Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perdagangan internasional adalah salah satu aspek dari kehidupan dimana masyarakat dapat memiliki akses terhadap barang-barang yang pada umumnya susah untuk dijangkau. Untuk mengatur aspek perdagangan internasional, sebuah organisasi diperlukan untuk kepentingan tersebut. World Trade Organization merupakan organisasi yang memiliki fungsi umum sebagai pengatur perdagangan internasional dalam segala aspeknya seperti Langkah-langkah perdagangan, tarif, dan penyelesaian sengketa. Diantara instrumen-instrumen yang dapat dipakai untuk memfasilitasi perdagangan adalah safeguard measure. Safeguard measures memberikan perlindungan terhadap produk yang diimpor dengan jumlah banyak dan dapat menyebabkan atau akan menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik negara pengimpor. Regional trade agreements merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara untuk tujuan perdagangan yang dapat memberi keuntungan bagi mereka seperti pengurangan tarif impor untuk negara-negara yang masuk dalam perjanjiannya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaturan safeguard measure seperti yang tertuang dalam aturan World Trade Organization dan aturan dalam regional trade agreements dengan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam perbandingan aturan-aturannya, seperti jangka waktu, proses notifikasi, kenaikan tarif terhadap produk impor dan proses investigasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dalam regional trade agreements berbeda dengan aturan dari World Trade Organization karena mereka saling melengkapi dan anggota regional trade agreements merupakan anggota World Trade Organization juga. ......International trade takes part of everyday life to receive products that are normally unavailable. To govern the aspect of international trade, an organization was created for the purpose of it. The World Trade Organization acts as the premier organization in regulating international trade in all its aspects such as trade measures, tariffs, and dispute settlement. Instruments used to facilitate trade are trade remedies with one of them being safeguard measures. Safeguard measures provide protection from imported products that are brought in increased amounts and can or will cause serious injury to a country’s domestic industry. Regional trade agreements are an agreement between two or more countries to partake in a trade agreement that liberalizes tariff for the Parties in the agreement. This thesis will delve to the regulation of safeguard measures in accordance with the World Trade Organization rules as well as the regional trade agreements’ provisions via a judicial normative research method. From the research, there are differences that appear when comparing the provisions, such as difference in duration, notification process, tariff increase to products, and investigation procedures. However, this does not necessarily mean that the regulations under regional trade agreements are different than the World Trade Organization rules as they complement each other, and members of the regional trade agreements are members of the World Trade Organization as well.

Abstrak :
World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan yang hampir mencakup seluruh peraturan perdagangan. Namun, bagian penting dari setiap aspek perdagangan diatur dalam Regional Trade Agreement (RTA). RTA antara EFTA-Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal dan juga pertimbangan apa saja yang mendasarinya. Metode penelitian secara normatif dilakukan untuk mengulas hal tersebut. Serta didukung dengan sifat penelitian yang preskriptif dan juga analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian mengemukakan fakta bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal bila merujuk pada konsesi bea masuk. Namun, cenderung akan membuat perdagangan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Berdasarkan fakta demikian, dapat diketahui bahwa dalam merundingkan perjanjian tersebut, Indonesia kurang mempertimbangan aspek ekonomi dari perjanjian bila diuji menurut neraca perdagangan menurut kode HS tertentu. Sehingga, pertimbangan politik merupakan alasan kuat yang utama mengapa Indonesia menegosiasikan RTA dengan EFTA. Preskripsi yang dapat diberikan terkait perjanjian tersebut adalah pertimbangan ekonomi yang lebih diutamakan merujuk kepada neraca perdagangan di mana Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif terhadap negara calon mitra dalam RTA berikutnya.

