Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang olehperusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik untuk melihat apakah konflikini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Tulisan ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Tulisanini menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma danaturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligussebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentukresistensi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat hingga tujuan resistensi itudapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, keberadaan adat denganlegalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuanresistensi oleh masyarakat. Berdasarkan bentuk-bentuk resistensi yang teridentifikasi,dapat disimpulkan bahwa perlawanan masyarakat Nagari III Koto terhadap rencanatambang Bukit Batubasi merupakan suatu gerakan sosial.This article discusses the resistance in local societies against mining corporate. Thisstudy focuses on conflict approach which is seen if it can be a social movement or not.This study uses the qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, WestSumatera. This article shows us that there are seven variables which being the cause ofresistance. Norms and custom’s tradition are the most important in determining theforms of resistance. At least there are seven forms of resistance which did by actorsin the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reachthe goals of resistance in society. Based on such forms of those resistances, it could beconcluded that the resistances of the people in Nagari III Koto are social movement."

"Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah seluas-seluasnya. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang.Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, memberikan kewenangan daerah dalam hal ini masyarakat hukum adat telah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan suku, yang didalamnya terdapat sistem kemasyarakatan yang berbeda-beda dan sistem pemerintahan asli atau adat yang berbeda pula. Sehingga di era otonomi daerah ini kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah hidup kembali dengan berdasarkan UUD 1945 hasil Amandemen, yang mana telah diakui kedudukan dan peranan masyarakat hukum adat di Indonesia."