Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper is based on a study of sample of small manufacturing firms operating in Semarang region of Central Java. On the basis of the perceptions of owner/managers,the study attempts to identify a set of variables that may contribute to the performance of small manufacturing firms....."

"During the time society as consumer is only recognizing Institution Consumer Foundation. Role of Government ought to more socialization of law, not only to consumer but also must be done to perpetrator effort so that having a line on rights and obligations and responsibility as perpetrator effort such as those which have been arranged in Consumerism Law. Involvement of Consumer Foundation in the case of conducting enablenessis assisting consumer althoughcan be told not yet earned maximal caused limitation by this institute in the case of finance, human source and also facility and infrastructure. The spirit to fight to give consumer rights motivation and appreciation is so good from Government and society. Because during the time the independency of this institute to be trusted by all of society from consumerside and also perpetrator effort.Keywords : perpetrator effort, advocation, enableness of consumer"

"Latar belakang Perusahaan PT Saptaforta Universal (PT SFU) adalah perusahaan perikanan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 19-10-1990 Perusahaan dimiliki oleh 3 orang yang sekaligus duduk sebagai Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasi. Usaha yang dilakukan perusahaan awalnya adalah memancing/fishing ikan Tuna dengan kapal baja berukuran 464 GT, produk perusahaan seluruhnya dijual ke Jepang. Metode pemancingan yang dipergunakan adalah metode rawai-tunallong-liner. Setelah berjalan kurang Iebih satu tahun, karena selalu merugi usaha dialihkan ke sistim pengumpulan/coilecting ikan di Teluk Tomini, Sulawesi Utara. Memakai sistim ini ikan dikumpulkan dari nelayan tradisional, diproses dikapal dan selanjutnya di eksport ke Jepang. Namun, waiaupun sistim operasi telah dirubah perusahaan tetap merugi, sehingga pada pertengahan tahun 1995 operasi perusahaan terpaksa dihentikan. Sebagan asset perusahaan dijual, dan karyawan dikeluarkan. Asset perusahaan yang masih tersisa sampal saat ini adalah kapai pengumpul berpendingin dengan bobot 464 GT, dan kapal pengangkut ¡kan dengan bobot 15 GT. Peluang usaha PT SFU Krisis moneter yang teijadi di Indonesia saat ini, dan masih besarnya potensi perikanan Indonesia membuka peluang untuk dioperasikannya kembali sisa-sisa asset milik PT SFU. Tangible asset milik PT SFU yang tersisa adalah kapal pengumpul, kapal pengangkut, dan surat ijin usaha perikanan Intangible asset milik PT SFU yang tersisa adalah pengalaman pemilik perusahaan yang sekaligus sebagai pimpinan perusahaan Dengan pertimbangan asset yang masih dimiliki, ditambah nilai tukar Yen terhadap Rupiah yang meningkat sampai dengan (+1-) 4 kali lipat membuka peluang untuk dihidupkannya kembali PT SFU. Langkah taktis Tujuan utarna ide dihidupkannya kembali PT SFU adaiah untuk mensejahterakan stakeholder perusahaan. Dalam rangka merealisasikan ide tersebut maka diambil langkah, mengadakan suatu analisa usaha. Agar terhindar dari kegagalan yang kedua-kalinya maka analisa kali ini akan membahas segala aspek yang berkaitan dengan usaha ini. Untuk keperluan ¡ni dilakukan suatu analisa yang menyeiuruh. menggunakan model Analisa Faktor Kritis/AFK. Hasil analisa dari keputusan perusahaan Dari hasil analisa Karya Akhir ini disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan tuna di Indonesia merupakan salah satu usaha yang prospektif dalam menghadapi krisis ekonomi. Dari perhitungan diketahui bahwa karakterislik usaha penangkapan ikan tuna mempunyal tingkat resiko yang tinggi namun bila berhasil keuntungannya juga tinggi. Dalam kurun waktu 5 tahun setiap kapal diperhitungkan akan melakukan operasi sebanyak 20 kali voyage, dan 20 voyage tersebut 10 voyage alcan merugi. Walaupun demikian secara keseluruhan dalam kunm waktu 5 tahun tingkat pengembßiiafl usaba sangat baik. Penyebab kegagalan PT SFU pada usaha penangkapan tuna yang lalu, salah satunya adalah karena pemilik modal tidak mengetahui bahwa kemungkinan kegagalan tiap voyage sangat tinggi. Sehingga. ketika 2 kali berturut-turut hasil tangkapan perdana merugi. pimpinan perusahaan mengambil keputusan segera mengalihkan usaha ke sistem pengumpulan/collecting padahai dari hasil analisa Karya akhir ini diketahui bahwa apabila sistem itu diteruskan pasti akan menguntungkan. Selain itu, penyebab utama kegagalan perusahaan pada waktu itu adatah nilal tukar Yen terhadap Rp sangat rendah, yaitu 1 Yen berkisar antara Rp 12- 15,-. Dari hasil anaiisa karya akhir ini juga dapat diketahui bahwa variable-kritis usaha penangkapan ikan tuna ada!ah nilai tukar, harga ikan di Jepang. hook rate, dan tingkat seringnya kerusakan mesin kapal. Disimpulkan bahwa kunci keberhasilan usaha ini sangat iergantung pada nilai kurs Yen terhadap Rupiah, keberhasilan memperoleh manajer operasi yang handal, dan tidak ka!ah pentingnya diperlukan modal investasi dan modal kerja yang kuat. Mengenai rencana menghidupkan kembali PT SFU dinilai sebqgai langkah yang tidak tepat. Penulis menilai bahwa tidak ada kemungkinan untuk menjual perusahaan dan restructuring keuangan perusahaan. Apabila PT SRi dihidupkan kembali dengan menyuntikkan dana segar dari pemilik modal karena hutang perusahaan sudah sangat besar maka tingkat pengembalian usaha akan terkorbankan. Dengan pertimbangan ini maka perusahaan harus segera di likuidasi dengan prosedur yang benar. Apabila pemilik modalnya tetap akan merealisasikan usaha penangkapan ikan tuna, maka harus menggunakan badan usaha baru. Syarat mutlak untuk dapat berhasil dalam usaha penangkapan tuna ini adalah; pemilik modal harus mempunyai sifat risk-taker, mempunyai pandangan usaha yang fokus, dan konsisten. Apabila pemilik modal tidak mempunyai sifat seperti diatas maka ia harus mendapatkan partner usaha yang tepat yaitu risk-taker, fokus, capable dan mempunyai integritas."

"Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris selaku perpanjangan tangan Menteri berkedudukan pula sebagai Badan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara otomatis keputusan Majelis Pengawas Notaris adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Upaya hukum untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau jabatan tata usaha negara tersebut telah final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya aministratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak dapat dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa setelah seluruh upaya banding administratif dilalui maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus.

---

The effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office has brought quite major changes towards notary community especially in the sector of notary supervision. If previously before the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, supervision towards notary was carried out by the District Court, then, after the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, the supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights by establishing Notary Supervisory Board. The position of the Minister as the State Administrative official has resulted in the condition that the Notary Supervisory Board is the extension of the Minister which is also serving as State Administrative Agency. Therefore, automatically, the decision of the Notary Supervisory Board is a State Administrative Decision. Whereas in its position as State Administrative Agency, the Decree of the Supervisory Board can become the object of a lawsuit filed by notary to the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]) as a state administrative dispute, if the relevant notary considers that the decision is in appropriate or impairing the relevant notary or not carried out transparently and balanced during the examination.

The probability to file a lawsuit to the State Administrative Court remains open after all available administrative efforts being provided, either administrative objection or administrative appeal has been taken, even though in the relevant legal rules, it has been stipulated that the decision of such state administrative agency or office is final or that there is not any other legal effort against it, because basically the utilization of administrative effort in state administrative dispute derives from the feeling of dissatisfaction towards state administrative action. The positive aspect which can be gained from this effort is that the assessment against state administrative action being petitioned cannot only be assessed from the perspective of legal application, but also from the perspective of policy as well as whether it is possible to issue other decision in substitution to such state administrative decision. Whereas after the entire administrative appeal effort has been undertaken, the State Administrative High Court will be the body which is assigned and authorized to examine, decide and settle such State Administrative dispute at the first level."

