Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Damaris Bernike Bellastuti
"Cakupan dan kompleksitas masalah sampah di DKI Jakarta yang semakin meningkat akibat urbanisasi membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan komprehensif. Mayoritas komposisi sampah yang berasal dari rumah tangga mengharuskan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah dari sumbernya melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Tata kelola perkotaan yang baik (Good Urban Governance) memastikan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dilakukan dengan pendekatan multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk menyajikan praktik terpilih dalam pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang didukung oleh nilai-nilai Good Urban Governance di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori Good Urban Governance dari Van den Dool dkk, 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap data dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Good Urban Governance, khususnya nilai daya tanggap, partisipasi, dan proses hukum mendukung keberhasilan pengelolaan sampah lingkup rukun warga di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Terdapat sejumlah aspek kunci yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi program pengelolaan sampah di tingkat rukun wilayah lainnya

The increasing scope and complexity of waste problems in DKI Jakarta due to urbanization requires a fast and comprehensive government response. The majority of the composition of waste originating from households requires the Provincial Government of DKI Jakarta to solve the problem from the source through Governor's Regulation Number 77 of 2020 concerning Waste Management within the Rukun Warga. Good urban governance (Good Urban Governance) ensures long-term sustainable development is carried out with a multidimensional approach to improve the welfare and quality of life of all urban communities. The purpose of this research is to present selected practices in waste management within the neighborhood pillars that are supported by the values of Good Urban Governance in SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur Village. This research operationalizes the theory of Good Urban Governance from Van den Dool et al, 2015. This study uses a post-positivism approach with qualitative methods. Primary data was obtained through in-depth interviews and observation, while secondary data was obtained through a literature study of relevant data and reports. The results of the study show that the application of the values of Good Urban Governance, especially the values of responsiveness, participation, and due process support the success of waste management within the community pillars in Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. There are a number of key aspects that can be used as learning materials for waste management programs at the level of other regional pillars."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendaru Tri Hanggoro
"Skripsi ini memaparkan sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960—1969. Di tengah pembangunan ibukota, permukiman kumuh tersebut muncul dan tersebar. Awal 1960, Jakarta sedang bersiap menyambut Asian Games 1962. Gedung, kompleks olahraga, patung-patung, jalan-jalan, dan bangunan baru lainnya dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut. Jakarta mengalami perubahan besar di masa itu. Di saat yang sama, arus urbanisasi ke Jakarta meningkat pesat. Orang-orang dari desa menyerbu kota karena kemiskinan di desa dan pemberontakkan daerah. Hal ini ikut menyebabkan jumlah penduduk Jakarta meningkat. Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai tiga juta orang sejak 1961. Penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim di kota. Mereka yang mempunyai modal cukup dapat membangun permukiman yang layak. Sementara mereka yang tidak mempunyai cukup modal, seperti gelandangan, hanya mampu mendirikan gubuk-gubuk atau rumah-rumah kumuh tak permanen yang berbahan kayu, bambu, dan kardus. Pekerjaan mereka sebagai buruh kasar, pedagang asongan, penarik becak, dan sektor informal lainnya tidak banyak menghasilkan pemasukkan yang cukup. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu menyediakan permukiman yang layak untuk kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya permukiman kumuh muncul dan tersebar di ibukota. Pemerintah daerah berusaha memecahkan masalah permukiman kumuh yang dapat menimbulkan masalah tambahan lainnya seperti pelacuran dan kriminalitas tersebut melalui berbagai cara. Melalui metode sejarah, skripsi ini mencoba memaparkan permasalahan tersebut.

This undergraduate theses describes the history of slum settlements in Jakarta among year 1960—1969. In the midst of capital development, slum settlements were emerged and spread. In the early 1960, Jakarta was preparing to welcome the Asian Games 1962. Buildings, a huge sport complexes, city statues, streets, and other new buildings were prepared to welcome this event. Jakarta had experienced major change in that period. At the same time, urbanization had rapidly increased. People from villages stormed the city because of poverty in rural areas and regional rebellions. It contributed toward the increase of city dwellers number. The population of Jakarta had reached three million people by the year 1961. The residents needed a settlement to live in the city. Those who had enough capital could build proper housing. While those who had no capital, such as nomad people, could only build huts or non-permanent houses which were made of wooden, bamboo, and cardboard. They only worked as unskilled laborers, hawkers, becak pullers, and other informal sector so that they could not raise enough revenue to build a proper house. Meanwhile, local government dad not been able to provide proper housing for these weak communities. As the result, slum settlements emerged and spread in the capital of Indonesia. Local government tried to solve the problem of slums that could cause additional problem such as prostitution and crime by doing many ways. Through the historical method, this undergraduate theses tries to explain the problems."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S94
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library