Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Andreas Aghyp, author

Tinjauan hukum internasional terhadap intervensi dewan keamanan PBB di Pantai Gading = International law review on united nations security council in Cote d'Ivoire

Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42341

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sitompul, Poppy Luciana, author

Pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa = the Imposition of economic sanction of the United Nations security Council for the maintenance of International peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter

Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31892

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Didi Soleman, author

Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasca 1965 = The Reform of the United Nations Security Council Post-1965

Perluasan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hanya terjadi pada tahun 1965 dengan menambahkan empat kursi anggota tidak tetap. Reformasi pasca 1965 terus diupayakan selama berdekade oleh berbagai aktor internasional, karena mereka melihat terdapat banyak urgensinya. Bahkan, saat ini mayoritas negara secara terbuka mendukung adanya reformasi DK PBB. Tidak...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Indonesia and the United Nations security Council

New York: The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, 1997

959.8 IND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kanetake, Machiko, author

The UN security council and domestic actors : distance in international law

London: Routledge, 2018

341.232 3 KAN u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putri Bilqish, author

Kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan sanksi atas pelanggaran terhadapnya = Binding force united nations security council resolution and sanction over violation of this resolution

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54020

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pariama Carolin, author

Peranan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian internasional ditinjau dari sudut hukum internasional publik

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994

S25631

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kandou, Sheila Hillary, author

Hak bela diri menurut hukum internasional dalam operation pillar of defense yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Palestina tahun 2012 = Right of self defense according to international law in operation pillar of defense carried out by Israeli soldiers against Palestine year of 2012

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekuatan atau use of force. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah apabila penggunaan kekuatan telah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka pembelaan diri. Namun demikian, penggunaan hak bela diri tidak perlu didahului oleh persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga kerap kali disalahgunakan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56104

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

The United Nations Security Council in the age of human rights

New York: Cambridge University Press, 2014

341.48 UNI

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Davindra Fadhlurrahman Widardjo, author

Penggunaan kekuatan bersenjata di suatu negara berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: studi kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria di Irak dan Suriah = The use of force in a state based on the United Nations Security Council authorization: case study war against Islamic State of Iraq and Syria in Iraq and Syria

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian