Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permukiman kumuh memiliki karakter yang khas dalam hal interaksi dan kehidupan sosialnya. Kecenderungan masyarakat untuk saling berinteraksi dan berkegiatan di tempat-tempat umum seperti jalanan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pembentukan konsep personal space dan teritori yang terdapat pada mereka. Bagaimana pula perealisasian secara fisik dari rumusan konsep tersebut.

Abstrak :
Pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan, baik dari segi perkotaan maupun lingkungan. Jika didefinisikan ulang, sesungguhnya permasalahan yang disebabkan pemukiman kumuh ini dari segi perkotaan adalah dari aspek legalitas lahannya yang tidak sah, kurangnya angka pemenuhan kebutuhan rumah, buruknya citra kota, dan sumber dari kriminalitas. Sementara dari segi lingkungan, permasalahan yang ditimbulkan oleh pemukiman ini adalah terjadinya degradasi lingkungan hidup. Dan sesungguhnya permasalahan tersebut muncul sebagai dampak dari adanya budaya kemiskinan yang dimiliki para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Budaya tersebut membentuk ruang-ruang dengan karakter yang dikenal sekarang ini sebagai kumuh. Namun diantara segala macam hal negatif yang muncul akibat pemukiman ini, ada nilai positif dalam kehidupan masyarakat penghuni pemukiman kumuh, yaitu keberlangsungan komunitasnya yang hidup seperti layaknya suatu keluarga besar, kreatifitas yang muncul akibat tekanan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ruang dan lingkungannya. Hal-hal inilah yang perlu dipertahankan saat menciptakan pemukiman yang ideal bagi masyarakat dengan budaya kemiskinan di dalamnya.

Abstrak :
Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy process conducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor.