Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai representasi perempuan di lembaga legislatif negara, yaitu DPR-RI, yang dilihat dalam proses pembuatan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Representasi perempuan ini dilihat berdasarkan agenda politik, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi agenda politik, dan strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan tersebut. Analisa hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep representasi politik oleh Hanna Pitkin dan Anne Phillips, relasi agen dan struktur oleh Anthony Giddens, serta konsep patriarki. Penelitian ini dilakukandi Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif (studi kasus). Hasil penelitian menunjukkan representasi sebagai perempuan yang dilakukan anggota perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan rancangan undang-undang ditentukan oleh struktur dimana mereka berada.

---

AbstractThis study discusses the representation of women in the national legislative body, the DPR-RI, as represented in the Bill Drafting Process on the Modification of Act No.39/2004 about the Placement and protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This representation of women is based on political agendas, opportunities and obstacles faced in achieving political agendas, and strategies employed to cultivateopportunities and overcome those obstacles. The analysis of this research was done by using the concept of political representation by Hanna Pitkin and Anne Phillips, the relation of agent and structure by Anthony Giddens, and the concept of patriarchy. The study was carried out in Jakarta under qualitative methods (case study). It shows tha t therepresentation of women by female members engaged in the bill drafting process is affected by the social structure in which they function."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan daripada Surat Perdamaian dalam Masalah Rumah Tangga, dimana bentuk-bentuk Surat Perdamaian itu terdiri atas Surat Pernyataan Perdamaian, Surat Perjanjian Perdamaian, dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Kemudian setelah diketahui perihal keabsahan daripada Surat-surat perdamaian itu maka penting untuk diketahui mengenai kekuatan mengikat bagi keduabelah pihak yang merupakan Para Pihak dalam surat perdamaian tersebut. Selain itu dalam skripsi ini selain dibahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang akan ditinjau dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat-surat Perdamaian sebagaimana terlampir adalah sah sebagai sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis surat perdamaian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri.

---

This thesis is discussed about the validity of the Reconciliation Letter in Domestic Issues, which is comprised of Reconciliation Statement, and Reconciliation Agreement. After knowing about the validity of the Reconciliation letter, furthermore, this thesis is explained about the strength of binding to both parties which are the Parties of the Reconciliation Letter. This thesis also is discussed about the legal protection for the wife from the philosophical point of view. The research is a qualitative research which is based on literature studies and some interviews with various interviewees who said that the Reconciliation letter which is enclosed is an agreement as set out in Book III of the Civil Code. However, according to the philosophical point of view, the Reconciliation Letter which is mentioned in this thesis provides less legal protection for wives."