Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed. This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors. This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets. This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

This study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji Aliansi Laki-laki Baru ALB , gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menunjukkan bahwa ALB sebagai gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai entitas yang homogen dan monolitik karena para partisipan gerakan yang terlibat dalam ALB dapat memiliki pemaknaan yang beragam atas kekerasan terhadap perempuan yang menjadi fokus gerakan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi wacana yang dilakukan oleh ALB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai tindakan resistensi pada patriarki dan maskulinitas hegemonik yang merupakan kekerasan kultural dan menjadi basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan. ......This research examines Aliansi Laki laki Baru ALB as a movement of men's involvement towards the elimination of violence against women in Indonesia. Using ethnographic methods, this research shows that ALB as a social movement can not be understood as a homogeneous and monolithic entity due to the diversity of internalized meaning by movement's participants on violence against women. Furthermore, this research addresses discourse production that was conducted by ALB as an act of resistance to patriarchy and hegemonic masculinity. In this research, I argue that patriarchy and hegemonic masculinity was embodied in cultural violence that functions as ideological basis of violence against women.

Abstrak :
The Indonesian massacres of 1965-1966 claimed the lives of an estimated half a million men, women and children. Histories of this period of mass violence in Indonesia’s past have focused almost exclusively on top-level political and military actors, their roles in the violence, and their movements and mobilization of perpetrators. Based on extensive interviews with women survivors of the massacres and detention camps, this book provides the first in-depth analysis of sexualised forms of violence perpetrated against women and girl victims during this period. It looks at the stories of individual women caught up in the massacres and mass arrests, focusing on their testimonies and their experiences of violence and survival. The book aims not only to redress the lack of scholarly attention but also to provide significant new analysis on the gendered and gendering effects of sexual violence against women and girls in situations of genocidal violence.

Abstrak :
Tesis ini membahas penegak hukum mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah tersebut dapat direspon oleh hukum pidana saat ini serta konsep restorative justice dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian di masa mendatang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengakomodir keinginan dari korban yang tidak mau meneruskan perkaranya dan berkeinginan untuk berdamai dengan pelaku. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa di tingkat penyidikan keinginan korban dapat direspon oleh penegak hukum dengan cara penyelesaian melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Langkah tersebut sepenuhnya belum dapat direspon oleh hukum pidana positif, karena di dalam hukum pidana tidak dikenal adanya penghentian penyidikan yang dikarenakan adanya perdamaian. Di tingkat penuntutan respon yang bisa dilakukan dengan cara memberikan pidana bersyarat atau pidana denda yang memang sudah ada dalam hukum positif, dari hasil penelitian hal tersebut belum dilakukan dikarenakan tidak ada korban yang hendak menghentikan proses hukum di tingkat penuntutan. ......This thesis discusses the role of law enforcement officers in accommodating the wishes of the victims in the settlement of domestic violence cases. At the moment it is a widely accepted practice and the restorative justice principle may be utilizes for future settlement. The objectives of this research is to ascertain how far law enforcement officials would go to accommodate the wish of some victims to close down the investigation or to settle with the perpetrator. The research is done using a judicial normative method and then is presented in an analytic descriptive manner. It reveals that at the investigation stage the victim's wishes may be responded by law enforcement officials through the Alternative Dispute Resolution (ADR) method. This particular step is a not quite in-synch with the positive criminal code since in the prevailing code does not recognize the concept of putting a halt to an investigation due to a peace settlement. At the prosecuting stage, the available venue is to grant probation sentences or fine which are in existence in the positive criminal code. The results of this research are not applicable for such step since there are no victims willing to halt the legal proceeding at the prosecuting stage.