Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan pesatnya pertumbubaa industri, kualitas hidup cenderung menurun akibat pencemaran dari Iimbah yang dihasilkan. Pada umumnya proses produksi. pada kegiatan industri akan menghasilkan limbah padat, cair dan gas. Pembuangan limbah ini akan mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi terganggu sehingga limbah yang keluar dari industri harus diolah dan dikendalikan agar tidak terjadi mencemari lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup perlu melakukan pengawasan terhadap industri dalam mengendaiikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Upaya tersebut dituangkan dalam bentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasan sekaligus juga sebagai upaya transparansi dan. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kinerja perusahaan dalam pengelofaan lingkungan hidup disampaikan secara terbuka dan Informatif kepada seluruh masyarakat, dengan harapan agar masyarakat dapat mengapresiasikan pendapatnya mengenai kinerja dari masing-masing perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Mengetahui kondisi pengelolaan lingkungan yang menunjang peringkat PROPER, 2) Mengetahui kondisi proses produksi dan beban IPAL, 3) Mengevaluasi kinerja IPAL untuk mencapai peringkat PROPER HIJAU. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan. deskriptif analisis, dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang berkenaan dengan aspek lingkungan meliputi kualitas udara, kualitas air, kebisingan, dan lain sebagainya yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan observasi untuk mengamati pengelolaan lingkungan di perusahaan dalam penanganan limbah industri, baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan perusahaan serta usaha dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka minimisasi limbah. Hasil penelitian ini adalah (1). Kondisi pengelolaan lingkungan industri gula didukung oleh faktor-faktor antara lain: a.Struktur organisasi pengelolaan lingkungan, dimana dalam dokumen Amdal keduanya telah mempunyai struktur organisasi tersebut; b.Sumberdaya manusia, PT.Gunung Madu Plantation telah mempunyai 26 orang untuk mendukung sumberdaya manusia yang memadai namun jumlah sumberdaya manusia PT.Gula Putih Mataram 16 orang belum menunjang pencapaian target perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan; c.Pembiayaan, keduanya telah mengalokasikan biaya anggaran rutin 2% dari biaya produksi dan 0,5% dari penghasilan kotor perusahaan; d.Komitmen Continual Improvement untuk selalu memperbaiki kinerja pengelolaan air limbah dilihat dari manajemen ke-2 perusahaan dengan dukungan ke-3 hal tersebut di atas.(2) Kondisi proses produksi dan beban IPAL dipengaruhi: a.Kualitas inlet, yang terdiri dari (1) Pemilihan bahan baku: varietas tebu pada keduanya adalah GM-25 dan RGM-97-8752, yang mempunyai kelebihan produktivitas tinggi, tahan hama/penyakit.(ii) Teknologi proses produksi yang tepat, dimana teknologi proses keduanya sudah tepat dan ramah lingkungan serta sampai saat ini belum ada teknologi lain di pasar yang lebih ramah lingkungan dari pada yang diterapkan pada keduanya.(iii) Produksi bersih, dimana keduanya memanfaatkan air kondensat sebagai air imbibisi dan didaur ulang (recycle), PT.Gunung Madu Plantation mendaur ulang untuk proses: 2.500 m3/hari dan PT.Gula Putih Mataram: 45.000 m3/bulan.(iv) In house keeping yang telah dilakukan keeduanya sudah cukup baik, ada perawatan berkala setiap hari untuk menjaganya.(3) Kinerja IPAL: a.Teknologi yang digunakan keduanya: sistem konvensional biologis (lagun). Kapasitas IPAL: PT.Gunung Madu Plantations 245.092 m3 sedangkan PT.Gula Putih Mataram: 170.000 m3 b. Hasil pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan, (PROPER 2004-2005): BIRU,maka direkomendasikan oleh KU-I untuk melakukan perbaikan: (1) penurunan kadar dan beban pencemar ≤50% BMAL , (ii) mengukur debit dan pH air limbah, (iii) reuse air limbah untuk kegiatan produksi (air limbah penangkap debu cerobong, air kondensat). (4) Alternatif teknologi IPAL untuk meningkatkan efektivitas kinerja IPAL: sistem -lumpur aktif. (5) Berdasarkan altematif teknologi IPAL (lumpur aktif) yang tidak didukung kemampuan manajemen dan kapasitas ke-2 perusahaan maka sulit diterapkan, sehingga perlu ada usulan perubahan kriteria PROPER HIJAU dengan tidak menggunakan nilai persentase (50%). Kesimpulan dalam.penelitian ini adalah (1) Kondisi pengelolaan -lingkungan industri gula tidak menunjang peringkat. PROPER HIJAU karena tidak didukung dengan kebijakan perusahaan terutama masalah biaya dan sarana pengelolaan air limbah (IPAL) yang sesuai dengan kriteria persyaratan ≤ 50% baku mutu; i2) Kondisi proses.produksl dan beban IPAL pabrik gula dipengaruhi oleh: a. Pemilihan bahan baku yang tepat, varietas unggul dan ramah lingkungan; b.Pemilihan teknologi proses produksi yang tepat; c.Penerapan Produksi Bersih; d.In house keeping yang baik; e.Teknologi IPAL dengan sistem lumpur aktif karena pencapaian tingkat penurunan BOD tinggi (90%); (3) Kondisi IPAL pabrik gula sudah dilaksanakan sesuai dengan teknologi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh pabrik gula pada umumnya namun belum mencapai hasil optimal; (4) Kinerja IPAL pabrik gula berperingkat BIRU belum efektif,untuk mencapai peringkat .HIJAU karena berdasarkan hash analisis per kolam maka penurunan kadar OOD pada kolam aerasi tahun 2004 mengalami penurunan dengan hasil negatif. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kondisi IPAL terutama aerator yang harus disesuaikan dengan kapasitas air limbah yang diolah dan dapat menerapkan sistem lumpur aktif agar dapat dicapai hasil optimal. Selain itu bagi pembuat kebijakan hendaknya perlu memperhatikan pemeringkatan PROPER . terutarna dalam penetapan kriteria penilaian pada ke-3 aspek (pengendatian pencemaran air, udara dan limbah B3) untuk menuju HIJAU tidak harus ≤ 50%-baku mutu.

---

Amount of industry increase meanwhile the human quality are decreasing cause of waste. Usually product waste from production process are solid waste, liquid waste and gases. These waste have impact to environmental quality that the waste must be treated and controlled for not pollute and decreased.

The Ministry of Environment has program for monitoring industries of their activity impact. The program to be realized in Rating Operation Evaluation of Corporation in the Environmental Management (PROPER). PROPER is one of monitoring, transparancies and social control in environmental management as The Law of Number 23 Year 1997 about Environmental Management. The environmental management operation of corporation to be declare by fairness and informative for social community give their appreciation.

Aims for this research are: 1) Knowing the condition of environmental management support PROPER, 2) Knowing the sugar cane factory processing and wastewater treatment loading, 3) Evaluating-wastewater treatment operation reaching green rating PROPER.

The methodology of this research is descriptive analysis with' quality and quantity data. The primary data are collected from interview, and secondary data of corporate calculation from environmental aspect as air quality, noise, and etc. Besides, observation of environmental management waste of solid waste, Liquid waste and gasses include waste minimization.

Result of this research is: (1) The environmental management of sugarcane factory have supported of factors: a. Environmental management organization, mentioned by Amdal and they had it; b. Human resources, PT.Gunung Madu Plantations has 26 persons to support it but PT.Gu?a Putih Mataram has 16 persons are not support it; c. Financial, they had allocate continuous budget 2% of cost product and 0,5% of revenue; d. Continual Improvement seems their management of 3 support above. (2) The condition of process production and wastewater treatment loading influences by: a. Inlet quality, instead of (1) Primary materials alternative as cane variety in their product: GM-25 and RGM-97-8752, have high productivities and resistant; (ii) The exact of process production technology, their technology had applicable and good environmental. Now having no the other technology in market that them; (iii) Cleaner production, they had recycling their condensate as imbibition water and processing. PT.Gunung Madu Plantations had process recyding: 2.500 m3/days and PT.Gula Putih Mataram: 45.000 m3/months; (iv) Their condition of house keeping had good application, cause of maintenance every days; (3) Wastewater treatment operation: a. Their technology: conventional biologic (lagoon). Wastewater treatment capacities: PT.Gunung Madu Plantations: 245.092 m3 and PT.Gula Putih Mataram: 170.000 m3; b. Resulted environmental management operation (PROPER 2004-2005): BLUE, recommended by Ministry of Environment to repair: (1) decreasing quality and loading pollution. c50% of wastewater standard; (ii) measuring volume and pH wastewater (iii) wastewater reuse for process product (wastewater of dust collector, condensate). (4) Wastewater treatment technology alternative increasing wastewater treatment operation effectively as activated sludge. (5) Base of wastewater treatment technology alternative not supported by management capability and capacity, it makes difficult and needs propose change of Green Rating PROPER criteria without percentage (50%).

Conclusion in this research is (1) Environmental management of sugarcane industries are not support Green Rating PROPER cause of having no corporation policies especially finance and environmental tools (IPAL) matching of ≤50% standard; (2) Condition of process production and wastewater treatment loading influences: a. The exact of primary materials alternative, high variety and good environmental; b. The exact of process production technology; c. Cleaner production applicable; d. The good condition of house keeping; e. The wastewater treatment technology of activated sludge because had been decreasing BOD highly.(90%); (3) Wastewater treatment conditions of sugar cane factories usually have applicated as wastewater treatment in the other sugar cane but having no optimum; (4) Wastewater treatment of sugar cane in blue rating having no effective reaching green rating, base on analyzing of aeration pound in 2004 that decrease of COD had negative results.

Company better make wastewater treatment conditions especially aerator matching with wastewater treatment capacity and activated sludge application for optimum results. For the making policies, better attending rating of PROPER especially three aspect criteria (water pollution monitoring, air and hazardous waste) reaching green rating without ≤50% standard."

"Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah harus ditangani secara serius. Ibarat sebuah "bom waktu? masalah sampah dapat menjadi bencana besar bagi umat manusia, karena dapat meledak kapan saja. Pada tanggal 8 September 2006 pukul 00.00 WIB, telah terjadi tragedi yang menelan korban jiwa di TPA Bantar Gebang milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Keadaan ini semata-mata bukanlah sekedar persoalan kelemahan teknologi, melainkan sistem pengelolaan persampahan yang tidak terpadu. Jumlah penduduk di DKI Jakarta, berdasarkan Jakarta Dalam Angka 2003 (tidak termasuk wilayah Kepulauan Seribu) tercatat sebanyak 7.438.008 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.244 jiwa/km2. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta diperkirakan telah menghasilkan sampah padat kurang lebih 22.265 m3 per hari atau sekitar 6.000 ton per hari. Pola pengelolaan sampah di Kota Jakarta umumnya masih menganut pola sistem kumpul-angkut-buang dari sumber hingga ke TPA. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2001, estimasi sampah padat yang terkumpul dan diangkut kurang lebih 70% ke TPA Bantargebang, 16,5% ke lokasi-lokasi informal, dan 13% tidak terkelola (seperti dibuang ke sungai dan sepanjang pinggir jalan), TPA Bantar gebang semula direncanakan untuk ditutup pada tahun 2003. Sementara mencari altematif pengganti TPA Bantar Gebang yang lain, Pemda DKI Jakarta berusaha mencari jalan keluar, .yaitu memperpanjang usia lahan tersebut dengan melakukan pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) sebelum sampah masuk ke TPA. Salah satu bentuk usaha lain untuk pengurangan sampah pra TPA yaitu dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) I Intermediate Treatment Facilities (1TF) di 4 wilayah Kota Jakarta berdasarkan hasil kajian review master plan DKI Jakarta 2005 - 2015. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi mengenai kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya proses pengambilan keputusan tentang pemilihan teknologi pengolahan sampah terpadu 1 intermediate Treatment Facilities (ITF) dan prosedur kerjasama antara pihak Pemda dengan swasta yang telah berjalan saat ini, (2) Menentukan prioritas pilihan teknologi ITF yang dibutuhkan untuk kota Jakarta, (3) Merumuskan Strategi untuk mendukung kelancaran penerapan ITF di dalam sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta. Konsep pengelolaan sampah paradigma baru yaitu dengan melakukan intervensi pengolahan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse,recycle) dari sumber hingga ke TPA. Untuk mengubah pola kebijakan pengelolaan sampah setidaknya meliputi 5 (lima) aspek yaitu: (1) aspek hukum, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek pembiayaan, (4) aspek sosial budaya, dan (5) aspek teknis operasional/ teknologi. Pada tahap penentuan prioritas pemilihan teknologi ITF menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP) dan perumusan strategi pengelolaan sampah dipergunakan model analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threaths). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) hingga akhir tahun 2006 rencana pembangunan intermediate Treament Facilities (ITF) belum ada yang terealisasi, baru sampai dengan tahap perjanjian kerjasama antara pihak Pemda dan Swasta. Proposal penawaran teknologi ITF yang diterima belum disertai panduan hasil kajian jenis teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi kota Jakarta; (2) berdasarkan kaidah kriteria pembangunan berkelanjutan, kecenderungan pemilihan teknologi pengolahan sampah berdasarkan hasil analisis AHP adalah teknologi composting & recycling 68% dibandingkan dengan incinerator 32%, dengan overall inconsistency index 0.05. Teknologi tersebut akan dapat memperpanjang usia pemakaian TPA yang telah ada, serta produk akhir berupa kompos lebih aman diserap lingkungan dan dapat digunakan sebagai tanah penutup sanitary landfill; (3) untuk mendukung penerapan ITF agar terkelola dengan baik dan mendukung fungsi pembangunan berkelanjutan, maka hasil rumusan dari analisis SWOT menjelaskan posisi daya saing Pemda DKI Jakarta berada pada posisi yang memiliki kekuatan dan menghadapi ancaman. Istilah lain pada kuadran ini adalah mobilization strategy yaitu strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi hambatan /ancaman. Pada posisi tersebut telah dirumuskan beberapa strategi yaitu: (i) perlu dibuat desain socio-engineering untuk mengantisipasi protes/penolakan masyarakat dengan keinginan Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu, (ii) pengalokasian dana APBD untuk penanganan sampah dan socio¬engineering, dan (iii) melibatkan peran serta stakeholder sejak awal desain perencanaan pengelolaan sampah. Disarankan untuk mendukung rencana pembangunan ITF perlu diketahui jenis dan teknologi yang benar-benar dibutuhkan bagi Kota Jakarta. Sesuai dengan rencana hasil kajian persampahan dari Bank Dunia, residu dari ITF dapat diteruskan untuk dikelola ke TPA Regional melalui Jabodetabek Waste Management Corporation, maupun ke TPA Bantar Gebang milik Pemda DKI Jakarta. Untuk penerapan ITF di salah satu wilayah Kota Jakarta, maka perlu disertakan konsep desain socio¬engineering-nya. Target socio-engineering tersebut yaitu merubah pola pikir masyarakat NIMBY (Not in My Back Yard) Syndrome menjadi "Sampahku Tanggung Jawabku". Untuk melakukan proses tender pun, kecenderungan pilihan teknologi komposting pada penelitian ini dapat memudahkan pihak Pemda-DKI Jakarta jika tertarik untuk menseleksi tawaran-tawaran proposal teknologi dari pihak swasta yang masuk untuk pengolahan sampah. Seleksi bukan lagi antara teknologi yang tidak sejenis, tapi seleksi antara teknologi yang sejenis dari pihak yang berbeda-beda. Pemda dapat fokus untuk memilih swasta yang profesional dan berpengalaman menangani masalah sampah. Proses seleksi ini sudah diatur oleh Pemerintah Pusat di dalam Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam upaya Penyediaan Infrastruktur. Selain itu upaya 3R juga sudah dilakukan dari sumber, sarana dan prasarana persampahan sudah mulai dipilah-pilah sesual komposisi sampahnya. Tidak hanya dimulai dari sistem pewadahan yang terpilah namun hingga transportasi pengangkutan sampahnya pun mulai tidak bercampur lagi. Truk-truk pengangkut sampah diharapkan dalam kondisi yang layak, sehingga tidak lagi menyebabkan tetesan air lindi yang menetes disepanjang perjalanan menuju lokasi pengolahan seperti sekarang ini.

