Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."

"Sejak awal diciptakannya, Ilmu Hubungan Internasional berfokus pada sistem internasional yang terdiri atas aktor-aktor negara sebagai aktor utama dengan pendekatan realisme yang menekankan pentingnya power dalam bentuk "hard power". Namun, konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada 1980-an menyebabkan adanya wacana powershift, terutama pasca-Krisis Keuangan Global 2008 yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh Cina dan penurunan relatif Amerika Serikat. Penelitian ini mengeksplorasi empat tema utama dalam perkembangan wacana powershift tersebut: soft power dan distribusinya, kemunculan debat wacana powershift, analisis pemicu powershift, dan respons terhadap wacana powershift itu sendiri. Kajian terhadap 54 literatur menggunakan metode taksonomi menemukan bahwa powershift merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perubahan dalam penggunaan hard power dan soft power. Beberapa literatur mendukung transisi multipolar sementara yang lain menekankan ketahanan unipolaritas AS. Sintesis dari penelitian ini yaitu konsep powershift hadir sebagai respons terhadap perubahan dinamika ekonomi dan politik pasca-Krisis Keuangan Global 2008 dan dipertegas oleh respons cepat Cina terhadap pandemi Covid-19. Literatur konstruktivis menunjukkan bahwa perubahan dalam identitas, norma, dan persepsi global memainkan peran krusial dalam membentuk tatanan internasional baru. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya perspektif revisionis yang lebih objektif dan efektif dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan wacana powershift yang lebih komprehensif dan mendalam.

---

Since its inception, the field of International Relations has focused on an international system consisting of state actors as the primary agents, with a realist approach emphasizing the importance of power in the form of "hard power." However, the concept of "soft power," introduced by Joseph Nye in the 1980s, prompted discourse on powershift, particularly in the aftermath of the 2008 Global Financial Crisis, marked by the rising influence of China and the relative decline of the United States. This study explores four main themes in the development of the powershift discourse: the nature and distribution of power, the emergence of the powershift debate, the analysis of powershift drivers, and the responses to the powershift discourse. A review of 54 literatures using the taxonomy method found that powershift is a complex phenomenon involving changes in the use of both hard power and soft power. Some literature supports a transition to multipolarity, while others emphasize the resilience of US unipolarity. The synthesis of this study indicates that the concept of powershift emerged as a response to changing economic and political dynamics following the 2008 Global Financial Crisis, further reinforced by China's rapid response to the Covid-19 pandemic. Constructivist literature suggests that changes in identity, norms, and global perceptions play a crucial role in shaping the new international order. However, this study also reveals a lack of more objective and effective revisionist perspectives in the existing literature. Therefore, further research is required to develop a more comprehensive and nuanced understanding of the powershift discourse."