Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"ABSTRAKBerawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan. Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil. Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan SipilPengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan."

"Pengelompokan dokumen atau document clustering telah menjadi suatu teknik yang berguna dalam pengorganisasian sekumpulan dokumen. Dengan teknik ini, komputer bisa secara otomatis mengelompokkan sekumpulan dokumen ke dalam kluster-kluster yang cocok yang merepresentasikan data yang ada. Dengan demikian, proses pencarian informasi bisa dilakukan dengan lebih efisien. Telah banyak metode yang dikembangkan untuk mendukung pengelompokan dokumen. Dua diantara metode-metode tersebut adalah Nonnegative Matrix Factorization (NMF) dan Random Projection (RP). Pada penelitian ini, proses pengelompokan dokumen dilakukan dengan metode reduksi dimensi NMF dan RP pada dokumen berbahasa Indonesia. Untuk metode RP, diperlukan tahap tambahan untuk dapat mengelompokkan dokumen. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah K-Means. Data yang digunakan pada percobaan adalah artikel media massa. Percobaan dilakukan dengan variasi pada variabel percobaan seperti jumlah kluster, jumlah data, jenis data, dan informasi fitur.Dari percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa teknik NMF dan RP dapat diterapkan dalam aplikasi pengelompokan dokumen bahasa Indonesia. Akurasi pengelompokan bisa mencapai 97%. Dari percobaan terlihat juga bahwa teknik NMF menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada RP dengan kisaran perbedaan sekitar 2%. Ukuran dan jumlah kluster juga mempengaruhi akurasi. Ukuran kluster yang semakin besar menyebabkan peningkatan akurasi sedangkan jumlah kluster yang semakin banyak menyebabkan penurunan akurasi. Dengan ukuran kluster 296 dan jumlah kluster 2 misalnya, akurasi mencapai 96%. Disamping itu, informasi fitur berupa presence merupakan yang paling cocok digunakan karena menghasilkan akurasi yang paling tinggi, juga mencapai 97%. Jumlah fitur yang lebih banyak dan tidak mengandung stopwords juga memberikan akurasi yang lebih tinggi.

---

Document clustering has been a beneficial technique in organizing documents. With good document clustering technique, computer can automatically group collection of documents into meaningful clusters. The information retrieval process thus can be done eficiently. There have been lots of methods developed in supporting document clustering process. Two of them are Nonnegative Matrix Factorization (NMF) and Random Projection (RP). In this research, document clustering process is conducted on Indonesian documents using both NMF and RP dimensional reduction method. For RP, additional clustering process is required. For this purpose, K-Means is used. Documents used are mass media articles. Experiments are conducted with variation of experiment variables including number of cluster, number of data, types of data, feature, etc.From the experiments conducted, it can be concluded that NMF and RP technique can be used in document clustering application for Indonesian documents. The accuracy reaches 97%. Experiments also show that NMF yields better accuracy than RP with difference range about 2%. Cluster size and cluster number also influence the accuracy. The bigger the cluster size, the higher the accuracy while the more the cluster number, the lower the accuracy. For example, with cluster size 296 and cluster number 2, the accuracy reaches 96%. Despitefully, using presence as feature is the most appropriate one because it results in the highest accuracy among others, also reaches 97%. In addition, the more the features used and excluding the stopwords, the higher the accuracy will be."

"Penulis artikel ini mengulas fungsi Tabel Penunjuk Inti Sari Huku. (TAPIS). TAPIS merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pusat Dokumentasi Hukum FHUI untuk meningkatkan sarana dan prasarana hukum sejak tahin 1980-an. TAPIS, adalah suatu alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan yaitu pelaksanaan serta status suatu ketentuan hukum. Cara kerja TAPIS ini antara lain, dengan mengetahui sejauh mana hubungan atau kaitan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya."

"Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertian tentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini."

"Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atas dokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapat dikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik, tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasi pemerintah.

---

This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research output shows that there is potention which can be developed by doing amendment at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by the government."

"Dokumen standar sebagai sumber informasi belum banyak digunakan. Hal ini sebagian disebabkan oleh banyaknya perpustakaan yang belum menjadikan dokumen standar tersebut sebagai koleksinya. Dokumen standar tersebut banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya industri. Diduga jurusan-jurusan yang berkaitan dengan industri di universitas banyak membutuhkan dokumen standar. Kajian yang dilakukan di Fakultas Teknologi Pertanian IPB menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian IPB banyak menggunakan dokumen standar yang dicerminkan oleh skripsi 2010-2012 menjadikan standar sebagai salah satu referensinya sebanyak 48,48 %. Dari semua informasi standar yang digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi penulisan skripsi, Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar paling banyak digunakan yaitu sebesar 54,38 %. Selain standar SNI, mahasiswa juga menggunakan standar asing seperti AOAC, ISO, ASTM, APHA dan Codex Alimentarius Commission (CAC)"

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"One of ways to facilitate process of information retrieval is by performing clustering toward collection of the existing documents. The existing text documents are often unstructured. The forms are varied and their groupings are ambiguous. This cases cause difficulty on information retrieval process. More-over, every second new documents emerge and need to be clustered. Generally, static document clus-tering method performs clustering of document after whole documents are collected. However, per-forming re-clustering toward whole documents when new document arrives causes inefficient clus-tering process. In this paper, we proposed a new method for document clustering with dynamic hierar-chy algorithm based on fuzzy set type-II from frequent item set. To achieve the goals, there are three main phases, namely: determination of keyterm, the extraction of candidates clusters and cluster hierar-chical construction. Based on the experiment, it resulted the value of F-measure 0.40 for Newsgroup, 0.62 for Classic and 0.38 for Reuters. Meanwhile, time of computation when addition of new document is lower than to the previous static method. The result shows that this method is suitable to produce so-lution of clustering with hierarchy in dynamical environment effectively and efficiently. This method also gives accurate clustering result.Salah satu cara untuk mempermudah proses information retieval adalah dengan melakukan peng-klasteran terhadap koleksi dokumen yang ada. Dokumen teks yang ada seringkali tidak terstruktur, formatnya bervariasi, dan pengelompokannya ambigu. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses information retrieval. Selain itu, setiap detik dokumen baru bartambah dan perlu untuk dikelompokkan. Pada umumnya, metode pengklasteran dokumen statis melakukan pengklasteran dokumen setelah kese-luruhan dokumen terkumpul. Namun, melakukan pengklasteran ulang terhadap keseluruhan dokumen ketika dokumen baru tiba mengakibatkan proses pengklasteran menjadi tidak efisien. Penelitian ini mengusulkan metode baru untuk pengklasteran dokumen dengan algoritma hierarki dinamis berbasis fuzzy set type-II dari frequent itemset. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 tahapan utama yang akan dilakukan, yaitu; ekstraksi keyterm, ekstraksi kandidat klaster dan pembangunan hirarki klaster. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan diperoleh nilai F-Measure 0,40 untuk Newsgroup, 0,62 untuk Classic, dan 0,38 untuk Reuters. Sedangkan waktu komputasi pada saat penambahan dokumen dapat direduksi dibanding dengan metode statis sebelumnya. Hasil percobaan terhadap beberapa dataset koleksi dokumen menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya sesuai untuk menghasilkan solusi peng-klasteran secara hirarki dalam lingkungan yang dinamis secara efektif dan efisien, tetapi juga membe-rikan hasil pengklasteran yang akurat."