Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengunakan metode observasi partisipasi yang didukung oleh studi literatur, wawancara, dan pengamatan. Tesis ini menjelaskan keberadaan perempuan dibidang politik menunjukan bahwa dengan didukung oleh kemampuan individu mulai dari tingkat pendidikan perempuan yang umumnya relatif tinggi, pengalaman organisasi yang dimiliki serta latar belakang pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi mereka yang memadai menjadikan mereka dapat bertahan menjadi anggota DPR RI.Namun ada faktor lain yang lebih mempengaruhi keberadaan perempuan di DPR RI tersebut, seperti hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan ikatan primordial yang merupakan suatu jaringan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik perempuan DPR R.I. Dengan demikian hubungan sosial yang terbentuk tidak semata-mata hubungan antar individu tapi melampaui batas garis keturunan dalam rangka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang ada.Adanya proses rekrutmen politisi perempuan yang dipengaruhi oleh jaringan yang dimiliki juga akan mempengaruhi peran sebagai anggota parlemen dimana perempuan parlemen tersebut dalam perannya sehari-hari, bias gender masih mempengaruhi mereka karena memang awal rekrutmen mereka tak lepas adanya campur tangan kekuasaan laki-laki . Kemudian jaringan sosial yang mereka miliki tidak semata-mata jaringan yang terbentuk atas kekuatan mereka melainkan juga atas kekuatan yang dimiliki oleh pihak lain namun ada juga sebaliknya bahwa perempuan tersebut itulah yang memiliki pengaruh dalam suatu jaringan sehingga tercapai tujuan yang dimaksud."

"Ideologi negara pada dasarnya bertujuan mengarahkan warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan ideologi ibuisme negara menetapkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dikonotasikan sebagai "Ibu". Untuk menyebarkan ideologi itu, negara memanfaatkan aparatnya diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena sifat kepemimpinan yang hierarkis, maka TNI menciptakan subordinat melalui organisasi istri yang selanjutnya perempuan/istri prajurit menjadi subordinat dari organisasi istri. Peran istri prajurit sebagai ibu dalam lingkungan keluarga militer semakin lebih nampak dengan peran tambahan sebagai pendamping suami sekaligus sebagai anggota organisasi istri Persit Kartika Chandra Kirana.Dengan menggunakan teori dan metode penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini berusaha mengungkap kehidupan perempuan dalam budaya militer yang menganut sistem hierarki dimana lelaki sebagai penentu kebijakan baik dalam kehidupan keluarga dan dalam organisasi istri prajurit TNI-AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Asrama Kesatuan Divisi I Kostrad Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor. Dengan subjek penelitian sebanyak sepuluh orang istri anggota prajurit TNI-AD. Suami mereka berasal dari pangkat terendah hingga tertinggi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan, sebagai istri anggota TNI-AD, terkooptasi: (1) kegiatan istri dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana lebih banyak mengarah pada kegiatan domestik dan merupakan kondisi bagi karier suami, (2) istri berkewajiban menjaga kondisi fisik suami sebagai prajurit, (3) konsekuensi penempatan perempuan dalam struktur institusi militer menyebabkan istri berkewajiban mengutamakan rumah tangga sehingga terbatas peluang untuk mengaktualisasi diri, (4) negara dan TNI-AD memperoleh keuntungan ganda dari para istri prajurit berupa dukungan moril dan materiil, (5) dalam perjalanan sejarahnya perkembangan politik negaralah yang mempengaruhi perkembangan organisasi istri yang semula organisasi ini mandiri berubah menjadi organisasi yang bergantung pada institusi TNI-AD. Oleh karena itu, disarankan agar Persit Kartika Chandra Kirana berusaha menjadi organisasi yang mandiri.

---

Woman and States: Armys Wife Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) in The Wives' OrganisationAn ideology of state is basically a foundation and guideline for its citizens for their way of within the country. With `ibuism' (matriarchal) ideology, the states that the connotation of a woman's role is as a `mother' in the family. To spread this ideology, the country has used its institutions, one of which is the TNI. Because of the hierarchical nature of its leadership, the TNI creates sub-ordination through a wives' organization, and following that, the soldier's wife becomes the organization?s sub-ordinate. A soldier's wife role as a mother in a military family environment is clearer with the addition role of her husband as loyal companions and as a member of the wives' organization `Persit Kartika Chandra Kirana'.

Using research theory and methodology from a woman's perspective, this research tries to shed light on a woman's life in a military tradition that uses a hierarchical system, where the man is the decision maker in both family life and in the wives' organization of TNI-AD. This research is conducted using a qualitative approach. Data were gathered from in depth interviews and documentation study. The research was held in barracks of Infantry Division I Army Strategy Commando Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor and it?s using ten research subjects from army wives, who their husbands being from the lowest to the highest position.

The research result shows that women, as army wives are subject to cooptation: (1) a wife's activity in the Persit Kartika Chandra Kirana organization is more related to domestic activity and become the condition for husband carrier, (2) a wife is obligated to maintain her husband's physical condition, (3) as the consequence of woman's position in a military institution structure, she is obligated to give priority to family life, which imposes s on her self actualization, (4) the states and the TNI-AD obtains double benefits from a soldier's wife in term of moral and material support, (5) historically, it is the development of the states politics that has influenced the wives' organization evolution from an independent organization into an organization which is dependent on the army institution. Therefore, is it recommended that the `Persit Kartika Chandra Kirana' endeavors to become an independent organization."

"Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengalaman perempuan dapat membentuk solidaritas politis dan menjadi gerakan bersama untuk menolak kekerasan dan menegakkan demokrasi dengan cara-cara berpolitik yang baru.Akan tetapi, hal itu tidak bisa dianggap sebagai "sudah seharusnya". Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode personal naratif atau wawancara mendalam mengenai sejarah hidup responden, terungkap, bahwa kata kuncinya adalah pengalaman yang didefinisikan oleh diri sendiri setelah pembangkitan kesadaran (CR). Prosesnya episternik. Kalau dikotomi publik-privat berhasil dibongkar dalam proses CR, maka diasumsikan tidak ada lagi dikotomi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, sehingga solidaritas politis lebih mudah terbentuk.Namun hal itu tak bisa diandaikan. Hasil riset memperlihatkan diperlukannya kesadaran yang tinggi dan upaya terus menerus untuk mewujudkan solidaritas politis, karena ada "ego" manusia yang cenderung untuk menguasai manusia lainnya. Cara berpolitik yang baru hanya mungkin dilakukan kalau terjalin solidaritas politis antar perempuan, dan hal ini berawal hubungan-hubungan yang lulus antar manusia. Itulah demokrasi dalam perspektif perempuan.Pengalaman perempuan juga paralel dengan kaum marjinal. Cara pandang epistemik antara perempuan dan kelompok marginal juga paralel; bahwa pengalaman mereka didefinisikan oleh masyarakat, penguasa, tradisi, agama dan lain-lain. Dengan kata lain, cara baru berpolitik juga hanya dimungkinkan kalau ada dekonstruksi dan destabilisasi pemahaman epistemik mereka yang termarjinalkan. Karena itu, perjuangan politik perempuan tidak dapat dilakukan secara eksklusif, dan perempuan berpotensi menjadi agen pembaharu di dalam masyarakat.Women 's Experience: Solidarity, a New Way of Doing Politics to Enhance DemocracyThe study explores that women's experience can form a political solidarity and allied movement to cast off violence and to establish democracy with new ways of doing politics. However, it cannot be taken for granted, as "how it should be". By using qualitative approach, personal narratives or in-depth life history interview, I discovered that the key word is that the self-defined experience after Consciousness Raising (CR). The process is epistemic. If the dichotomy of public-private is successfully understood in the process of CR, it is assumed that there are no more dichotomies between private and public interests so that political solidarity is easier to form.

After all, this cannot just be imagined. This research disclosed that it takes high consciousness and continuous effort to form political solidarity due to the existing human ego that tends to dominate each other. A new ways of doing politic is made possible only if there is solidarity among women and it begins with sincere human relations. That is democracy from women's perspective.

Women's experience is also parallel to that of the marginal group. Epistemic view between women and marginal group is also parallel, in that society, rulers, tradition, religions, etc define their experience. In other word, a new ways of doing politics is made possible only if there is deconstruction and destabilization of epistemic understanding of those marginalized. Consequently, women's political movement cannot be achieved exclusively, and women are a potential force as the agent of change in their society."

"Dilihat dari jumlahnya, perempuan merupakan warga negara terbesar di Republik Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga negara ini berjenis kelamin perempuan. Jumlah yang sedemikian besar menunjukkan bahwa suara perempuan sangat signifikan dalam menentukan hasil Pemilihan Umum. Dan kelompok perempuan pulalah yang merupakan konsumen terbesar dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh negara. Meskipun perempuan merupakan obyek kebijakan politik yang terbesar, namun keikut sertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan tersebut justru sangat terpinggirkan, hal ini terlihat dari kecilnya jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik pengambil kebijakan publik, termasuk didalamnya lembaga legislatif. Dalam lembaga legislatif hasil Pemilihan Umum tahun 1999 jumlah perempuan hanya mencapai 9 persen. Sedikitnya jumlah perempuan ini tidak lepas dari peranan partai politik sebagai lembaga yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin meneliti tentang bagaimana proses rekruitmen partai politik pada pemilu 1999. Dan sebagai studi kasus diambil Partai Persatuan Pembangunan, dengan pertimbangan partai ini merupakan partai lama, namun ternyata dalam rekruitmen perempuannya justru yang terendah, dibandingkan partai lain termasuk partai-partai baru.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Adapun pengambilan data ditempuh melalui wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang diwawancara adalah pengurus partai politik PPP dan kader PPP dimana penentuan respondennya dipakai sistem purposive. Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa selama ini perempuan dalam lembaga legislatif Indonesia sepanjang kesejarahannya selalu menempati posisi minoritas, baik di lembaga-lembaga legislatif pusat maupun daerah. Dan perempuan-perempuan yang ada dalam lembaga legislatif tersebut -meskipun secara kuantitas masih rendah- memiliki kualitas yang tinggi. Ini terlihat dari tingkat pendidikan anggota legislatif perempuan yang semakin meningkat.Pada Pemilihan Umum tahun 1999, jumlah perempuan yang direkrut oleh PPP hanya mencapai 9,41 % dari keseluruhan caleg DPR RI. Rendahnya jumlah caleg perempuan ini disebabkan karena PPP dalam rekrutmen caleg perempuan, sering menggunakan standar ganda. Dan penentuan akhir untuk pilihan caleg diserahkan kepada Lembaga Penetapan Caleg dimasing-masing tingkatan pengurus. Anggota Lantap ini terdiri dari Ketua Pimpinan Partai dan beberapa orang anggota lain dari pengurus. Sedangkan dari hasil penelitian juga didapat bahwa jumlah perempuan dalam kepengurusan ini sangat terbatas.Struktur Organisasi yang sangat elitis, dimana penentu kebijakan adalah sebagian kecil elit tersebut, dan elit yang dimaksud didominasi oleh laki-laki menjadikan perempuan semakin terpinggirkan termasuk untuk memperoleh kesempatan direkrut menjadi caleg. Kondisi ini diperparah dengan adanya perspektif gender elit politik partai PPP yang ternyata dan hasil penelitian ini menunjukkan belum sensitif jender. Artinya banyak elit politik PPP yang belum menyadari tentang kesetaraan gender bahkan beberapa elit rnasih tidak menyetujui perempuan duduk dalam lembaga politik. Perspektif elit yang demikian ini disebabkan karena digunakannya ideologi Islam konservatif yang memberikan tafsiran Al Qur'an maupun Hadist, dengan perspektif maskulin. Perspektif gender elit PPP dan penafsiran atas ideologi Islam yang digunakan merupakan faktor perpektif teologis yang amat berpengaruh dalam rekruitmen caleg perempuan termasuk faktor lain yaitu belum melembaganya organisasi PPP dalam bentuk aturan-aturan yang belum jelas dan terlembaga."

"Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan sepanjang masa Pemilu tahun 2004 ini terutama menjelang Pemilu 5 April 2004 yang lalu untuk memilih calon legislatif. Inti perdebatan terfokus pada masalah kemampuan perempuan dalam berpolitik dan tidak terpenuhinya kuota 30 %.Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih kurang terwakili. Hal ini disebabkan bukan karena kecilnya represcntasi kaum wanita tetapi karena lambatnya proses perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa keikutsertakan kaum perempuan di kancah dunia politik akan membahwa dampak buruk yaitu ketidakstabilan dalam keluarga sehingga kaum pria enggan untuk memberikan tempat bagi wanita di dunia politikSebagai penelitian kualitatif dengan perspektif kritis, dalam tesis ini digunakan metode analisis wacana dengan paradigma kritis. Yaitu, model wacana critical discourse analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Teori ini menggabungkan tiga dimensi dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana (discourse practice) dan praktik sosial budaya (sociocultural practise). Selanjutnya analisis teks yang digunakan berdasar teori Pan dan Konsicki.Hasilnya dari frame yang ditemukan bahwa Metro TV, stasiun televisi yang mengukuhkan diri sebagai Election Channel menonjolkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perlu mendapatkan perhatian lebih. Sanyak caleg perempuan yang berkualitas dengan visi dan misi yang jelas harus terhadang dengan kendala-kendala yang disebabkan oleh budaya patriaki.Penelitian ini juga memakai paradigma kritis. Dalam ilmu komunikasi dan kajian media, paradigma kritis sering dipakai dalam penelitian terutama dalam mengungkapkan bagaimana suatu teks muncul di masyarakat. Di dalam paradigma kritis terdapat cultural study, the critical theory. feminism, reception theory dan semiotic. Data ideologi sendiri merupakan kata yang penting dalam teori kritis. Definisi ideologi adalah sekelompok ide yang menjadi struktur dasar sebuah grup, sebuah sistim representasi bagaiman suatu grup atau individual melihat keadaan di sekelilingnya. Produksi teks yang diteliti mencerminkan bagaimana ideologi pengelola Metro TV yang berfungsi sebagai perpanjagnan tangan dari sekelompok pemegang kckuasaan. Maka isi media itu tentu tidak bertentangan dengan kepentingan mereka.

