Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat.Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan.Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice.Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi.Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta."

"This study is an attempt to elucidate the patterns and trends of migration and urbanization in Indonesia, with specific reference to the last 50 years. Emphasis will be on the use of measures commonly used in demographic analyses in so far as they are relevant to understanding internal migration in Indonesia. In analyses of fertility and mortality useful measures for demographic analyses have been developed. The extensive use of life tables in studies of mortality estimating procedures in fertility studies indicate that demographic techniques can contribute in overcoming the problem of limited data, so that in the absence of good vital statistics a satisfactory estimate of demographic parameters can be made. The development of model life tables in the last two decades by the Princeton group and the United Nations was a breakthrough in overcoming problems caused by poor population data in many developing countries. This is particularly true for the purpose of estimating mortality and making population projections for a country. The wide use of these life tables, even with all their limitations, turn out to be very useful in elucidating the current? situation as a basis for future projection and important policy guidance. While the most sophisticated techniques in demography have been productively applied in analyze of fertility and mortality (Cho et al 1980), little has been done in the area of migration and urbanization analysis in Indonesia. Some scholars in analyzing migration based on the 1971 Census used limited measures of migration in Indonesia, both provincial and regional migration (Speare, 1975, Sundrum, 1976 and Hugo, 1975 and 1980): An analysis of a similar kind was made by McNicoll using limited data from the 1961 Census and the multiple rounds of the Socio Economic Surveys (Susenas) conducted by the Central Bureau of Statistics beginning in the early 1960s. In the area of urbanization, even fewer studies have utilized the available techniques in demography, probably with the exception of Hugo {1981). The analysis of migration in this study is based on theories and techniques of demography in order to provide a conceptual framework for understanding the phenomena and from there derive some policy implications and policy recommendations relevant for development. A population redistribution policy according to Pryor (1979) is expressed as follows : "The population redistribution policy of a nation can be viewed as reflecting the changing character and regional horizontal distribution of modernization and development, and the qualitative (vertical) aspects of the institutional and socio cultural milieu". Pryor further? elaborated that direct policies are deliberately created, have explicit intentions, are specific in some detail, are usually linked to both goals and projects, and their relevance and outcomes will be monitored and evaluated. Indirect policies are consequential and subsidiary to other goals, are implicit and non-purposive. It is part of the aim of this study to provide recommendations for a population redistribution policy. The study of migration can take different forms. It can be approached from an economic, demographic, sociological, geographic or other points of view. It can be approached from any combination of disciplines, in other words from an interdisciplinary perspective. The first systematic study of migration was one conducted by Ravenstein (1885, 1889). His paper presented in March 1885 be-fore the Royal Statistical Society in England and later published in the "Journal of Royal Statistical Society" in 1885, was called the "Laws of Migration". The paper based on the analysis of the 1881 British Census was criticized for not being empirically testable?"

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan memenuhi hak-haknya. KLA diterapkan dengan menunjuk beberapa provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi proyek percontohan. Salah satu kota yang ditunjuk adalah Kota Depok. Pada tahun 2010, salah satu RW di Kota Depok yakni RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji telah membentuk lingkungan layak anak yang menjadi cikal bakal RW Layak Anak berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri. RW Layak Anak di lingkungan RW 06 dikembangkan dengan keswadayaan masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keswadayaan masyarakat RW 06 dalam pengembangan RW Layak Anak. Penelitian ini menggunakan teori keswadayaan masyarakat dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap indikator-indikator keswadayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah keswadayaan masyarakat sudah terbangun akan tetapi mengalami pelemahan setelah 3 tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya beberapa unsur keswadayaan khususnya energi sosial.

---

City Fit For Children’s Policy (KLA) is a commitment of the government to provide protection and fulfill the rights of children. KLA was applied by appointing several provinces and residence/city as pilot projects. At 2010, one of RW in Depok City, RW 06 at Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji had developed an environment that is appropriate for children, which served as foundation of RW Fit For Children, by its own initiative. RW Fit For Children in RW 06 was developed with the society self-help.

Therefore, the purpose of this research is to understand community self-help in RW 06. In this research, researcher used community self-help theory and applied positivist approach. The data were collected in qualitative method and analized descriptively towards the indicators of society self-help.

The result of this resarch shows that society self-help has been developed, although it has undergone a descent after 3 years of its application. The reason behind it is because some self-help factors, especially social energy, have run down."

