kompleksitas yang berbeda-beda dalam membangun simpulan, sehingga terbentuk jenis hubungan tertentu seperti serial argument, convergent argument, link argument, dan kombinasi dari jenis hubungan tersebut. Penanda simpulan (claim atau conclusion) dalam fatwa MUI adalah kata seperti Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, dan juga Ketentuan Hukum. Kedua, kualitas argumentasi dari fatwa tergantung kepada ketersediaan sumber hukum dalam teks fatwa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kritis yang digunakan dalam mengevaluasi skema argumentasi. Analisis terhadap kualitas argumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar fatwa memiliki bukti tekstual yang memadai untuk menjawab pertanyaan kritis yang diajukan untuk mengevaluasi skema argumentasi, dan pada sebagian kecil fatwa diperlukan verifikasi ke luar teks fatwa untuk menjawab pertanyaan tersebut. ......The aim of this research is to describe the structure and quality of fatwa argumentation of Majelis Ulama Indonesia (MUI) since 1975 until 2011 which had been compiled in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. The research is a discourse analysis research using argumentation theory for data analyzing. Based on the analysis, there are two findings in this research. First, the premise in the argumentation of MUI fatwa, including data or backing, expressed by expressions such as Membaca, Menimbang, Memperhatikan, and also Dasar Penetapan Hukum. Those premises are interrelated each other in supporting conclusion with different degrees of complexity. And this interrelation of premises form certain premises relation such as serial argument, convergent argument, link argument, and other complex relations combined from those relations. The conclusion, or claim, expressed by expressions such as Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, and Ketentuan Hukum. Second, the argument quality of fatwa is depended on the availability of references in the body text of fatwa those can be used to answer the critical question proposed for evaluating argument scheme. The analysis of the quality of argument showed that most of the MUI fatwa have adequate textual evidence in responding critical question proposed for evaluating argumentation scheme. The verification to the textual reference out of the fatwa is required only in a few numbers of MUI fatwa in responding those critical questions.