---

The main issue in 2004 election, especially in the upcoming of the last . July 5th, 2004 legislative candidate election was how to increase the number of women in politics. The debates were focused on the women's performance in politics and unfulfilled quota of 30%.Women's participation in political world is still not well represented, not because of the small number of representation, but merely in view of the fact that changing the opinion that women's participation in politics will bring instability in their family's life. That is the reason why men are not eager to give place to women in political world.As a qualitative research with crisis perspective, this thesis will use critical discourse analysis (CDA) from Norman Fairclough. This theory combines three dimensions in communicative events which are text, discourse practice and sociocultural practice. Next, the text analysis that will be use is based on Pan and Konsicki theory.The result from the frame the has been discovered by Metro TV, TV station that proclaimed as the Election Channel, was women's representation in politics needs more attention, since many women candidates the have a quality vision and a clear mission stumbled by patriarchal culture.This research was also using a critical paradigm, in communication science and media presenting is use to discover how a text emerge in society. Inside critical' paradigm there are cultural study, the critical theory, feminism, reception theory and semiotic. The word ideology it self is an important word in critical theory. Definition of ideology is a group of ideas that become a base of a group, a representing system or how a group or individual see their surrounding. The researched on the text production reflects on how Metro TV ideology functions as the helping hand from the people in power, so they would not go against their interest."

"Since antiquity, representation (henceforth: RPT) has been a fundamental concept in aesthetics and semiotics. It has also been a crucial concept in political theory, forming the basics of representational theories of sovereignty, legislative authority and relations of individuals to the state (Lenthriccia, 1990, 11-13).In contemporary theories of RPT, both definitions have intersected. Relationship between language & politics is crucial to much contemporary works on RPT. Recent criticism also focuses on the links between texts and power. All RPTs have, either explicitly or implicitly, a political content. (Childers, 1995: 260-261).RPT has also been an issue of importance for post colonialists and feminists. RPT is an area of contestation between the dominant and the dominated (Ascroft, 1995: 85-87). Hall (1990: 222-237) problematises the concept and relates it to (cultural) identity and speaking position. According to Hall. (cultural) identity is a process, always constituted within RPT, which in turn, produced from a particular speaking position-a particular time and place. van Toorn (1995:1-12) distinguishes two kinds of speaking-position, those are fixed unitary-speaking position and postmodern speaking-position.RPT is a relevant issue in a multicultural and a settlers' community like Australia. The fact that Australia has over a hundred ethnic groups as its population and that since 1973, multiculturalism has been launched to manage migrants' population, does not automatically increase the participation of non-Anglo-Celtic (women) immigrants in political, economic or even in social and cultural arenas. Non-Anglo-Celtic women (henceforth: NAC women) immigrants are still doubly-marginalized. They are invisible and hardly represented in the dominant Anglo-Celtic discourse. They are marginalized in the dominant women's anthologies or also in their own ethnic's (male's) anthologies. When represented, they are -represented stereotypically as the Other, problem, victim or as a threat. And yet, they had contributed quite significantly in the development of (public) services and in manufacturing industry. They also have their own share in promoting Australia as a multicultural society through their cuisine, costume, dancing and other cultural artifacts.However, since the 1970s, the situation has changed gradually with the increasing quantity and quality of multicultural women writers articulating their own (migrant) experiences. In this study, I use the term 'multicultural women-texts' for all kinds of cultural expressions produce} by the NAC women. those are writers or cultural producers coming from outside British, Irish and indigenous backgrounds. The term `multicultural texts' has more positive connotation than migrants' atau ethnic (minority) writings. The term 'ethnic' or 'migrant' is problematic as it has always been associated with socio-historical writings which has no cultural capital and thus, classified as popular or marginal writings. Sneja Gunew is highly critical and suggests that the term should be deconstructed. Therefore, this study uses the term 'multicultural women-texts'.This study on "the politics of representations in multicultural women's discourse in Australia" is therefore based on the following reasons: (i) study about RPT has not iniated in Indonesia and yet, it is an important topic which has gained currency in Australia, (ii) the study on gender and ethnicity is relevant for our national context as Indonesia is multi-ethnic and is still in the process of developing gender-awareness across sectors.The questions formulated in my study are: (i) how are the stereotipic-RPTs on NAG women immigrants constructed through the dominant texts, popular novel They're a Weird Mob (henceforth:TWM), images from Immigrants in Focus (henceforth: IMF) and from For Love or Money (henceforth:FLM), Pauline Hanson's Maiden Speech(henceforth: PI-I) and through the multicultural women-texts, confession Give Me Strength(henceforth: GMS) and film Silver-City (henceforth: SC), (ii) how both experimental and transgressive multicultural women-texts Oh Lucky Country (henceforth:OLC) and Red Roses (henceforth: RR) re-construct alternative RPT which in turn, interrogate the previous stereotypic RPT of NAC women immigrants, constructed through the above six texts.Therefore, the purposes of the study are (i) to identify and to formulate the stereotypic RPTs of NAC women immigrants through the dominant Anglo-Celtic texts, TWM, IMF, FLM, PH and through multicultural women-texts, GMS and SC, (ii) to elaborate how transgressive multicultural women-texts, OLC and RR deconstruct the stereotipic RPT of NAC women and thus, re-construct the alternative RPTof an independent, assertive and sexually-liberated persona in OLC and of a feminin and cosmopolitan persona in RR.The fact that multicultural women-texts is still considered as marginal and the fact that this study uses different kinds of cultural products-popular novel, parliamentary speech, images, confession, film and highly experimental novels, it inevitably makes Cultural Studies (henceforth: CS) as the most-appropriate approach. Because (I) CS does not distinguish high culture from low culture, (ii) CS has developed interests in marginal groups; women, ethnic-minorities, black and so forth (During:1994, 2-20), which fits in with the topic of the study, (iii) CS regards all texts or discourses as politically and ideologically, rather than aesthetically, positioned (Storey, 1996:2) and hence, it would be instrumental for exposing the hegemonic practices of the Anglo-Celtic, discourse and consequently, for empowering the multicultural women-texts.Assuming that there are stereotipic RPT on NAC women immigrants, this study is designed as the following:(i) to identify and formulate the stereotipic RPT of NAC women through the dominant texts-TWM, Pt-I, IF - from which they are excluded and not represented and through FLM, in which they are represented as the Other, problem and victim. In short, they are either, silenced or represented stereotipically as a collective, anonimous, unskilled, domestic and proved to be victimised, in the dominant texts. Multicultural women-texts, GMS and SC, give them voices to `speak up' in the first-person account about their own migrant-experience. ironically both texts (re) represent NAC women immigrants as the Other, problem, victim and threat of their own (ethnic) patriarchy.The NAC women are represented as being doublymarginalisedlopressed. They are opressed by their own patriarchy which position them as as dependent (mother, wife, daughter, fiancee) and caught up in the domestic-sphere (cooking, washing, sewing, chlild-rearing). They are also represented as controlled and conditioned by the institutions of womanhood (virginity, respectability, innocence), marriage and motherhood (reproduction, child-birth, child-rearing).At the workplace, they are marginalized and work as domestic, seamstress, factory-worker, dress-maker, hairdresser. They are proned to be victimized and sexually abused as occurred to the leading character in SC. However, the NAC women in GMS and SC is finally represented as gaining material-success and stepping up the social-ladder and therefore, they express their gratitude?s for having migrated to Australia. The NAC woman in SC is even represented as having adopted the Australian :".'ay. In short, both texts reinforce the dominant Anglo-Celtic discourse.(ii) to deconstruct the stereotypic RPT and to re-construct the alternative RPT of the NAC women immigrants in both experimental and transgressive multicultural women-texts, OLC dan RR. This study uses two perspectives from CS- gender and ethnicity- to address the problems of stereotypic RPT and to empower the multicultural women-texts.To deconstruct the stereotypic RPT and to re-construct the alternative RPT, this study uses the intersection between feminists' discourse on the body and sexual politics and the discourse on loving ethnicity, adapted from bell hooks' loving blackness (1992: 2-20) to polities the private issues- womanhood, virginity, marriage, motherhood including the `myth' about the passivity of female sexuality-in the public sphere in order to deconstruct the male-chauvinistic Anglo-Celtic discourse and to reconstruct the NAG women in OLC as an independent, assertive, radical, sexually-liberated persona. The NAC women are not domesticated but represented as leading a public life and rejecting the concept of womanhood, virginity, marriage and motherhood.To deconstruct the stereotipic RPT in the previous texts and to reconstruct an alternative RPT on NAC women in RR, this study uses the feminists' discourse on female desire (Coward, 1984). This study examines how RR deconstructs the RPTs of NAC women as the Other, problem, victim, threat or as the authentic ethnic other (TWM, PH, 1F, FLM, GMS, SC) and also as a radical and sexually-liberated persona (OLC) in order to reconstruct the NAG woman subject as a feminin and cosmopolitan persona.Using female desire, this study analyses that the NAC woman subject in RR uses consumer culture to sustain themselves- with cosmetics, perfume, fashion, food, exercises and other consumer-products of lifestyles-and to reconstruct a multiple identities- as a pilot, doctor, cabaret-singer, ballerina and so forth. The NAC woman moves in both private and public spheres and celebrates `womanhood', 'motherhood', cooking, fashion and other activities previously condemned by feminists. The NAC woman subject is also not caught up in conflict with the dominant Anglo-Celtics.Summarizing the findings, this study identifies a couple of points to be raised. First, RPT is an important concept which could be politised for controlling/marginalizing or for empowering the represented object. Second, NAC women experiences are diverse, not unified. Third. 'gender and ethnicity' are instrumental for dismantling both the Angle and non-Anglo-celtic patriarchy and hence, for promoting the diversity of women-experiences.This study on gender and ethnicity is relevant for our national context as Indonesia is a multi-ethnic society which is in the process of developing gender-awareness across the board. Double-marginalization faced by the NAC women in Australia is parallel with the othering of ethnic-minority women in Indonesia from Arab, Chinese, Indo-Dutch descents and others). The mass rape of Indonesian-Chinese women in May 1998 and the sexual violence suffered by Acehnese women are all double-oppression against these ethnic-minority women.Monitoring the current public debate on gender (perspective) in our national context, this study wants to share perceptions and conclusion. First, difference amongst women's constituencies is as important as difference between women and men. It is a primary challenge for Indonesian feminists to manage and to capitalize on the diversity of its constituencies so as not to repeat the hegemonic practices of Western feminism and patriarchy which had homogenized or eliminated the Other. Second, RPT of Indonesian women (and its constituencies) are important to be empowered. Intervention should be made to reconstruct a new alternative RPT of Indonesian women. However, it is crucial to have media with gender-awareness to promote the new empowering RPT of Indonesian women."

"Pada musim gugur 1918 Presiden Woodrow Wilson berpidato di hadapan para anggota Senat Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa negara sedang berjuang untuk "to make the world safe for democracy". Untuk mencapai tujuan tersebut, beliau membutuhkan pertolongan. Ia mengatakan, "I ask that you lighten them and place in my hand instruments ... which I do not now have, which I sorely need, and which I have daily to apologize, for not being able to employ" (Chafe, 1976: 3).Terjemahannya: "Saya meminta kamu untuk meringankan beban mereka dan memberi saya "alat bantu", dimana saya tidak mempunyainya dan sangat saya butuhkan; dari hari ke hari saya minta maaf karena belum sempat memperkerjakan mereka."Instrument yang dimaksudkannya adalah pertolongan yang dapat diberikan oleh kaum wanita. Satu tahun kemudian, pemerintah menyetujui hak pilih bagi kaum wanita yang dituangkan kedalam Amandemen ke-19 setelah disetujui oleh semua negara bagian (Chafe, 1976:3). Melalui perjuangan selama lebih dari setengah abad, pergerakan wanita berhasil memasuki kancah politik, terutama dengan diterimanya secara resmi hak pilih bagi kaum wanita.Pergerakan wanita yang penulis maksudkan adalah pergerakan wanita baik itu gerakan para feminis di Amerika maupun gerakan untuk menonjolkan hak pilih saja. Menurut kamus Webster gerakan feminisme di Amerika dikatakan sebagai gerakan akan persamaan hak antara pria dan wanita di bidang politik, ekonomi dan social, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita, sedangkan yang dikatakan "woman suffrage" lebih dikhususkan pada bidang politik yang menuntut hak pilih bagi wanita.Diterimanya hak pilih bagi wanita menandakan bahwa wanita diterima untuk ikut serta berpolitik. Politik dapat diartikan secara luas adalah interaksi antara individu-individu dengan lembaga-lembaga yang menyusun dan melaksanakan cara dan sarana untuk memerintah suatu masyarakat yang terorganisasikan. Secara sempit, seni untuk mempengaruhi, memanipulasi atau mengontrol golongan-golongan utama di dunia terhadap golongangolongan lain yang bertentangan. Walaupun demikian, para pemimpin pergerakan wanita memperingatkan bahwa tugas yang mereka jalankan tidaklah mudah. Hal ini dikemukakan oleh Carrie Chapman Catt, salah seorang pemimpin pergerakan wanita di Amerika. Kutipan di bawah ini diambil dari buku Century of Struggle karya Flexner: "In 1920 Mrs. Catt Warned Suffragists that the franchise was only an entering wedge, that they would have to force their way through the locked door to the place where real political decisions are made, whether an issues or on candidates, you will have a long hard fight before you get behind that door, for there is the engine that moves the wheels of your party machinery ... if you really want women's vote to count, make your way here". (Flexner, 1971:326).Terjemahannya : "Pada tahun 1920 Ny. Catt memperingatkan para wanita yang mempunyai hak pilih bahwa apa yang didapat hanyalah suatu celah, di mana mereka harus memaksakan diri melaluinya yang dikatakan sebagai pintu yang masih tertutup menuju tempat di mana keputusan-keputusan politik dapat mereka buat, baik itu merupakan isu atau kandidat, kamu masih harus berjalan jauh untuk memperjuangkan di belakang pintu ini, karena dari sinilah titik awal digerakkannya roda-roda mesinmu ... kalau kamu betul-betul mau ikut berpolitik, mulailah jalan awalmu di sini".Hak pilih bagi wanita memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut memajukan kesejahteraan masyarakat luas dan membantu kaum pria untuk menjalankan roda pemerintahan. Awal diterimanya wanita untuk ikut secara resmi memasuki bidang politik menggugah penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai mengapa setelah berjuang selama lebih dari setengah abad barulah secara resmi dapat diterima hak pilih itu.Penulis mulai memperhatikan pergantian para pemimpin wanita dalam kurun waktu dua generasi. Penulis mendapatkan adanya perbedaan persepsi mengenai dasar pergerakan yang mereka kemukakan untuk tercapainya cita-cita yang mereka harapkan. Para pemimpin pergerakan wanita generasi pertama mendasarkan alasan mereka pada hak-hak alamiah (natural rights), disamping adanya ikatan perkawinan (marietal bondage). Pemimpin generasi kedua mendasarkan pada pentingnya wanita dalam keluarga. Pendapat para penulis yang menyatakan alasan wanita mengadakan pergerakan antara lain ditulis oleh Mary Wollstonegraf dalam A Vindication of the rights of woman. Dalam buku ini dia menyatakan bila wanita tidak diperlengkapi?"

"ABSTRAKBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa pemerintahan orde baru tampak adanya usaha yang serius dari pemerintah untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Usaha semacam ini memberi petunjuk bahwa wanita diharapkan pula peranannya dalam pembangunan. Harapan pemerintah akan keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan sebenarnya dapat dimengerti terlebih melihat jumlah penduduk wanita yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk pria. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985, jumlah penduduk wanita tercatat 62,4 juta jiwa, sedangkan penduduk pria berjumlah 61,6 juta jiwa1. Penduduk wanita yang besar ini dapat menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Di samping itu UUD 1945 menegaskan bahwa wanita di Indonesia berpeluang sama dengan kaum pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan : 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 di atas mengungkapkan jaminan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membedakan apakah wanita atau pria dalam bidang kegiatan dan hak perorangan artinya kaum wanita juga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan kaum pria dalam masa pembangunan seperti sekarang. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1986 menyebutkan Wanita, baik sebagai warga negara maupun insan pembangunan mempunyai hak kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai wanita. Pada bagian lain GBHN tahun 1996 menyebutkan : Pembangunan politik merupakan usaha pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Sehubungan itu dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu lebih di dorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa. Sedangkan Pudjiwati Sajogyo mengungkapkan "tindakan berupa mengajak wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan bukan saja suatu tindakan efesien, tetapi berarti pula pemanfaatan sumber manusiawi dengan potensi tinggi"2. Pada pandangan lain Hanna Papanek mengatakan : Ada alasan yang sangat sederhana untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai golongan wanita dalam masyarakat manapun. Kita kurang mengetahui tentang wanita daripada tentang pria dalam masyarakat manapun yang pernah dikaji. Dari sudut tinjauan merata terhadap semua pengetahuan yang dikumpulkan oleh para ahli antropologi, ahli, sosiologi, ahli ilmu politik, ahli ilmu sejarah, dan ekonomi, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat sederhana bahwa diperlukan penelitian lebih banyak mengenai wanita dalam hgmpir setiap bidang social budaya yang mungkin ada. Sedangkan T.G. Ihromi mengatakan : Dengan adanya landasan formal dalam GBHN mengenai peranan dan tanggung jawab wanita dalam masa pembangunan maka jelas bahwa proses pembaagunan telah berpengaruh dan dipengaruhi oleh wanita. Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan peran serta wanita dalam segala bidang memberi gambaran pula tentang peran serta wanita dalam bidang politik?. "