"Skripsi ini bertujuan untuk menelusuri fenomena sound bubble dalam membentuk pengalaman suara dalam ruang urban yang bising. Sound bubble merupakan ruang suara konseptual personal yang dibangun oleh suara melalui pemisahan / individuasi indra pendengaran, menciptakan selubung mikro, fleksibel, dan tak kasat mata. Selubung yang tercipta memiliki dua mekanisme, masking suara yang diinginkan (mekanisme ke dalam) dan blocking (mekanisme ke luar) suara yang tidak diinginkan untuk menghasilkan pengalaman inwardness. Menghadirkan pengalaman inwardness atau keberpalingan ke dalam merupakan salah satu bentuk peran sound bubble dalam menyunting pengalaman urban individu. Keberlangsungan pengalaman inwardness ditentukan oleh perkembangan teknologi. Melalui skripsi ini, pengalaman urban dengan sound bubble ditelusuri dengan eksperimen subjektif penulis melalui satu rute dengan menggunakan tiga instrumen yang berbeda dan memetakan pengalaman sound bubble tersebut melalui representasi kreatif. Penelusuran ini memperlihatkan bahwa pembentukan sound bubble sangat terkait dengan teknologi instrumen yang digunakan, khususnya pada kualitas blocking dan masking. Pembentukan tersebut hadir melalui berbagai karakter sound bubble dalam membentuk pengalaman suara, khususnya dalam menghadirkan inwardness dalam ruang urban.

---

This undergraduate thesis aims to explore the phenomenon of sound bubbles in constructing the experience of sound in noisy urban spaces. A sound bubble is a personalized conceptual sound space constructed by sound through the separation/individuation of the sense of hearing, creating a micro, flexible and invisible envelope. The envelope created has two mechanisms, masking desired sounds (inward mechanism) and blocking (outward mechanism) unwanted sounds to produce an experience of inwardness. Presenting the experience of inwardness is one form of the sound bubble's role in editing an individual's urban experience. The sustainability of the experience of inwardness is determined by the development of technology. Through this thesis, the urban experience with sound bubble is traced through the author's subjective experimentation through one route using three different instruments and mapping the sound bubble experience through creative representation. This exploration shows that the formation of sound bubbles is closely related to the instrument technology used, especially in the quality of blocking and masking. The formation comes through various sound bubble characters in constructing the sound experience, especially in presenting inwardness in urban spaces."

"Kemiskinan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu pemerintah melaksanakan P2KP. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbasis pada pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan: dan kesinainbungan kegiatan sangat panting. Partisipasi masyarakat tidak setalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karenanya dip erlukan pendamping dan kader untuk memberdayakan kelompok sasaran.Tujuan penelitian adalah menggambarkan proses pendampingan dalam pelaksanaan P2KP Tahap II, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan memilih informan. Informan adalah prang yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan, proses persiapan penerapan sampai hasilnya. Jangka waktu pelaksanaan P2KP Tahap II selaina 18 bulan, penelitian dilakukan sampai minggu ke kedua bulan Mei 2005. Bulan Mei 2005 merupakan angsuran ke sepuluh bagi peminjam. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara dengan pedoman dan pengamatan.Kelurahan Empang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 3448 KK, 625 KK miskin dan belum mendapat P2KP maka ditetapkan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan P2KP Tahap 11. P2KP Tahap II lebih menekankan pengembangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan P2KP Tahap II di Kelurahan Empang tampaknya dijalankan sesuai pedornan umum dan pedoman teknis, dengan cara mendorong ttunbuh kembangnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelompok (Community Based Development Approach). , Pelaksanaan kegiatan sesuai PJM Pronangkis, yaitu kegiatan fisik lingkungan dan sosial fisik merupakan bantuan pelayanan sosial untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pinjaman bergulir, yang harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan masa tenggang dua bulan. Dana bantuan dipergunakan untuk mengembangkan usalia warga masyarakat yang telah disetujui. Dari pendapat kelornpok sasaran, basil pengembangan usaha dapat dipergunakan untuk membayar angsuran dana bergulir, membayar SPP sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pendamping melaksanakan peran fasilitatif yaitu memberi dukungan dan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, peran edukational yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan. Secara singkat 13KM dan UP menggantikan pendampingan ke KSM sesudah berakhimya program.Dalam pelaksanaan P2KP terlihat ada faktor pendu.kung: dukungan pemerintah dan instansi terkait, pendidikan dan pengalaman fasilitator, kader dari kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok sasaran. Adapun faktor penghambatnya: ketidaksesuaian konsep dengan lapangan, proses perencanaan kegiatan sangat lama, menurunnya partisipasi masyarakat, penjenjangan proses verifikasi dan ketidaksiapan kader saat terminasi.Dalam kesimpulan dikemukakan P2KP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh kelompok sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat yang mengarah pada pengembangan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kelompok. Peran pendamping perlu ditingkatkan pada pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengembangkan usaha, perubahan wawasan dan nilai.

