Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed. This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors. This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets. This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors.

Abstrak :
Penelitian-penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan telah banyak dilakukan, terutama dalam menggunakan perspektif antropologi. Dalam antropologi, kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan masih dianggap memiliki cakupan yang luas, karena penderitaan perempuan yang diakibatkan oleh faktor sosial dan budaya yang terjadi di masing-masing masyarakat. Ini kemudian berdampak juga kepada isu shelter perempuan korban kekerasan, dimana terdapat cakupan luas antara frontliner dan shelter dimana diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berakar dari faktor sosial dan budaya yang sama di dalam masing-masing masyarakat. Ini menyebabkan batasan antara kekerasan, korban, frontliner, dan shelter mengalami pemudaran. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan bibliografi beranotasi dari tulisan-tulisan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan. Penulis akan melihat dan mengkategorisasi tema-tema yang muncul di dalam tulisan-tulisan tersebut untuk memahami bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dan shelter untuk perempuan korban kekerasan dikaji dari perspektif antropologi. ......Much research on violence against women and shelters for women victims of violence have been carried out, especially using an anthropological perspective. In anthropology, gender-based violence or violence against women is still considered to have a broad scope, because of the suffering of women caused by social and cultural factors that occur in each society. This then has an impact on the issue of shelters for women victims of violence, where there is wide coverage between frontliners and shelters which is caused by policies rooted in the same social and cultural factors in each community. This causes the boundaries between violence, victims, frontliners, and shelters to be blurred. In this thesis, the author will present an annotated bibliography of writings on violence against women and shelters for women victims of violence. The author will look at and categorize the themes that appear in these writings to understand how the issue of violence against women and shelter for women victims of violence are studied from an anthropological perspective.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

This study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women.

Abstrak :
Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan, kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dirasakan semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT). Selama ini kekerasan dalam rumah tangga diyakini merupakan akibat dari adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri yang mengakar dari budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita. Sebelum adanya UU Anti KDRT, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang ternyata masih mengandung banyak kelemahan karena memuat beberapa ketentuan yang mencerminkan budaya patriarki tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan perbandingan terhadap kedua undang-undang tersebut untuk melihat sejauh mana Undangundang Perkawinan yang telah berlaku lebih dahulu mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dan bagaimana UU Anti KDRT memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU Anti KDRT memuat ketentuan-ketentuan yang berisi perlindungan terhadap perempuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU Perkawinan, yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan besar dan terobosan hukum dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Dengan disahkannya UU Anti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum dan bukan lagi merupakan masalah domestik/privat yang tidak boleh dicampuri orang lain.

Abstrak :
Skripsi ini membahas novel 'Jangan Ucapkan Cinta' karya Mira W yang memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan di dalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari kekerasan terhadap kondisi psikologis tokoh perempuan dalam novel Jangan Ucapkan Cinta melalui pendekatan gender dan psikologi sastra. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan berbagai macam dampak pada kondisi psikologis tokoh. Dampak tersebut meliputi perubahan sikap, perburukan kondisi kejiwaan, usaha untuk meminimalkan kekerasan yang dialami, terisolasi, timbul perasaan tidak berdaya, sikap menyalahkan diri sendiri, timbul ambivalensi atau kebingungan, penurunan harga diri, serta muncul harapan bahwa keadaan akan semakin membaik. ...... This undergraduate thesis discusses a novel called 'Jangan Ucapkan Cinta' by Mira W. The mentioned novels plot mainly focuses on love conflicts between the characters, but also depicts violence against women as a form of gender bias. The main purpose of this research is to analyze the result of violence to womens psychological condition through women characters in the novel. As a result, it is concluded that the impact of womens violence includes change of attitude, worsened mental health, attempt to hide the truth about violence, getting isolated, feeling powerless, self-blaming, ambivalence or confusion, decreased confidence, and hoping the situation would become better.

Abstrak :
Kajian ini menganalisis bagaimana media massa yaitu koran Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965 melakukan konstruksi kejahatan terhadap Gerwani. Kajian ini menggunakan data sekunder yang berasaal dari pemberitaan Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha periode Oktober 1965-April 1966 yang tersedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu data sekunder juga diambil tulisan Saskia WIeringa yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI dan Benedict Anderson yang berjudul ldquo;How Did the Generals Die?'. Data sekunder dianalisis menggunakan teori Politik Seksual oleh Kate Millett 1970 dan teori Amplifikasi Penyimpangan oleh Stanley Cohen 1972 . Analisis menunjukkan bahwa konstruksi terhadap Gerwani sebagai perempuan jalang adalah hasil dari amplifikasi penyimpangan yang menyebabkan moral panic sehingga terjadi kejahatan kebencian terhadap Gerwani. Semua ini merupakan sebuah bentuk dari kekerasan berbasis gender. ......This study analyze how the mass newspapers, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, after the 30 September 1965 Movement constructed Gerwani Indonesian Women's Movement as criminals. This study used secondary data sources from Angkatan Bersendjata and Berita Yudha articles ranged from October 1965 to April 1966 which available at Perpustakaan Nasional Republik Indonesia National Library of Republic of Indonesia. The author also used works by Saskia Wieringa titled Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI and Benedict Anderson, 'How Did the Generals Die'. These secondary data analyzed with Kate Millett's Sexual Politic theory 1970 and Deviancy Amplification theory by Stanley Cohen 1972. The result was the construction of Gerwani as sexually deviant was the effect of deviancy amplification which caused moral panic that leads to hate crime against Gerwani. These whole proccess is a form of gender based violence.

Abstrak :
Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies. This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan kajian kriminologi terhadap objektifikasi tubuh perempuan yang terjadi pada model perempuan (Jessy dan Fei) sebagai penampil dalam fenomena Sexy Car Wash. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode feminis yang bertujuan untuk melihat opresi tubuh perempuan yang terjadi dalam praktik Sexy Car Wash. Peneliti menggunakan teori feminis radikal untuk menjelaskan objektifikasi yang terjadi dan didukung oleh konsep komodifikasi dan kapitalisme. Ditemukan bahwa model perempuan dalam Sexy Car Wash terobjektifikasi secara seksual oleh sistem budaya patriarki yang melekat pada hobi maskulin laki-laki, yaitu otomotif, yang dikomodifikasi oleh kapitalisme. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa objektifikasi tubuh perempuan pada Jessy dan Fei merupakan kejahatan terhadap perempuan karena telah mengopresi tubuh perempuan sebagai objek hiburan semata dalam hobi otomotif dan melahirkan adanya objektifikasi lanjutan yang terealisasikan dalam escorting dan prostitusi online.

---

ABSTRACT
This study focus on women?s body objectification based on two case studies from two models (Jessy and Fei) as performers in the Sexy Car Wash phenomenon. This research used feminism method which aims to see women's body operation that occurs in Sexy Car Wash practice and discuss it in criminological perspectives. In discussion sesion, researcher used radical feminism theory to explain objectification that is supported by commodification and capitalism concepts. This research found that women models in the Sexy Car Wash are sexually objectified by patriarchy culture system that attached to men?s masculine hobby, which is automotive, that is commodified by capitalism. In the end, this research found that women?s body objectification againts Jessy and Fei is a crime againts women, because it has been oppressing the women?s body as an object of entertainment in automotive hobby and inflicts to their continued objectifications that are realized in escorting and online prostitution.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama bertahun-tahun, para wanita Inggris ditolak untuk menggunakan hak pilih dan memberikan suara untuk menentukan bagaimana negara mereka dijalankan. Mereka dipandang kurang mampu daripada pria untuk bertugas menjalankan negara. Film Suffragette 2015 yang disutradarai oleh Sarah Gavron bercerita tentang hak pilih perempuan di Inggris pada tahun 1911-1913 dan bagaimana wanita-wanita ini menderita dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kampanye suffragette diperintahkan oleh dan bagi wanita yang mengharapkan tidak hanya pemungutan suara, tetapi juga amandemen sosial yang lebih luas yang akan mengakhiri standar ganda seksualitas serta peran awam perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Makalah ini membahas hubungan antara kegilaan wanita dan legitimasi kekerasan terhadap militan suffragette. Konsep ldquo;kegilaan wanita rdquo; yang ditulis oleh Ussher 1991 dan artikel-artikel lain tentang kekerasan perempuan pada wanita adalah konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana kegilaan wanita digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap wanita-wanita anggota suffragette dan reaksi militan terhadap perlakuan yang diberikan kepada mereka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kegilaan digunakan sebagai label yang diberikan oleh Pemerintah Inggris untuk menekan tindakan wanita progresif, seperti militant suffragette, dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur yang belum pernah membahas tentang hubungan antara wanita suffragette dan label kegilaan , memberikan kerangka kerja untuk memahami penggunaan label kegilaan sebagai penyakit perempuan.

---

ABSTRACT
For years, British women were denied a vote and a say in how their country was run. They are seen as less capable as men to actually be in charge for running the country. The film Suffragette 2015 directed by Sarah Gavron tells a story about women rsquo s suffrage in the United Kingdom in 1911 1913 and how these women were suffering in fighting for their rights. The suffragette campaign was commanded by and for women who expected not only the vote, but also broader social amendments that would end the double standard of sexuality as well as women 39 s subservient roles in the family, education, and employment. This paper discusses the relation between the ldquo women rsquo s madness rdquo and the legitimation of violence towards the suffrage militants. Ussher rsquo s 1991 concept of women rsquo s madness and other articles on violence on women are the concepts used in understanding how women rsquo s madness is used to legitimize violence against suffragette women and the militant rsquo s reaction towards the treatment. Research finding reveals that the madness is used as a label given by the British Government to suppress the action of progressive women, such as the Suffrage militants, by using violence and torture. This study contributes to the scarce literature on the relation between the suffragette women and the label ldquo madness rdquo , providing a framework for understanding the use of the label ldquo madness rdquo as a female malady.