"Wilayah pedesaan yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia hingga kini masih menarik perhatian bagi para peneliti dan perencana baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan makin meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perhatian ini terutama dilandasi kesadaran bahwa dalam rangka pembangunan yang tengah digalakkan dewasa ini, maka kebutuhan untuk merangsang wilayah pedasaan khususnya yang ditujukan bagi pengelolaan sumber - sumber alamiah maupun manusiawinya, besar kemungkinan akan mempercepat derap pembangunan.Dalam hubungan ini kenyataan telah mengajarkan bahwa faktor keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat pedesaan mampu ditimbulkan. Alasan pokok yang ditunjuknya adalah seringkali suatu program pembangunan, khususnya yang datang dari "atas-desa" justru memunculkan "keterasingan" bagi masyarakat pedesaan itu sendiri. Padahal yang diharapkan adalah dengan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan di dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan dirasakan sebagai karya seluruh warga masyarakat.l)"

"Penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menjadi wacana yang sering diperdebatkan karena termasuk wilayah khilafiyah dan ijtihadiyah. Penafsiran yang ada masih memperlihatkan bias gender. Pemahaman penafsiran ini berpengaruh pada etika sosial di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat luas umumnya sehingga berdampak pada peran dan kedudukan perempuan, Agar penafsiran tentang kepemimpinan tidak bias gender, perlu diadakan pemberdayaan perempuan melalui para mubaligah. Merekalah penyampai ajaran-ajaran Islam kepada umatnya. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian tentang mubaligah untuk mengetahui pemahaman mereka tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, kemudian dianalisis dengan perspektif gender untuk memperlihatkan pemahaman mubaligah tentang relasi perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mubaligah tentang kepemimpinan perempuan bervariasi karena latar belakang pendidikan agama yang berbeda. Hanya sebagian menyetujui kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan dalam negara (sebagai presiden). Namun seluruhnya menyetujui kepemimpinan perempuan dalam masyarakat pada tatanan yang lebih rendah (bukan sebagai presiden). Mereka yang mengikuti feminisme modern mengakui kesetaraan gender, sedangkan yang dipengaruhi mufasir tradisional tidak mengakuinya.

---

The interpretation of women's leadership in Islam often becomes a debate. It is regarded as a polemic and an exercise of judgment on the basis of the Qur'an and the sunnah. Today's interpretation tends to be gender biased. The understanding of the interpretation influences social ethics, especially for Moslems, and generally for the whole society. It gives an impact on the role and status of women. To decrease the gender bias, women empowerment via mubaligahs (women preachers) is badly needed. It is due to the fact that mubaligahs are persons in charge of transferring Islam teaching to their followers. Consequently, we need a research about the mubaligahs. The research was conducted by using qualitative approach with women's perspective. The data were collected with in-depth interview. Gender-based analysis was used to probe mubaligah's understanding into the relation of women and men. The result reveals that the understanding of mubaligahs is varied because their religious educational background is different. Only some of them acknowledged and the other disagreed with the women's leadership in the family as well as in the society (as president). On the contrary, all of them legitimized with the women's leadership in the society on the lower level (not as president). Some of them approved gender equality (following the concept of modern-Islamic feminism), and the other disapproved (being influenced by the traditional-Islamic interpreter)."