Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kiprah Adam Malik selama menjabat sebagai ketua Majelis Umum PBB 1971-1972. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terpilihnya Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum dan bagaimana perannya dalam menyelesaikan agenda-agenda sidang yang pelik selama masa kepemimpinannya. Tahun 1971-1972 menjadi tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia di dunia Internasional. Adam Malik terpilih sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menduduki kursi ketua Majelis Umum PBB ke-26. Adam Malik merupakan orang Asia ke-8 yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Umum PBB dengan perolehan suara 119 dari total 125 suara yang terkumpul. Penulis berargumen bahwa dukungan dari negara-negara Asia turut menjadi faktor pendukung dalam menyukseskan Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum.Ciri khas kepemimpinan yang Adam Malik terapkan dalam memimpin sidang Majelis Umum yaitu mengedepankan "Musyawarah" untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih membahas mengenai Adam Malik secara penuh terhadap karier politiknya, penelitian ini fokus pada kiprah Adam Malik selama mengemban tugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer dan sekunder seperti arsip, surat kabar, transkirp wawancara, buku, dan jurnal.......This research discusses the role of Adam Malik during his tenure as President of UN General Assembly from 1971-1972. The discussion begins by explaining the factors behind the election of Adam Malik as President of UN General Assembly and his role in resolving the complicated agenda of the session during his tenure. In the years 1971-1972 was a historic year for the Indonesian people in the international world. Adam Malik was elected as the first Indonesian who succeeded in occupying the chair of the 26th UN General Assembly. Adam Malik is the 8th Asian person who succeeded in holding the position as President of UN General Assembly with 119 votes out of a total of 125 votes collected. The author argues that the support from Asian countries has also been a supporting factor in the success of Adam Malik as President of UN General Assembly. The leadership characteristic that Adam Malik applied in chairing the General Assembly was putting forward "Musyawarah" to resolve problems that occurred during his tenure. Different from previous research which discusses Adam Malik in full on his political career, this research focuses on the work of Adam Malik during his tenure at the United Nations. This research uses historical research methods using primary and secondary sources such as archives, newspapers, interview transcripts, books, and journals"

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan  sanksi  sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara ekplisit mengatur ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam prakteknya penerapan hukum internasioanal tersebut sangat

dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of UN Security Council Resolutions, then is related to if there is a violation of the Resolution. After it was seen regarding the follow-up carried out by the Security Council regarding the violation, would the State violating the Security Council Resolution be sanctioned or not. It starts with questioning the legal theory that regulates the power of binding Security Council Resolutions and sanctions for violations against them. Followed by a discussion about the process of making the Security Council Resolution which Resolution was produced. Then discuss the practices that have occurred regarding the provision of sanctions by the Security Council against States that violate their Resolutions. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study are found theories that support that Security Council Resolutions are legally binding on UN members. Therefore violations of the Security Council Resolution must be subject to sanctions in accordance with articles 34, 39, 41 and 42 of the United Nations Charter. However, in practice countries cannot immediately apply the UN Security Council Resolution directly into their national law. Just as the Indonesian state does not explicitly regulate the provisions of the application of international law into national law in its constitution, although in practice the application of international law is strongly influenced by its national interests.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa jauh keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda terlibat dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan menjamin keamanan anggota rapat yang ada di rumahnya dari patroli Angkatan Darat Jepang. Meskipun demikian, keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jepang karena tindakannya tersebut bertolak belakang dengan perintah yang diberikan padanya, yaitu untuk menjaga status quo hingga Belanda kembali ke Indonesia.

---

ABSTRACTThe study focuses on the involvement of Admiral Tadashi Maeda on the proclamation of independence of Indonesian Republic. This study is categorized as qualitative study with historical method. Result of the study reveals that Admiral Tadashi Maeda has involved on the proclamation of independence of Indonesian Republic because he kept a place in his house for the meeting to arrange the proclamation statement of Indonesian Republic and he was guaranteed the member of the meeting in his house from the Japanese army‟s patrol. Nevertheless, the involvement of Admiral Tadashi Maeda hasn‟t related to the Japanese government in Java because his involvement is against his duty to kept the quo status until the Dutch army comes to Indonesia."