"Penelitian ini menganalisis evaluasi dampak MPA untuk memahami perubahan dan kemajuan implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penetapan MPA merupakan suatu upaya untuk konservasi. Penelitian ini menggunakan tiga lokasi MPA dan kabupatennya Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Berau dan kabupaten yang bukan lokasi MPA di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur untuk analisis mean difference, serta sebanyak 22 kabupaten MPA dan Non MPA tahun 2006-2016 untuk analisis regresi.Hasil analisis CPUE dengan mean difference antara MPA dan kabupaten tempat MPA berada dan analisis dengan membandingkan tingkat CPUE antara kabupaten dengan MPA dan kabupaten tanpa MPA menghasilkan mean CPUE di lokasi MPA yang berbeda signifikan dibandingkan dengan kabupaten tempat MPA. Mean CPUE juga menunjukkan hasil yang berbeda signifikan pada kabupaten yang merupakan lokasi MPA dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki MPA. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penetapan MPA akan berpengaruh signifikan terhadap CPUE. Dimana penetapan MPA di kabupaten akan meningkatkan CPUE.

---

This study analyzes the MPA impact evaluation to understand the changes and progress of policy implementation. Previous research has suggested that MPA determination is an attempt to conserve. This study used three MPA and district locations Anambas Islands District, Padang Pariaman and Berau Districts and non MPA districts in Riau Islands Province, West Sumatra and East Kalimantan for mean difference analysis, as well as 22 MPA and Non MPA districts of the year 2006 2016 for regression analysis.The result of CPUE analysis with mean difference between MPA and district where MPA is located and analysis by comparing CPUE level between districts with MPA and districts without MPA produces CPUE mean in MPA location which is significantly different compared to district where MPA. Mean CPUE also shows significantly different results in districts that are the location of MPA compared to districts that do not have MPA. The result of regression analysis shows that the determination of MPA will have a significant effect on CPUE. Where the determination of MPA in the district will increase CPUE."

"ABSTRAKAir adalah suatu objek yang sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia terutama air minum. Air minum merupakan suatu produk yang sangat menjanjikan untuk memperoleh keuntungan maksimum terutama di lokasi tertentu seperti pelabuhan udara dan laut, oleh karena air minum merupakan objek vital terutama di bisnis kepelabuhan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan salah satu fasilitas penunjang yang diberikan oleh pihak pelabuhan adalah instalasi air bersih. Dalam upaya memberikan fasilitas penunjang tersebut tentu saja bukan pihak pelabuhan sendiri yang menyediakan air minum akan tetapi pihak pemasok air minum, sehingga harus ada hubungan tiga pihak di pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya yaitu pihak kapal baik domestik maupun asing sebagai konsumen, pihak pelabuhan yaitu PT. Pelindo III sebagai perantara, dan pelaku usaha pemasok air yaitu PT. SMC, PDAM dan ALAS yang terdiri atas enam pelaku usaha pemasok air. Air minum yang didistribusikan kepelabuhan tentunya harus memiliki standar tinggi untuk di konsumsi dan harus memadai bagi setiap kebutuhan kapal yang berlabuh. PT. Pelindo III dapat melakukan kerjasama dengan beberapa pemasok air dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum dan dengan semakin banyak pelaku usaha, masing-masing akan bersaing untuk menunjukkan keunggulan dari produknya. Namun pelaku usaha pemasok air dapat menghilangkan persaingan di pasar yang bersangkutan dengan penunjukan langsung melalui surat nota Dinas yang dikeluarkan PT. Pelindo III, tentu saja kerjasama operasional tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan"

"Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau jasa.

---

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution, main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services."