Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat di DKI Jakarta berdimensi ganda. Pada dimensi yang satu hal itu dapat merupakan salah satu indicator makin meningkatnya kemampuan dan kemakmuran masyarakat. Sementara pada dimensi yang ke dua, hal itu justru dapat pula menimbulkan bencana kota. Artinya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan akselerasi 12-14 persen per tahun yang tidak diimbangi atau didukung pertumbuhan prasarana jalan yang saat ini hanya sebesar 4 persen per tahun dan disiplin masyarakat masih rendah atas peraturan lalu lintas, maka yang akan terjadi adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Konsekuensi lebih lanjut adalah adalah kerugian yang harus diderita oleh seluruh pengguna jalan semakin besar.

Pada kenyataannya, pelaku perjalanan di DKI Jakarta diisi oleh komposisi 84 persen adalah kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi yang rendah, sementara kendaraan umum yang jumlahnya hanya 3 sampai 4 persen tingkat okupansinya sangat tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) kendaraan pribadi hanya ditumpangi oleh 1 sampai 2 orang saja, dan hanya 4 persen yang ditumpangi oleh lebih dari 4 orang penumpang. Sementara itu, sejumlah 50 sampai 60 persen masyarakat DKI sangat tergantung pada jasa angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.

Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kerugian yang kian besar bagi semua pelaku perjalanan di masa yang dating, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan Lajur Khusus Bis.

LKB pada hakekatnya merupakan sebagian dari suatu kebijaksanaan pengelolaan lalu lintas (traffic management), yang dalam teknik lalu lintas disebut pembatasan lalu lintas atau traffic restraint. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan jasa angkutan terhadap masyarakat pengguna jalan secara adil.

Kinerja operasional LKB selama masa uji coba menunjukkan angka yang positif dipandang dari sudut pengurangan waktu tempuh, peningkatan kecepatan, peneingkatan ritasi bis dan jumlah penumpangnya di samping juga terdapat adanya dampak negative pada sisi lain terutama pengguna jalan angkutan pribadi. Pengoperasian LKB di jalur cepat lebih efektif disbanding di jalur lambat, namun perlu biaya 3 kali lebih untuk penyelenggaraan yang optimal.

Pada saat ini LKB bru menikmati prioritas operasi di ruas lintas (link) saja dan belum di persimpangan. Terjadinya penurunan penundaan (delay) angkutan umum merupakan hasil prioritas di ruas lintas dan bukan prioritas di persimpangan. Ada korelasi yang kuat antara panjang lintas LKB dengan penurunan penundaan. Semakin panjang lintas LKB di lalui angkutan umum, semakin besar penurunan penundaan yang dinikmatinya.

Disadari bahwa pengukuran atau penilaian keberhasilan dari kebijaksanaan LKB tidaklah sederhana. Sering kali hasil dari suatu kebijaksanaan, yang menurut kaidah teknik lalu lintas sudah dianggap cukup memadai, tidak dirasakan oleh pengguna angkutan umum; apalagi oleh pengguna kendaraan pribadi dan bahkan dianggap merugikan bagi sebagian pengguna jalan yang lain.

LKB dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan lalintas jalan raya secara sebagian (partial). Sedangkan untuk pemecahan masalah angkutan di DKI Jakarta secara menyeluruh, LKB harus segera diikuti dengan kebijaksanaan yang lain. Dalam konteks Jakarta, penerapan kebijaksanaan LKB harus dipandang sebagai tendangan awal (kick off) dari suatu usaha pemecahan masalah transportasi yang lebih luas dan harus segera dikuti dengan penerapan kebijaksanaan terpadu agar tidak kehilangan momentumnya.

Abstrak :
This paper discusses mobility pricing concepts from viewpoint of ecological targets and sustainable development. The current Finnish mobility pricing system is used as a starting point, and then proceeding along the lines of discussion towards its strengths and weaknesses with regard to environmental policy agenda. Since the Finnish practice has a long tradition of internalizing the external costs of ecological and environmental costs, it serves as a good spring board towards eco-pricing. Ifeco-pricing would be adopted, there would be necessary litical and social one: how much are we willing to pay for ecological mobility? The technological issues are considered in the end, as eco-pricing will require the employment of different technologies. However, the technological challenges are probably easier to tackle than the political, social and institutional ones. Finally, some aspects of advanced vs. developing economies are discussed.

