Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa data panel dari 130 negara sejak tahun 1998 sampai 2020 dan menemukan hasil bahwa secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan semakin banyaknya wanita yang dilibatkan dalam pemerintahan, di mana hasil ini robust. lebih lanjut, semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam pemerintahan mengurangi tingkat korupsi, dan rendahnya korupsi mempersempit ketimpagan pendapatan yang ada. Namun, analisa per masing-masing negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk pengaruh dari korupsi terhadap ketimpangan. Selanjutnya, analisa per wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan wanita di dalam parlemen mempengaruhi ketimpagan di Asia dan Amerika latin, tetapi tidak signifikan di Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Pada akhirnya, pengaruh tidak langsung dari kosrupsi terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada pengaruh langsung dari keterlibatan wanita di pemerintahan.......This study analyzes panel data from 130 countries between 1998 and 2020 and finds that globally, income inequality decreases as more women are involved in government and this finding is robust. Furthermore, more women participating in government reduces the corruption level, and lower corruption narrows the income inequality. However, corruption loses its significance within countries. Regions’ analysis gives evidence that women’s share in parliament affects inequality in Asia and Latin America, but not in Europe and Sub-Saharan Africa. Lastly, the indirect effect of corruption is larger than the direct effect of women’s share in government on income inequality."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya interseksionalitas pada perempuan miskin India terhadap terhambatnya efektivitas kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah direvisi dua kali yaitu tahun 2003 dan 2011, kebijakan Pre- Natal Diagnostic Technique 1994 yang dibuat oleh pemerintah India dalam rangka menghapus praktik sex-selective abortion (SSA) gagal meningkatkan jumlah kelahiran bayi perempuan dalam perhitungan rasio seks saat lahir di India tahun 1994-2014. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab kegagalan tersebut dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder. Tinjauan literatur, data statistik pemerintah dan naskah kebijakan akan dianalisis melalui teori interseksionalitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengabaian interseksionalitas struktural pada proses pembuatan kebijakan PCPNDT 1994 menyebabkan kebijakan ini tidak efektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.

---

This research analyzes the relation between intersectionality on poor women and the effectiveness of anti violence against women policy. Even though it has been revised in 2003 and 2011, Pre Natal Diagnostic Technique Act of 1994 created by the Indian government to abolish the practice of sex-selective abortion SSA failed to increase the number of female birth in sex ratio at birth calculation in Indian. This study attempts to analyze the causes of this failure with qualitative method and secondary data. Analysis of literature review, government statistical data and policy manuscripts through intersectionality theory shows that the neglect of structural intersectionality in the policy making process has made PCPNDT Act of 1994 ineffective in eliminating violence against women."

"This book is an attempt towards a fresh understanding of the political economy of womens work in India and its relationship with the Indian state. The study critically analyses the concept and politics of work, worker, and women workers. The politics of the social, social welfare, and social policy is defined very close to how the public and the private are defined. There is an extension of the domestic into the public in the context of women workers in the social welfare schemes like the honorary workers. The study analyses the history and politics of work and womens work in the Indian context through a case study of honorary workers in the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The book examines how women figure in the states social welfare policies, making a link between the politics around womens work and social welfare policies. It contributes towards a better understanding of the broader political framework constructed by the political economy of the state within which womens work gets defined as honorary. The study examines the complexities around the weakening of social sector services with the withdrawal of state support under globalization coinciding with the need and demand for expansion of the horizon of state welfare schemes and programmes like the ICDS and its anganwadis. With more and more women especially from poor or lower-middle-class background employed in new social welfare schemes where the form of work is defined as voluntary social service, the book brings into attention the issue of further marginalization and exploitation of women workers especially from the lower or middle class by the Indian state."

"Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP."