Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adrian Hartanto Teowarang
"ABSTRAK
Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam
bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit.
Dalam menjalankan fungsi bank tersebut diperlukan direksi bank sebagai salah
satu organ bank untuk menjalankan fungsi bank sebagai badan hukum, dalam
menjalankan tugas tersebut direksi diberikan kepercayaan yang besar dan luas
dan dari kepercayaan itu timbul suatu bentuk kewajiban direksi untuk bertindak
untuk mengelola kekayaan bank sesuai diskresi direksi tersebut dengan itikad
baik, tanggung jawab dan penuh kehati hatian. (Fiduciary Duty) Kelalaian dalam
menjalankan tugas sebagai seorang direksi bisa berdampak perdata (dalam bentuk
denda) dan pidana (kurungan penjara), oleh karena itu direksi harus bisa
mengambil keputusan yang cepat, tepat, tidak ada intervensi dan sesuai dengan
fiduciary dutynya, apabila keputusan yang diambil ternyata menimbulkan
kerugian, direksi tidak bisa langsung dipersalahkan (business judgment rule).
Hal hal tersebut diatas akan dibahas dalam tesis ini dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan
data sekunder.

ABSTRACT
The primary function of banks is as a collector of public funds in the form of
deposits and redistributed to the public in the form of credit. In carrying out the
necessary functions of the bank requires the directors of the bank to enable bank
to function as a legal entity, in carrying out the tasks directors are entrusted with a
wide variant of trust and from the belief that there is a continual form of liability
of directors to act to manage the bank according discretion of directors with the
good faith, responsibility and prudent. (Fiduciary Duty) Failure to perform duties
as a board of directors could affect civil (in the form of fines) and punishment
(imprisonment), therefore the directors should be able to take decisions quickly,
precisely, with no intervention, and in accordance with his fiduciary duty, if the
decision taken turned out to cause any profit loss , directors can not be directly
blamed (business judgment rule).
The above matter will be discussed in this thesis using normative juridical
research, the research literature by using secondary data."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42790
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lauditta Indahdewi
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selaku pemegang hubungan kepercayaan fiduciary relations dalam suatu Perseroan dikaitkan dengan terjadinya suatu pembatalan akta hibah saham. Pada hakikatnya, suatu Perseroan memiliki dua identitas, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua adalah sebagai wadah diwujudkannya kerjasama antara para Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris adalah pilar utama yang menjamin keberlangsungan usaha Perseroan melalui Fungsi Manajemen dan Fungsi Representasi dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan. Hubungan kepercayaan ini menimbulkan suatu kewajiban yang disebut sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan yang dapat dinilai dari tolok ukur good corporate governance dan statutory duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam penulisan ini terdapat sengketa kepemilikan saham akibat diadakannya peralihan hak atas saham melalui hibah, namun para pihak menjanjikan pula adanya pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur cacat hukum, sehingga hibah ini batal demi hukum. Atas akta hibah tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan akta hibah serta merta menjadikan kedudukan kembali seperti semula, namun terhadap SK Menkumham tidak dapat serta merta dibatalkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta Notaris yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atas terjadinya hibah saham ini, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mereka telah lalai menerapkan prinsip fiduciary duty. Sedangkan Notaris yang membuat akta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak agar mereka memahami akibat yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya. Kata kunci:Perseroan, fiduciary duty, itikad baik, good corporate governance, hibah, saham, pembatalan akta, SK Menkumham, notaris.

ABSTRACT
This thesis explores the liability of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who holds a fiduciary relation with the company, associated to the occurrence of a cancellation of the deed of stock grants. In essence, a company has two identities first as a legal entity and the second as a place to establish a cooperation among shareholders. The Board of Directors and Board of Commissioners are the key pillars to ensure the continuity of the company rsquo s business, whom uphold the function of management and supervisory in the Company. Fiduciary relations lead to fiduciary duty. Fiduciary duty is an obligation to carry out tasks based on the best interests of the Company which can be applied from the standards of good corporate governance and statutory duty. Violation of the principle of fiduciary duty may result in personal liability to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In this study, there are disputes of shareholders due to the transfer of rights by grant, but the parties also committed for payment aside from the grants. This is a contrary to the provisions on grants in Indonesian civil code and meet the elements of law disability, which caused the grant becomes null and void. The deed of the grant has been annulled by the Court. The annulment of the deed of grants consequently turn the position into its originally. But the Ministry decision upon the company is not necessarily annulled. There are procedures to be followed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, as well as the related Notary. This is a juridical normative, descriptive analysis research. The conclusion of this research is the Board of Directors and the Board of Commissioners hold responsibilities regarding the grant because they have applied a neglectful act in upholding precautionary principle in carrying out fiduciary duty, also the related notary is obliged to provide a legal counsel to the parties to understanding the impact of deed they made. Keyword Company, fiduciary duty, good faith, good corporate governance, grants, stocks, annulment of deeds, Decision of the Ministry of Law, Notary. "
2017
T47520
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library