Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peranan wanita dewasa ini semakin berkembang dalam berbagai bidang pekerjaan termasuk dalam bidang militer, Tetapi keinginan wanita militer untuk dilibatkan dalam perang menimbulkan silang pendapat yang cukup tajam di masyarakatnya keinginan ini dianggap sangat kontroversial karena melampaui batas-batas kewajaran seorang wanita, Padahal keikutsertaan mereka dalam perang adalah sangat penting bagi seorang militer dalam meningkatkan karirnya. Oleh karena itu sikap ambivalensi masyarakat Amerika telah menjadi hambatan bagi militer wanitanya. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat Amerika bersifat ambivalen terhadap keinginan wanita militer untuk diikutsertakan dalam perang. Padahal bila ditinjau dari sejarah keterlibatan mereka bukanlah hal yang baru walaupun dengan tugas-tugas yang terbatas. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan teori patriarki gender dan demokrasi sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yanga ada. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, film Courage Under Fire dan G.I. Jane, majalah-majalah koran dan media elektronik internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahannya yaitu penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang adalah karena adanya benturan nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Nilai budaya patriarki yang sudah ada jauh sebelum deklarasi kemerdekaan dikumandangkan dan datangaya nilai demokrasi yang menjadi bagian dari berdirinya bangsa Amerika. Kedua nilai tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakatnya, sehingga memunculkan sikap pro dan kontra, yang pada akhirnya menyebabkan sikap ambivalensi terhadap wanita dalam perang.

---

The Ambivalence of American Society Towards Woman in CombatNowadays, American women take part a lot in any fields of jobs including in the military services. Yet, women's involvement in combat is still highly controversial in American society. In this thesis I want to address the ambivalence in American attitude towards women in combat. As a matter of fact, historically, women's contribution to war is not something new even though the military duties are still limited. Addressing the issue, the writer applies theories of gender, patriarchy and democracy. The methodology used is qualitative, done through literary research, and analysis of two films: Courage Under Fire and G.I. Jane. This thesis concludes that the cause of the ambivalence in the American society is the clash of the patriarchal and the democratic values. These values have been a great influence to the American society. As a result, of the clash of these values, American society shows ambivalent attitude about the woman in combat.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengalaman perempuan sebagai pejuang selama perang kemerdekaan dans setelah indonesia merdeka berdasarkan penurunan dari pelaku sejarah itu sendiri. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa masih banyak hal-hal mengenai pengalaman perempuan yang tidak terkemand dalam buku-buku sejarah indonesia. Dua hal yang diduga dapat menerangkan hal ini adalah kurangnya tradisi menulis dan kurangnya minat para sejarawan terhadap pengalaman-pengalaman perempuan sebagai pelaku sejarah. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang akan menggali lebih banyak mengenai pengalaman perempuan dari pelaku sejarah itu sendiri. Penelitian ini memilih tiga orang perempuan pejuang yang telah dikenal sepak terjangnya dalam lingkungan organisasi perempuan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam.

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa pengalaman dan kepedulian yang kurang lebih sama yang dimiliki oleh tiga pejuang ini. Pertama, dalam perjuangannya perempuan pejuang ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kedua, mereka peduli terhadap isu perempuan, terutama masalah hak perempuan dalam perkawinan dan kesejahteraan ibu dan anak. Ketiga, sifat perjuangan mereka juga dipengaruhi oleh konsep perempuan sebagai ibu abgnsa. Keempat, oleh karena perjuangan mereka sangat diwarnai oleh konsep tersebut, mereka tetap menempatkan identitas mereka sebagai ibu rumah tangga walaupun pada saat bersamaan mereka adalah tokoh publik. Penelitian ini juga menampilkan pengalaman khas perempuan baik sebagai pejuang maupun sebagai istri pejuang. Dalam penelitian ini juga terungkap bagaimana perempuan ini menyikapi kelanjutan perjuangan mereka dalam masa sekarang.

---

ABSTRACT
This study was conducted to obtain a more complete description about women's experience during Indonesian Independence movement and thereafter based on personal life story. This study was based on the assumption that there are still lots more to say about women experience than those we can find in history books. Lack of written tradition and of historians' concerns on women's experience as actor in history are likely to be the reasons behind all this missing information. Therefore, it is necessary to conduct a study which will explore more about women's experience based on the actors' own experience. The method employed in this study is in-depth interviews and three women who are well-known among members of women's organizations, were selected as informants.

This study has identified some common experiences and concerns shared by three women who come from different backgrounds. First, have been greatly influenced by their parents and their families in their struggle. Second, they all concern about women's issues especially on women's right in marriage, mother's and children's welfare. Third, the nature of their struggle are greatly influenced by the concept of women as "ibu bangsa" (mother nation). Fourth, therefore, eventhough they have invaded "public" space successfully, they still retain their niches in "domestic sphere." This study also recaptures and reveals women's unique experience both as fighters and wives of fighters. Some concerns on women's situation in particular and the nation present Indonesia are also raised by the women, such as people's lack of morality and the government's lack of interest in social welfare.

Abstrak :
Masa pendudukan Jepang yang lamanya sekitar tiga setengah tahun, telah membawa pengaruh yang besar pada rakyat Indonesia. Sejarah telah merekam berbagai pengalaman pahit sebagai akibat penjajahan itu. Namun tidak sedikit pula aspek positif yang ditinggalkannya antara lain semangat juang dan semangat kebangsaan. Salah satu dampak yang luas akibatnya adalah mobilisasi masyarakat yang ditujukan untuk membantu usaha perang balatentara Jepang. Segala lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memandang usia dikerahkan pemerintah pendudukan untuk menjalankan tugas-tugas berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Militer. Sudah tentu hal ini tidak dapat dihindari juga oleh kaum wanita di Jawa. Baik dari kalangan elit maupun rakyat umum, di kota maupun pedesaan mereka tidak bisa mengelak dari kewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh penguasa. Tugas-tugas itu baik yang bersifat politis, ekonomis maupun sosial dan budaya tujuannya adalah kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sehubungan dengan itu Pemerintah Militer Jepang yang telah membubarkan semua organisasi politik dan kemasyarakatan ketika datang, mulai membentuk organisasi baru seperti Tiga A, Poetera dan Jawa Hokokai. Sedangkan untuk wanita dibentuk Fujinkai (yang artinya Perkumpulan Wanita) yang memobilisasi kaum ibu dan kaum gadis. Sifatnya herarkis karena yang diangkat sebagai ketua atau pimpinan adalah istri pejabat setempat. Tugasnya adalah membantu garis depan dan memperkuat garis belakang. Bantuan untuk garis depan antara lain latihan PPPK atau kepalang merahan dan dapur umum. Sedang kegiatan di garis belakang seperti menambah persediaan bahan pangan dan pakaian. Namun, latihan kemiliteran diberikan juga kepada para gadis yang tergabung dalam Barisan Srikandi. Mobilisasi kaum wanita ini telah membawa pengaruh pada terjadinya perubahan sosial, hampir di semua sektor kehidupan. Terjadi interaksi yang intensif antara golongan elit dengan rakyat dan antara berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terorganisir telah memungkinkan terjadinya perubahan peran dari kaum wanita. Kesemuanya ini sangat penting bagi usaha mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17-8-1945. Kaum wanita turut berperan aktif dalam revolusi yang terjadi kemudian.

Abstrak :
Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak. ......With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security.