Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas ......The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang tidak dikenakan sewaktu transaksi penjualan menjadi pengurang bgi potensi PPN, sementa1=a itu PPN yang dibay-arkan sewaktu transaksi pembelian tiaak dapat dikreditkan akan menjadi tambahan potensi PPN. Selanjutnya dalam bagian tesis ini, akan dip-aparkan pendekatan penghitungan yang digunakan penulis dengan menjelaskan terlebih beberapa negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Beberapa temuan penelitian adalah: (1) Penghitungan potensi PPN Tahun 2003 adalah sebesar 5,89% dari Pendapatan Domestik Bruto tahun 2003, realisasi PPN pada Tahun 2003 adalah sebesar 4,13°/o dari PDB, Sehingga kebijakan pembebasan PPN menimbulkan potentia/loss sebesar 3,47 % dari PDB Tahun 2003;(3) Coverage ratio PPN tahun 2003 adalah sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan PPN dengan kondisi penerapan kebijakan pembebasa n PPN terhadap sejumlah sektor masih belum maksimal tergali;(3) Terdapat tiga sektor utama sebagai penyumbang potensi PPN terbesar yaitu: sektor usa a bangunan dan real estat; sektor industri pengolahan dan perdagangan;;sektor industri alat pengangkutan dan transportasi;(4) Pengaruh ebijakan pembebasan PPN terhadap potensi PPN pada umumna menyebabkan potential loss tetapi simulasi menunjukkan bahwa dapat juga menambah potensi PPN ,dan hal ini terjadi terhadap sektor unggas beserta hasil-hasilnya dan sektor tebu.

Beberapa hal yang direkomendasikan adalah: (1) Kebijakan pembebasan PPN yang luas terha ap sektor baFang can atau jasa menimbulkan potential /Gss terhadap penerimaan PPN, sebab itu perlu dipertimbangkan di waktu merndata g kebijakan alternatif pengganti kebijakan pembebasan PPN tersebut; (2) Coverage ratio PPN yang masih dibawah potensi yang bisa dicapai, DJP diharapka dapat melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan pajak;(3) Setiap kebijakan pembebasar PPN hentlaknya mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN; 4')De gan diketahuinya pengaruh kebijakan pembebasan PPN yang berupa potentia/loss ataupun potential gain terhadap poteosi P. N, hendaknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan peml5e asan PPN tersebut dapa menjadi insentif untuk perkembangan suatu sektor usaha; (5) Perl dilakukan penelitian yang lebih lanjut ang lebih enclalam, untuk dapat mengetahui bagaimana koefisien input oatput dapat mempengamhi peranan tiap tiap sektor mengurangi atau menambah terhadap potensi penerimaan PPN.

Abstrak :
Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk. ......There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk.

Abstrak :
ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court.

Abstrak :
On value-added tax according to Indonesian laws and regulations

Abstrak :
This research is carried out by literacy study and field research at a telecommunication service company which located in Jakarta, with the main problem, does the imposition of VAT on interconnection service has already reflect the equality principle for those whom participating in this business. Second problem, are there any altematives ofthe VAT imposition on interconnection service, so it will be closer to the criteria of equality, by also keeping the simplicity of administration procedure. After making a comprehensive research, the conclusion that can be embraced from this research is the need of an ideal condition that is the equality of tax especially VAT. The connection that can be inferred from variables on this research is the determination of the center point (trade off) between the ability to pay and the simplicity of procedure. The center point could be different in each country depends on the situation and regulation in each country. Means, it should be decided and agreed in every country about the concept of equality of VAT which will be applied. This agreement will become the foundation of the Law and also accompany the Law of VAT that are going to be implemented in the country. Until now, the potential of unequality still occur inVAT imposition on interconnection service in telephone communication service. This unequality can occur because of the VAT imposition on interconnection service give priority to the simplicity of tax administration, by impose VAT on all interconnection service without consider cases and facts on the field. This phenomena occur on the transfer or delivery of interconnection service by operator which does not have any agreement about financial settlement on interconnection service. The operator of telecommunication service can not refuse the demands for interconnection traffic because of the regulations in telecommunication business, but in the other hand the telecommunication service operator can not have its right to collect the tax, that is to receive the payment for the transfer of interconnection service. lf the transfer or delivery of interconnection services as mention above are still imposed with VAT, the operator will not gain its justice because the company will burden much, those are, the burden of expense on the transfer of interconnection service and the burden of VAT its self. The imposition of VAT in this case will also isolate the goal of VAT its self that is to tax the consumer's consumption and place the entrepreneur (seller) as a party whom collect and deposit the taxes from the consumer?s obligation. The potential of unequality in VAT imposition on interconnection service must be avoided by finding altemative ways and regulations. One of the action that can be made is to regulate the obligation of each operator in oreder to push them making an agreement about financial settlement on interconnection service, base on specific criteria. This regulation can be done by Mutual Agreement between Directorate General of Taxes with other related department or directorate, eg. Ministry of Communication and Information.

Abstrak :
Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. 42 Tahun 2009. ......The Regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry, sometimes makes problem in implementation, especially PMK No. 78/PMK.03/2010. This thesis explain about regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry in UU No. 42 Tahun 2009 and PMK No.78/PMK.03/2010, the suitability between both of them and the implementation in the integrated company. Based on normative and literature study, it is known that the regulation about tax credit in PMK No. 78/PMK.03/2010 is different from UU No. 42 Tahun 2009.