---

The World Trade Organization (WTO) is an organization that almost covers all regulations.however, the important part of the trade is regulated in the Regional Trade Agremeent (RTA). The RTA between EFTA-Indonesia raises question of whether will the agreement establish trade more liberal and consider what are underlying it. The reseach method is normatively fulfilled to review the subject. The research is supported by prescriptive feature and also the data is deductively analyzed. The result of the research reveal the fact that the agreement would establish trade more liberal if it refers to tariff concessions. But, it tends to create trading more difficult than before. Based on the fact, it can be seen while negotiating the agreement, Indonesia didnot consider the economic aspects if examined according to the balance of payment to specific HS code. Thus, political considerations are the main reason why Indonesia negotiates RTAs to EFTA. The prescriptions that can be given in relations to the agreement is economic considerations should be priory preferred. Refers to the trade balance in which Indonesia has a comparative advantage over to potential partners in the next RTA.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini, globalisasi dan liberalisasi tidak dapat dilihat hanya sebagai wacana, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi. Sebagai suatu fenomena ekonomi, globalisasi dan liberalisasi telah mendorong berbagai bentuk perubahan yang mempersatukan perekonomian dunia ke dalam suatu sistem perekonomian global. Suatu sistem di mana arus perdagangan barang dan jasa sebenarnya sudah tidak bisa lagi dibendung oleh batas-batas kekuasaan politik suatu negara. Dalam arus seperti itulah. World Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan yang secara khusus menangani perdagangan internasional, memiliki peran sekaligus pengaruh yang penting bagi perubahan dunia khususnya dalam hal perekonomian.

Dalam forum WTO, isu liberalisasi di bidang pertanian menjadi isu yang paling panas di antara isu isu perdagangan lainnya. lsu inilah yang menyebabkan negara-negara anggota WTO terfragmentasi dalam beberapa kubu kekuatan ekonomi. Dalam suasana perundingan yang timpang dan penuh dengan dominasi, negara-negara berkembang kerap menjadi obyek dari negara-negara maju untuk mempraktikkan liberalisasi perdagangan pada level yang cukup jauh. Akan tetapi, khususnya negara-negara maju menjadi elemen yang paling banyak mengingkari komitmen pasar bebas yang ditunjukkan dengan keengganannya membuka pasar domestik, mengurangi subsidi domestik, maupun mencabut subsidi ekspor.

Sebagai salah satu negara anggota dan pendiri WTO, Indonesia telah terikat dengan berbagai macam perjanjian perdagangan liberal sejak lembaga tersebut didirikan. Akan tetapi, landasan yang melatarbelakangi keikutsertaan serta strategi untuk membela kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai perundingan WTO kerap tidak dipersiapkan dengan baik. Masalah- masalah seperti perbedaan karakteristik usaha pertanian Indonesia yang umumnya dikelola oleh petani-petani kecil dengan sarana berupa lahan yang sempit dengan karakteristik industri pertanian negara-negara maju hampir tidak pernah menjadi perhatian pemerintah dalam konteks menghadapi perundingan WTO. Akibatnya, diplomasi pemerintah Indonesia dalam forum-forum WTO tidak memiliki nilai tawar yang memadai untuk menghadang kehendak dominatif dari negara-negara maju.

Bertolak dari hal tersebut, tesis ini disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat kegagalan diplomasi Indonesia yang hampir bisa dikatakan tidak membawa manfaat bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam upaya itu, tesis ini juga menjelaskan ragam kepentingan yang kerap saling berbenturan dalam forum WTO, serta mengidentifikasi posisi Indonesia dalam forum-forum WTO, khususnya yang membahas liberalisasi di sektor pertanian. Penelaahan lebih jauh terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan untuk mengkaji peluang-peluang alternatif sebagai jalan keluar dari permasalahan yang kini membelit Indonesia.

Tesis ini berkesimpulan bahwa fenomer.a kegagalan pasar secara global telah semakin menjadi kenyataan. Ancaman tersebut tidak hanya berlaku di pasar internasional, melainkan juga di pasar dalam negeri. Ketidakseimbangan peranan negara dengan pasar menjadi faktor yang mempertinggi aricaman tersebut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya baru guna membangun keseimbangan baru antara negara dengan pasar. Hal inilah yang semestinya menjadi perhatian utama dalam diplomasi luar negeri Indonesia, khususnya dalam forum WTO yang membahas masalah liberalisasi pertanian.

Abstrak :
ABSTRACT
Sejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACT
Since October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities.