Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih bergantung pada air permukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, kualitas air permukaan di sebagian besar sungai di Jawa Barat tergolong sangat buruk, dengan indeks kualitas air yang telah mencapai tingkat tercemar dan berpotensi menimbulkan dampak berbahaya apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat. Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur pemungutan pajak air permukaan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada belum berfungsinya aspek lingkungan dalam kebijakan pajak air permukaan secara maksimal, khususnya dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak air permukaan dalam mengendalikan eksternalitas negatif di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan perspektif collaborative governance dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak air permukaan di Provinsi Jawa Barat belum mampu berperan secara efektif dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang timbul dari pemanfaatan air permukaan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya koordinasi yang inklusif antara instansi pemerintah dan sektor non-pemerintah, rendahnya akurasi data sebagai dasar penetapan pajak, serta belum adanya alokasi dana yang diarahkan secara khusus untuk mendukung program konservasi sumber daya air. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, perlu dilakukan earmarking atas pajak air permukaan agar secara khusus mendukung upaya konservasi dan perbaikan kualitas air. Lebih jauh, penting untuk menyusun formulasi ulang kebijakan pajak air permukaan agar semakin menekankan peran instrumen fiskal ini dalam pengendalian eksternalitas negatif dan mendukung pengelolaan sektor air permukaan secara berkelanjutan.

---

People in West Java Province still rely heavily on surface water to meet their daily living needs. However, the quality of surface water in most rivers in West Java is currently very poor, with the surface water quality index having reached polluted levels and posing potentially hazardous impacts if not addressed promptly and appropriately. As a control measure, the Government of West Java Province has regulated the collection of surface water tax through West Java Governor Regulation Number 13 of 2013 concerning Regional Taxes for the Type of Surface Water Tax Collection. Nevertheless, the implementation of this policy still faces various obstacles that have resulted in the environmental function within the surface water tax policy not being fully maximized, especially in supporting improvements to environmental quality. This research aims to analyze the surface water tax policy in controlling negative externalities in West Java Province from the perspective of collaborative governance and accountability. This study employs a post-positivist approach, uses qualitative data collection techniques, and applies qualitative data analysis methods to gain in-depth insights into the actual implementation of the policy in the field. The results of the study reveal that the surface water tax policy in West Java Province has not yet played an effective role in controlling the negative externalities arising from surface water utilization. The main challenges identified include a lack of inclusive coordination between government agencies and non-government sectors, low data accuracy as the basis for determining tax rates, and the absence of a dedicated budget allocation to support water resource conservation programs. In addition, although information regarding the policy has been published, the public’s understanding of the data and the policy’s purpose remains relatively limited. To address these issues, this research recommends enhancing inter-agency coordination and implementing earmarking for surface water tax revenue so that it directly supports conservation and water quality improvement efforts. Furthermore, it is essential to reformulate the surface water tax policy to strengthen its role as a fiscal instrument in controlling negative externalities and promoting sustainable surface water management."

"Skripsi ini membahas analisis perubahan peraturan gubernur tentang kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Asas Ease of Administration. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa perbedaan antara Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2005 dengan peraturan yang merevisinya yaitu Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 dan bagaimana perbandingan kedua peraturan tersebut ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian 1 adanya perbedaan di beberapa hal seperti penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penentuan Jatuh Tempo, yang belum diatur di peraturan sebelumnya sehingga pelaksanaan teknis pemungutan pajak menjadi lebih jelas; 2 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 memenuhi asas pemungutan pajak yaitu asas ease of administration secara keseluruhan tetapi memiliki kekurangan di satu asas yaitu asas convenience dalam hal pembayaran pajak karena Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan di satu bank saja yaitu Bank DKI sehinga Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam pembayaran jika bank tersebut sedang bermasalah.

---

This thesis discusses analysis of governor's regulatory change on ground water tax policy in DKI Jakarta province considering ease of administration principles. This research raised two issues, namely what is the difference between the Governor's Rule Number 76 year 2005 with the regulations that refine it, namely Governor's Rule Number 38 year 2017 and analysis compare both of governor's rules in terms of the principle of ease of administration. This study uses a post positivist approach, with in depth interview and literature study as a data collection.

This study's main issues find that 1 there are some differences between the governor's rule about subject of taxes, tax payers, tax object, tax rates, tax imposition, maturity determination, which has not been regulated in the previous regulations, so that the technical implication of tax collection becomes more clear 2 The Governor's rule number 38 years 2017 fulfilling the principle of tax collection that is ease of administration as a whole but lacks in one principle that is the convenience concept in terms of tax payments because the groundwater tax can only be done in one bank, i.e. Bank DKI, so taxpayers have difficulties in payment if the banks are in trouble."