Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu kemiskinan telah menjadi masalah kebijakan terutama sejak krisis ekonomi yang direspons melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah. Dalam konteks perumusan kebijakan diperlukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab kemiskinan, yaitu, mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat (determinan) terhadap kemiskinan. Ketidakefektifan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan rumah tangga dengan mengambil kasus provinsi Banten. Penelitian dilakukan dengan model logistik yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004. Dengan menggunakan variabel-variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, model secara keseluruhan memiliki signifikansi pada derajat a = 5. Penerapan model dengan memecah pada tingkat Propini, Kota, Desa, dan Kabupaten/Kota dihasilkan variabel penentu pada tiap model berbeda-beda. Namun untuk variabel jumlah anggota rumah tangga memiliki resiko yang besar pada tiap model dalam menentukan kemiskinan rumah tangga."

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kondisi makroekonomi yang stabil selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Di satu sisi, strategi ekonomi Indonesia dianggap berhasil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kondisi makroekonomi yang stabil. Di sisi lain, strategi pembangunan yang ditempuh Indonesia justru menyebabkan permukiman kumuh di Indonesia semakin luas dan semakin padat sejak akhir dekade 90-an hingga tahun 2019. Tesis ini menjelaskan penyebab kegagalan pembangunan dalam menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Indonesia yang akan dibedah dengan kerangka konsep Globalisasi Modal di Kapitalis Pinggiran dan konsep kutub marjinal. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif advokatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan Focus Group Discussion (FGD). Tesis ini menemukan pembangunan Post-Washington Consensus tidak menghilangkan imperialisme global dan karakter ketergantungan dari kapitalis pinggiran, tetapi melanggengkan kedua relasi tersebut yang menyebabkan pendalaman eksploitasi masyarakat di negara pinggiran dalam berbagai bentuk seperti fleksibilisasi relasi kerja, neoliberalisasi ruang kota, dan ekspansi relasi kapitalisme ke wilayah rural. Kondisi tersebut menyebabkan kemunculan kutub marjinal dengan kerentanan tinggi yang akan menyebabkan meningkatnya permukiman kumuh. Tesis ini berargumen bahwa pembentukan permukiman kumuh yang masif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya transformasi imperialisme menjadi globalisasi yang menyebabkan marginalisasi masyarakat Indonesia yang memunculkan kutub marjinal dengan kerentanan tinggi. 

---

High economic growth and stable macroeconomic conditions are considered as benchmarks of a country's economic success. Indonesia’s economic strategy was considered as a success strategy in the terms of creating high economic growth and  macroeconomic stability. However, Indonesia’s economic strategy causes slum settlement in Indonesia to get denser and larger from the last decade of 90s until 2019. This thesis explains the cause of Indonesia's economic development strategy failure to resolve slum area issues in Indonesia. This thesis uses two concept frameworks. First, globalization of capital in the peripheries. Second, marginal poles. This thesis uses advocacy qualitative methods with some collecting data methods such as: interviews, literature study, and Focus Group Discussion (FGD). This thesis finds that Post-Washington Consensus development model does not eliminate global imperialism and dependency character of the peripheries, but perpetuating those relations which cause the deepening of people exploitation in the peripheries in various forms such as flexibility of works, neoliberalization of city space, and capitalism relation expansion to the rural area which produce marginal pole with high vulnerability, then cause the increasing of slum area. This thesis argues that rapid slum area formation in Indonesia was caused by  Imperialism's transformation to globalization which caused marginalization of Indonesian people which produced high vulnerability marginal poles."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan bagaimana sekolah yang berada pada komunitas miskin dan mayoritas siswanya berasal dari status sosial ekonomi rendah di perdesaan dapat memperoleh capaian akademis yang bagus. Belum banyak studi yang membahas pencapain sekolah miskin dalam bidang akademis. Studi sebelumnya lebih fokus pada faktor fisik sekolah dan latar belakang ekonomi keluarga terhadap pencapaian akademis. Artikel ini fokus pada peran modal sosial dalam pembangunan kualitas siswa melalui sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah dengan modal sosial yang tinggi akan memperoleh prestasi akademis yang bagus pada siswanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada dua sekolah dasar di Kecamatan Panti dengan melakukan perbandingan pada dua sekolah tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pihak sekolah,keluarga dan komunitas. Peneliti juga menggunakan data pendukung dari hasil penelitian sebelumnya dan studi lain yang relevan

---

ABSTRACTThis research explain how schools in a poor communities which students are likely come from a low socioeconomic status in rural areas can achieve a good academic achievment. Studies that explain about the good echievements of poor students from rurals is still less. The previous studies are more focusing in a physical factors of school and the family socio economic factors. This research focus on the role of social capital on the increasing student quality through school. The result of this research is that a school which has a high social capital will earn a good academic achievements. This research uses qualitative methods, a study case by comparing two elementary schools in Kecamatan Panti. Researcher takes primary data by interviewing school, families, and community. Researcher also uses the supporting data from earlier research and other relevant studies."

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."