Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karyawan merupakan aset bagi suatu perusahaan, maka mereka harus sehat. Tidak hanya fisik namun juga mental dan sosial, sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengctahui hubungan antara stres kerja dengan gangguan mental emosional. Metode : Penelitian ini menggunakan disain kros-seksional terhadap 189 subjek penelitian yang terdiri dari karyawan administrasi dan karyawan lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi data umum sosiodemografi, pengukuran stres kerja dengan menggunakan kuesioner Survai Diagnostik Stres, penilaian gangguan mental emosional dipergunakan kuesioner Symptom Check List 90 (SCL-90), dan penilaian stres yang ada pada kehidupan seseorang menggunakan kuesioner Skala Holmes Rahe. Hasil : Karyawan yang diduga mengalami gangguan mental emosional, ditemukan sebesar 49,2%. Prevalensi karyawan administrasi lebih rendah dari karyawan lapangan (47,4% : 51,1%). Gejala gangguan mental emosional yang paling banyak adalah psikotisme (48,38%) dan somatisasi (46,24%). Karyawan administrasi mengalami stres kerja Iebih besar dibandingkan dengan karyawan lapangan. Karyawan dengan stres sedang mempunyai risiko 3,51 - 7,52 kali lebih besar, dan stres tinggi mempunyai risiko 5,69 - 97,50 kali lebih besar untuk mengalami gangguan mental emosional dibanding dengan stres rendah. Semua stresor kerja mempunyai hubungan bermakna dengan gangguan mental emosional namun yang paling dominan adalah stresor pengembangan karier. Untuk faktor karakteristik tidak mempunyai hubungan bermakna dengan gangguan mental emosional namun faktor umur, pendidikan dan jenis pekerjaan, mempunyai hubungan bermakna dengan stres kerja, dan yang mempunyai hubungan bermakna paling dominan dengan stres, kerja adalah pendidikan. Kesimpulan : Stresor kerja berpengaruh terhadap timbulnya gangguan mental emosional. Beberapa faktor karakteristik (umur, pendidikan, jenis pekerjaan) berpengaruh terhadap timbulnya stres kerja namun tidak sampai menimbulkan gangguan mental emosional.

---

Analysis of the influence of work stressor to mental emotional disorders among the agency and terminal company PT "S" Jakarta, 2001.Background and objective : As an asset to a company, employees must stay healthy. Not only physically but also mentally and socially, to be productive in term of social and economical aspects. The aim of this research is to study the relationship of work stress and mental emotional disorders. This study was using cross sectional design with a sample of 189 subjects. The data collected were data of socio-demography, measurement of work stress using "Survai Diagnoslik Srres" questionnaire, measurement of mental emotional disorders using Symptom Check List 90 (SCL-90) questionnaire, measurement of stress to the life of a person using Holmes Rohe Scale questionnaire. The employees who assumption had mental emotional disorders in this population was 49,2%. Administrative employees were less than field employees (47,4%: 51,1%). The dominant symptoms of mental emotional disorders were psycotism (48,38%) and soniatisation (46,24%). The administration employees had more work stressed than fields employees. Employees with moderate stress have a risk 3,51 -- 7,52 times more and high stress have a risk 5,69 - 97,50 times more for mental emotional disorder than those having low stress. All the work stressor had significant relationship to mental emotional disorders but the most was career development. Characteristic factor has no significant relationship with mental emotional disorders. On the other side age, education and type of work were significant with work stress and the most was education. Conclusion : Work stressor influenced the occurrence of mental emotional disorders. Some characteristic factors (age, education, type of work) would be able to influence the occurrence of work stress, but they did not create mental emotional disorders."