---

Poverty is s result of high economy development and social disparity within the society itself. Poverty affects to economy welfare and social welfare. In order to improve the quality of people's life, the government is conducting P2KP or urban poverty reduction program. This poverty reduction program is conducted based on community development.

The community participation in this program is very important, starting from the planning stage, implementation to the continuity of the program. However, the community participation is not always as expected by the government. In this case, existence of an assisting group is very important.

The purpose of this study is to overview the assistance program in the second round of P2KP; to overview the supporting factors and the obstacles of the program. It this study also aims to find out how to overcome the problems. Qualitative method used in this research; an infomnant used in the research in order to obtain all the infonnation about the program, for example the regulations on the preparation and implementation stages.

The second round P2KP is conducted in 18 months and the study was conducted until the second week of May 2005. The month of May 2005 was payment time for those who granted the P2KP revolving funds. The data used in this study was acquired through study of document, guided interview and field observation.

Kelurahan Empang is an urban area with 3448 families living in the area. Of the number, 625 families are classified as poor family and have yet granted the P2KP. The second round P2KP emphasizes on developing the community with local community participation. The program was conducted based on both general and technical guidance. It was also conducted supporting the community involvement through the Community Based Development Approach.

The program according to PJM Pronangkis, consisted of community physic activity and physic social, is actually a kind social help for poor families. Productive economy business is a revolving fund that has to be returned within ten months with 2 months toleration time. The revolving fund is-used to develop the approved community's activities. The money gained from the business is used to pay the revolving funds, school tuition and other living needs. The functions of assistant in this program are facilitative role, supporting and utilizing resources and skill, educational roles and, giving information and training, In short, BKM and UP exchange the existence of the spouses after the program finished.

The support given from government and other related institution was obvious during the program. The program also showed the skill and ability of the facilitators, community participation and ability of the targeted group. The obstacle factors of the program are the unconformity between concept and site condition, excessive time of planning, receding of community's interest, verification process and unready committed volunteer on the termination program.

In summary, the central and the local government authorize P2KP. The program started from planning, implementation and evaluation by the targeted group. Community based development towards a developed institution is seen through the forming of group. It is important to increase the role of assistant in utilizing the targeted group in developing the business, widening the horizon and value of living."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencaritahu bagaimana pola permukiman di Kota Medan berdasarkan etnik dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur ruang Kota Medan. Fenomena pengelompokan berdasarkan etnik di Kota Medan menarik untuk diteliti karena keberagaman etnik merupakan ciri Kota Medan dan pola permukimannya, yang menunjukkan adanya jejak pengaturan permukiman berdasarkan kelompok etnik pada masa kolonial Belanda, berpengaruh terhadap perkembangan Kota Medan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dibahas secara analisis-kritikal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan permukiman berdasarkan etnik di Kota Medan, yang berdampak terhadap perkembangan struktur ruang kota, yakni kepadatan kota, fungsi dan bentuk ruang kota.

---

The objective of this research is to reveal the settlement pattern of Medan City based on ethnicity and its impact towards the spatial structure of Medan City. The phenomenon of ethnic groups presence in Medan is interesting to study, for ethnic diversity has become a specific character of Medan, and their settlements show the existence of ethnic settlements segregation during the Dutch colonial era. The data for this research was collected by doing interviews, observation and documentation, and is analyzed by using critical-analysis. The study shows that the settlement development in Medan City tends to group based on ethnicity. The physical grouping has affected the city spatial structure, such as the density, function and form of the city."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"This paper undertakes an analysis of intra-urban variations in homeownership rates, using data drawn from the metropolitan area of Ibadan, Nigeria. The spatial pattern depicted revealed that homeownership rates roughly coincide with the pattern of the city's historical development. Furtheremore, the empirical analysis based on a multiple regression model revealed that the stage in family life cycle, availability of open space for futher residential development, the number of residential plots provided by public planning agencies and the section of the city in which the census tract is located were the key determinants of homewonership rates."