Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"