"Pengukuran kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) selama ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7401KMK.0011989 tanggal 28 Juni 1989, Nomor : 8261KMK.01311992 tanggal 24 Juli 1992 dan Nomor : 1981KMK.01611998 tanggal 24 Maret 1998.Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, merupakan upaya penulis untuk membandingkan pengukuran kinerja yang selama ini telah berlaku di PT Perusahaan Gas Negara (Persero). Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan dan keuangan, merupakan aspek-aspek yang dibahas didalam penulisan tesis ini. Mengingat bahwa unsur-unsur dalam Balanced Scorecard sebagian besar telah ikut mewarnai pengukuran kinerja selama ini, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Balanced Scorecard telah diterapkan di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) meskipun belum sepenuhnya sempurna. Dalil pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) memperoleh skor 65.5. (enampuluh lima koma lima) yang berarti mempunyai kinerja "Baik", dengan rincian : aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22.5 (duapuluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) (sebelas) dengan predikat "Baik", dan aspek pelanggan memperoleh skor 8 (delapan) dengan predikat "Baik", sedangkan dari hasil keuangan mendapatkan skor 24 (duapuluh empat) dengan predikat "Baik"."

"Pengukuran Kinerja Perusahaan Asuransi Kerugian selama ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan khususnya bagi perusahaan asuransi BUMN dan anak perusahaan BUMN seperti PT Asuransi Jasaraharja Putera yang 60% sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero).Di tengah derasnya arus dan semangat reformasi, pemerintahan kabinet reformasi mencanangkan program privatisasi, restrukturisasi, dan reorganisasi BUMN termasuk anak perusahaan BUMN. Dalam kaitan Reformasi BUMN tersebut 13 (tiga belas) perusahaan asuransi di lingkungan BUMN termasuk PT Asuransi Jasaraharja Putera, telah dilakukan 'due diligence' atau pemeriksaan keuangan secara mendalam untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kinerja masing-masing perusahaan tersebut sebagai pertimhangan pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN.Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai pegawai PT Jasa Raharja (Persero), penulis merasa terpanggil untuk melakukan pengukuran kinerja PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu pendekatan 'Balanced Scorecard'. Dalam rangka memberikan hasil pengukuran yang dapat mempresentasikan kondisi dari perkembangan kinerja PT Asuransi Jasaraharja Putera, maka penulis melakukan penelitian untuk mengukur kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 1995 s/d 1999 dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis mendistribusikan kuesioner kepada responden di 6 (enam) Kantor Cabang PT Asuransi Jasaraharja Putera. Sedangkan data sekunder, penulis melakukan analisa data yang diperoleh dari Kantor Pusat PT Asuransi Jasaraharja Putera.Pengukuran kinerja dengan pendekatan 'Balanced Scorecard' yang meliputi pengukuran kinerja dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek keuangan dilakukan secara deskriptif analisis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan melakukan pendekatan 'Balanced Scorecard'.Dari pengukuran kinerja dengan pendekatan 'Balanced Scorecard' tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan PT Asuransi Jasaraharja Putera memperoleh skor 66 yang berarti mempunyai kinerja "Baik", dengan rincian : aspek pertumbuhan dan pembelajaran memperoleh skor 23 dengan predikat "Baik"; aspek proses bisnis internal memperoleh skor 8 dengan predikat "Baik"; dan aspek pelanggan memperoleh skor 8 dengan predikat "Baik"; sedangkan dari aspek keuangan mendapatkan skor 27 dengan predikat "Baik Sekali"."