Abstrak :
Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pemda DKI merencanakan membangun suatu system transportasi masal Mass Rapid Transit . Identifikasi faktor-faktor dominan dalam menentukan elevasi jalur MRT merupakan acuan penting dalam proses penentuan jalur MRT yang sistematis, berintegrasi dan berkesinambungan. Dilakukan proses penyebaran kuisioner validasi pakar dan responden dari pihak stakeholder MRT Jakarta. Lalu dilakukan analisis rata-rata faktor yang berpengaruh dominan. Kemudian dilakukan validasi pakar dan pembahasan detail dari 10 faktor-faktor dominan tertinggi. ...... Identification of the dominant factors in determining the elevation of the MRT lines is an important benchmark in the process of determining the MRT track systematic, integrated and sustainable. Do the validation questionnaire respondents from the experts and stakeholders MRT. Then the average analysis of factors influencing dominant. Then do the validation expert and detailed discussion of the 10 highest dominant factors.

Abstrak :
ABSTRAK

Kota Jakarta, Indonesia adalah daerah metropolitan yang sangat padat penduduknya yang terus-menerus menghadapi masalah kemacetan lalu lintas. Jakarta menerapkan beberapa sistem transportasi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti bus rapid transit, mass rapid transit, dan light rapid transit. Meskipun beberapa sistem ini telah beroperasi, keinginan untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi masih relatif rendah. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya keinginan untuk menggunakan angkutan umum, membentuk solusi berdasarkan penyebab yang diidentifikasi, dan menilai solusi tersebut. Penyebabnya diidentifikasi dari beberapa tinjauan literatur dan evaluasi kasus serupa di kota-kota yang memiliki masalah dan kondisi yang sebanding. Karena penyebab utama yang diidentifikasi adalah konektivitas, kemampuan berjalan kaki, dan kenyamanan, solusi yang sesuai adalah dengan menerapkan jaringan pejalan kaki bawah tanah di Jakarta. Penilaian tersebut mempertimbangkan perencanaan pemerintah Jakarta, parameter trotoar pejalan kaki yang berfungsi dengan baik, perbandingan dengan metode lain, dan masalah terkini yang dihadapi Jakarta. Jaringan pejalan kaki bawah tanah akan menciptakan pengurangan indeks lalu lintas Jakarta, permintaan akan tempat parkir, masalah di persimpangan, dan polusi udara sambil meningkatkan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Ini juga merupakan pilihan yang lebih baik daripada metode above-grade dan ­at-grade karena kemampuan untuk dikembangkan lebih dari sekedar fasilitas perpindahan. Namun, beberapa masalah di Jakarta seperti banjir dan perendaman tanah Jakarta perlu diperbaiki terlebih dahulu untuk menerapkan jaringan pejalan kaki bawah tanah. Selain itu, berbagai penelitian tentang berbagai faktor juga harus dilakukan untuk secara kuat menunjukkan kelayakan penerapan jaringan pejalan kaki bawah tanah di Jakarta

---

ABSTRACT
The city of Jakarta, Indonesia is a highly populated metropolitan area that is continuously dealing with issues of traffic congestion. Jakarta implemented several transport systems to deal with the problem, such as bus rapid transit, mass rapid transit, and light rapid transit. Although some of these systems has been operating, the desire to use public transport compared to private vehicles are still relatively low. This paper is aimed to identify causes of low public transport desire, form a solution based on the identified causes, and assess the solution. The causes are identified from several literature reviews and evaluation of similar cases in cities that share comparable issues and conditions. As the identified main causes are found to be connectivity, walkability, and comfort, the suitable solution is by implementing underground pedestrian network in Jakarta. The assessment takes into account Jakarta government planning, parameters of a well-functioning walkway, comparison to other methods, and the current issues Jakarta is facing. The underground pedestrian network would create a reduction in Jakarta traffic index, demand for parking areas, issues at intersections, and air pollution while improving the economy, public health, and environmental health. It is also a better option than above-grade and at-grade level methods because of the ability to expand beyond just a conveyance. However, several issues in Jakarta such as flooding and land submergence needs to be fixed first in order to implement the underground pedestrian network. Additionally, numerous studies on various factors must also be conducted to strongly demonstrate the viability of implementing underground pedestrian network in Jakarta.