---

Degrading quality of the environment caused by waste should be taken seriously. Like a "time bomb" that may go off any time, the problem of waste may turn into a great disaster for people unexpectedly. On September 8, 2006, at 00.00 hours, a tragedy at Bantar Gebang garbage dump (TPA Bantar Gebang) owned by the city administration of Jakarta took place and cost many lives. The cause was not a lack of technology; rather, it was the waste management system that was not implemented in an integrated manner.

According to '2003 Jakarta in Figures' data, the capital city (Kepulauan Seribu not included) had a population of 7,438,008 with population density of 11,2441sq.km. The city's sanitary service estimates that these people produce solid waste of around 22,265 cu.m. per day or 6,000 tons daily. Garbage in Jakarta is still handled using the conservative collect-transport-dump system, from collection sites to dump sites. The sanitary service's 2001 data show that of all solid waste collected, about 70% was transported to Bantar Gebang landfill site and 16.5% was taken to unofficial locations while 13% was not properly handled (dumped to rivers and on roadsides). The city originally planned to close down TPA Bantar Gebang in 2003. While looking for alternative landfills sites, the city administration tried to find solutions to the problem - one of them was to extend the life of landfill use by handling waste using 3R (reduce, reuse, recycle) method before taking it for final processing at garbage dump sites. Another attempt made by city officials was to reduce the amount of waste going to these sites by constructing intermediate treatment facilities (ITF) in 4 areas prescribed according to the results of Jakarta's 2005-2015 master plan review.