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal dan aspek pertumbuhan pembelajaran. Semua aspek ini secara komprehensif dijelaskan dengan metode Balanced Scorecard. Pada kesempatan ini metode Balanced Scorecard diterapkan di Universitas Lambung Mangkurat.Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa :- Aspek keuangan terlihat secara umum dari tahun anggaran 1998-2001 dinyatakan baik. Hal ini merupakan prestasi baik Universitas Lambung Mangkurat dalam mengupayakan efisiensi anggaran. Pada tahun 1998 (101,5), tahun 1999 (107.1), pada kedua tahun ini masuk kategori level Sehat pada bobot perhitungan yang lebih dari rasio 100, dan di tahun 2000 (111.95), tahun 2001 (112.66) masuk kategori Sehat Sekali dengan melebihi rasio 110.- Aspek pelanggan, hanya dua variabel yang baik diterapkan di Universitas Lambung Mangkurat yaitu variabel assurance (82.04) dan tangibility (98.02), sementara variabel lain masih rendah tingkat kepuasan pelanggannya seperti reliability (74.82), responsiveness (72.15) dan empathy (73.74).- Aspek proses bisnis internal, penelitian menunjukkan 48.9 % responden menilai sudah baiknya layanan yang Universitas Lambung Mangkurat berikan kepada pelanggannya.- Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat telah menerapkan budaya pembelajaran organisasi, pembaharuan organisasi, pemberdayaan individu, tetapi hal ini belum didukung oleh pengembangan teknologi dalam organisasi. Disamping itu, faktor kepuasan kerja pegawai Universitas Lambung Mangkurat umumnya sudah cukup baik, persentase tertinggi responden menyatakan puas 54.8%, dan 11.6% meyatakan sangat puas.Secara gamblang pendekatan Balanced Scorecard membuktikan lebih komprehensif dalam menjelaskan kinerja karena mencakup aspek finansial dan nonfinansial. Dan ada keseimbangan dari setiap aspek, baik aspek keuangan, proses bisnis internal, pertumbuhan pembelajaran dan pelanggan, sehingga pencapaian hasil pelaksanaan lebih efisien dan efektif."

"Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah peran suatu birokrasi pemerintahan daerah dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi, menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.Melalui peran suatu organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten yang efektif dalam mengendalikan roda pemerintahan pada suatu Daerah Kabupaten, maka diharapkan segala bentuk kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat pada Daerah tersebut dapat menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada Hubungan Kerja antar Unit pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.Data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut, didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data terbagi 2 (dua) yaitu data primer dimana informan digunakan untuk memperoleh data tentang jaringan sosial diantara pegawai dengan penentuan informan sesuai tujuan (purposive). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat pada buku-buku, jurnal dan beberapa lembaran daerah. Prosedur pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dari keseluruhan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya setiap data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan teori untuk mengetahui maksud serta maknanya sesuai dengan tujuan penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Sumedang terdiri dari unit-unit yang membutuhkan penataan hubungan kerja agar dapat efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi seperti organisasi Sekretariat Daerah, makin besar kebutuhannya akan penataan hubungan kerja. Dengan kata lain jika kompleksitas meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan penataan hubungan kerja.Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan formalisasi sebagai sebuah standardisasi dalam melakukan hubungan kerja antar unit sehingga mendorong koordinasi.Formalisasi dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, berupa peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Peraturan dalam hal ini berupa pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada individu atau unit-unit tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan kerja antar unit. Prosedur adalah rangkaian langkah kegiatan yang disusun secara berurut untuk diikuti oleh pegawai. Sedangkan kebijaksanaan adalah pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan agar diikuti oleh pegawai.Hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, memperlihatkan bagaimana sentralisasi terjadi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari bawah. Jadi sentralisasi dalam hal ini bukan berarti pengambilan keputusan semata-mata mutlak dari seorang Top Pimpinan seperti Bupati, tapi sentralisasi juga mempertimbangkan desentralisasi dari pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan berada pada tingkat menengah seperti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.Sentralisasi bersandar pada informasi yang diberikan oleh individu yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki vertikal, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengkomunikasikan yang mereka inginkan. Setelah dikumpulkan, informasi tersebut harus diinterpretasikan. Interpretasi tersebut kemudian diteruskan sebagai saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Atas dasar saran tersebut pengambil keputusan membuat pilihan, selanjutnya otorisasi berada pada pengambil keputusan untuk mengambil keputusan.Jadi modal sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada adanya penerapan aturan-aturan formal pada sebuah struktur formal dalam menata hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang."