Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan otonomi daerah hadir sebagai respons terhadap keberagaman potensi, nilai, dan kondisi setiap daerah, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam konteks aglomerasi, kebijakan ini menjadi relevan karena mencakup sinergi antarwilayah dalam pembangunan infrastruktur, lingkungan, transportasi, dan penataan ruang, sebagaimana terlihat dalam kawasan Jabodetabekpunjur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Aglomerasi Jabodetabekpunjur tidak hanya mendorong integrasi ekonomi regional tetapi juga memunculkan tantangan, seperti ketimpangan spasial, segregasi sosial, serta beban infrastruktur akibat dominasi Jakarta sebagai pusat ekonomi. Secara historis, Jabodetabekpunjur telah berkembang dari konsep administratif menjadi kawasan fungsional yang saling terhubung melalui jaringan transportasi dan aktivitas sosial-ekonomi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan ruang antara Jakarta dan daerah penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pemilihan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan aglomerasi dalam perspektif UU DKJ, termasuk dampaknya terhadap ekonomi Jakarta sebagai daerah induk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aglomerasi Jabodetabekpunjur menawarkan potensi besar untuk mengatasi tantangan ekonomi dan pembangunan, tetapi memerlukan koordinasi yang kuat antarwilayah dan kebijakan strategis yang menyeluruh. Kebijakan aglomerasi ini bertujuan menciptakan kawasan metropolitan yang seimbang, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat integrasi ekonomi nasional dengan visi Jakarta sebagai pusat global.

---

Regional autonomy policy comes as a response to the diversity of potentials, values, and conditions of each region, allowing them to solve problems according to their respective characteristics. In the context of agglomeration, this policy becomes relevant because it includes synergies between regions in infrastructure development, environment, transportation, and spatial planning, as seen in the Jabodetabekpunjur region regulated by Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta (DKJ Law). The Jabodetabekpunjur agglomeration not only encourages regional economic integration but also raises challenges, such as spatial inequality, social segregation, and infrastructure burdens due to Jakarta's dominance as an economic center. Historically, Jabodetabekpunjur has evolved from an administrative concept to a functional region that is interconnected through transportation networks and socio-economic activities. However, this development has also led to negative impacts in the form of policy imbalances, resource allocation, and spatial management between Jakarta and its buffer zones. This study aims to explore the dynamics of the selection of Jabodetabekpunjur as an agglomeration region in the perspective of the Jakarta Development Planning Law, including its impact on the economy of Jakarta as the parent region. This research concludes that the Jabodetabekpunjur agglomeration offers great potential to address economic and development challenges, but requires strong inter-regional coordination and comprehensive strategic policies. This agglomeration policy aims to create a balanced metropolitan area, reduce development gaps, and strengthen national economic integration with the vision of Jakarta as a global center."