This research aims at: (1) describing existing conditions of Jakarta's waste management system, with respect to the plan to install intermediate treatment facilities (ITFs); (2) giving recommendations as to one single technology for use in the ITF installation plan using Analytical Hierarchy Process (AHP) method; and (3) analyzing strategies devised by the city administration in connection with ITF installation plan using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis.

The new concept of waste management is to handle waste using the 3R (reduce, reuse, recycle) method. In order for the city to be able to change its current waste management policy, the following five aspects should be considered: (1) legal; (2) institutional; (3) financial; (4) socio-cultural; and (5) operational/technological.

Problems were assessed using AHP (Analytical Hierarchy Process) and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The AHP model was used at the technical stage in which ITF technologies were selected while the SWOT analysis method was used at the waste management strategy identification stage.

With regard to Jakarta's waste management system, research results showed the following: (1) until the end of 2006 year, the city's plan to install ITFs in support of the overall waste management system is not realization. The city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements; (2) Base on sustainable development principle, the AHP results with regard to appropriate waste management technologies give composting & recycling model than incineration model (with overall inconsistency index of 0.05) as the best approach for Jakarta's waste problem; (3) in order to support technologically manageable for the ITF, SWOT analysis results positioned the city administration in the strengths and threats quadrants in terms of competitive advantages. It is regarding with the mobilization strategy. It has sufficient and favorable internal strengths to mobilize these threats. The strategy are: (i) need a socio-engineering design to anticipate such threats from the society, regarding local government program of integrated solid waste management, (ii) allocate local government fund (APDB) for solid waste management and socio- engineering design, (iii) involve the stakeholder from the first design of solid waste management plan.

A suggestion to support ITF program, the Jakarta city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements. Based on World Bank study/examination, ITF system can be integrated with Regional Sanitary Landfill, on behalf of Jabodetabek Waste Management Corporation or TPA Banter Gebang. In order to implement of 1TF technology in Jakarta's city, it needs a socio-engineering design. Targets of socio - engineering design are changing a society mindset from "Not in My Backyard Syndrome" into "responsibility of my own waste". Concepts of waste management offered by external parties should go through strict selection procedures. A tender should be held by the administration to select offers made by private technology providers. Bidding should not be concerned with the selection of different technologies but with the selection of different providers of one type of technology. The city administration can focus on appointing a professional private company that has extensive experiences in handling waste.

The selection process itself is governed by the National Government Regulation No. 67. of 2005 on the Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructures. An ideal waste management is an integrated system of collecting, sorting and processing garbage starting from the collection all through the garbage dump sites. In order to support such integrated system, waste infrastructures and facilities should be arranged differently according to types of waste. Different containers and means of transportation should be used. Garbage trucks should be properly serviceable to prevent waste water (leachate) dripping all the way to .the dump sites, a problem the city is currently struggling to deal with."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas model pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPSI) BSD. Dalam instalasi ini terdapat pengolahan sampah berupa tungku bakar (incinerator), mesin cacah (crusher) dan pengkomposan sistem open windrow. Namun yang saat ini aktif dioperasionalkan adalah mesin cacah dan pengkomposan, akibat kekurangan dana operasional. Untuk mengevaluasi efektivitas model pengolahan sampah di IPST BSD, terlebih dulu dikaji komposisi sampah organik dan anorganik yang akan diolah. Komposisi sampah merupakan salah satu informasi penting dalam menentukan model pengolahan sampah, agar model yang digunakan akan efektif (sesuai sasaran/target). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui perbandingan komposisi sampah organik dan anorganik di IPST BSD adalah 78,8:21,2. Maka, model pengolahan sampah yang saat ini diutamakan pada pengomposan sudah benar. Secara keselunlhan, model pengolahan sampah di IPST BSD sudah efektif dalam mereduksi sampah, namun belum efektif dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Operasional IPST BSD menimbulkan dampak pada lingkungan berupa bau, dan air lindi. Pengelola belum optimal melakukan pengendalian dampak tersebut khususnya bau, sehingga masyarakat yang ada di sekitar tidak dapat menerima keberadaan IPST BSD. Dari sisi pembiayaan, dana yang berasal dari iuran yang terkumpul dari pengguna jasa IPST BSD dan penjualan kompos belum sesuai biaya operasional yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dana yang masuk dari pengguna jasa IPST BSD melalui pendekatan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2002 lebih kecil dari biaya operasional setiap bulan. Oleh karena itu, pengelola kawasan BSD sebaiknya membuat aturan sendiri tarif iuran pengguna jasa IPST BSD yang disesuaikan kebutuhan biaya operasional setiap bulan. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara keseluruhan model pengolahan sampah di IPST BSD belum efektif."