Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya gejala pengangguran sukarela di 10 provinsi yang memiliki angka pengangguran terbuka perernpuan tertinggi di Indonesia) dan apakah ada diskriminasi upah terhadap perempuan di wilayah tersebut yang mernungkinkan mempengaruhi keputusan perempuan memillh untuk bekeda atau menganggur. Metode yang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui analisa regresi logistik biner dan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sakernas 2008. Ditemukan bahwa variabel yang terpHih sebagai indlkasi adanya pengangguran sukarela, yaitu: pendidikan tertinggi yang ditarnatkan dan penghasilan rumah tangga sebulan positif terhadap peluang perempuan untuk menjadi penganggur, sementara perempuan yang berstatus kawin huhungannya negatif tapi tidak signifikan daiam mempengaruhj peluang menganggur. Oleh karcna itu, pengangguran yang terjadi di I 0 provinsi terpilih terindikasi gejala pengangguran sukarela meski tidak terlalu kuat. Sedangkan jika ruenggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca) perbedaan upah yang diterima laki-laki terhadap perempuan sebcsar 41.49 persen. Yang dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sebesat 46,18 persen, sedangkan 53,82 persen tidak dapat dijelaskan (diskriminasi upah). Sekitar 53 82 persen perbedaan upah yang tidak dapat dijelaskan variable terpilih yang kemungkinan merupakan diskriminasi upah mungkin akan mempengaruhi keputusan perempuan menjadi penganggur. ......This study aimed to identify the symptoms of voluntary unemployment in the 10 provinces that have the highest open unemployment rates of women in Indonesia, and whether there is discrimination against women's wages in these provinces which may influence the decision of women to work or to be unemployed. The method used to achieve these objectives is through binary logistic regression analysis and the Blinder Oaxaca used in this study is Sakemas 2008. It is found that the variables chosen as indicators of voluntary unemployment, namely: the highest education attained and monthly household income are positively related to the probability of being unemployed while being married although negative, is not significant in influencing the probability of being unemployed. Therefore, the unemployment that occurred in I 0 selected provinces indicate the symptoms of voluntary unemployment although it is not too strong, Using the Blinder-Oaxaca. decomposition method, the difference in wages received by men as compared to women's is 41.49 percent, from which 46.18 percent can be explained by differences in the characteristics of individuals and 53.82 percent can not be explained (wage discrimination). This 53,82 percent can be interpreted as wage discrimination against women jnfluences woments decisions to be unemployed"

"Di Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja sangatlah pesat, hal ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demograifi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kexja di Indonesia didominasi oleh mereka yang bcrpendidikan rendah. Selain itu tingginya angka pengangguran terdidik (lulusan SLTA +), dan pencari kerja lulusan SLTA cenderung lebih lama mendapatkan pekeljaan dibandingkan lulusan yang berpendidikan rendah. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi lama mencari kenja Iulusan SLTA (SMU dan SMK) di Indonesia. Dengan menggxmakan data Sakernas Agustus 2007, akan menganalisa lamanya mencari kerja di Indonesia yang dipengamhi oleh karakteristik individu yaitu pendidikan, pelatihan, jenis kelamin, umur, daerah tinggal, status perkawinan serta status dan sektor pekezjaan yang diperoleh. Untuk menganalisis digunakan metode Hazard zmalisis dengan regresi Cox untuk melihat resiko mendapatkan pekeljaan. Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di pedesaan Iebih cepat bekelja dibandingkan di perkotaan, laki - laki Iebih cepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan perempuan, berstatus kawin lebih cepat mendapatkan pckcrjaan dibmamglmn lainnya, mereka yang pemah mendapatkan pelatihan Iebih cepat mendapatkan pekenjaan dibandingkan yang tidak pernah, mereka yang bekerja di pekerjaan informal lebih cepat mendapatkan pekerjaan lebih oepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan pekeljaan formal. Scdangkan mereka yang lulusan SLTA tamatan SMK lebih Iambat mendapatkan pekerjaan dibandingkan tamatan SMU, mereka yang bekelja disektor manufaktur dan jasa lebih Iambat mendapatkan pckcnjaan dibandingkan sektor lainnya yaitu pertanian, kontruksi, pertambangan, listrik, lembaga keuangan dan angkutan. Dan mereka yang bemsia muda lebih lambat mendapatkan pekerjaan. ......In Indonesia, young population growth is very fast, this matter gives opportunity to get demographic In fact indicate that labor force majority is predominated by them which have low education. Most of open unemployment in Indonesia is labor force whose has high education ( SLTA +). And job search duration for grad of SLTA more longer than they whose has low education. With this background, the research purpose is to know many factors influencing that job search duration grad of SLTA in Indonesia. Using data of Sakemas in August 2007, will analysis job search duration in Indonesia influenced by individual characteristic those are education, training, gender, age, area remain, marriage status.Hazard analysis with Cox regression to see risk get work will be used to analyse the data. The Result of this research indicate that them who live in rural more faster than in urban to get the job, Male more faster than female, married status more faster than other, them who get training more faster than other, SMU more faster than SMK, informal worker more faster than formal worker, and them who work in trading sector more faster than others sector."

"Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori, asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Ketentuan terkait mutasi diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang merupakan hasil dari kesepakatan pengusaha dan pekerja, demi mencegah kesewenang-wenangan, pengusaha harus mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam memberikan perintah mutasi, agar seimbang, pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi dengan alasan mangkir. Pekerja berhak untuk mengajukan penolakan terhadap perintah mutasi namun masih berkewajiban untuk menjalankan perintah mutasi sembari melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menunda atau membatalkan perintah mutasi.......This study discusses disputes that occur due to termination of employment (LAYOFFS) because a worker is considered absent from work because of refusing work transfer orders from employers and how to resolve the disputes. The studies are performed based on theories put forward by experts and applicable national laws and regulations, as well as an analysis of company regulations used in this study. This research uses a juridical-normative method because it focuses on laws and regulations, theories, principles, concepts, and legal principles by analyzing them. The data obtained from literature studies and document studies are analyzed using descriptive-qualitative methods. General requirements related to work transfer are regulated in employment agreements or company regulations, which are the result of the agreements between employers and workers. To prevent arbitrariness, employers must refer to Article 32 of the Manpower Law in providing work transfer orders. To balance it, employers also have the right to lay off workers who refuse transfer because workers are considered absent from work. Workers have the right to reject a transfer order, but are still obliged to carry out the transfer order while making the necessary efforts to postpone or cancel the transfer order.

"

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.......Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."